Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Pengembangan Kepariwisataan Desa di Kabupaten Konawe Arfah, Jabal; S, Sukarmin; Tadung, Edy; Rahmatyah, Sitti; Rama, Muhamad Irfan; N, Nartin; Musin, Yuliana; H, Harbiansyah
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 4 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13292054

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan ekonomi, termaksud kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan sebagai potensi kepariwisataan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Galu Resto Wawotobi Kab, Konawe bersama Masyarakat Desa Nario Indah dan Mahasiswa, jumlah peserta 30 orang. Hasil kegiatan ini yaitu; (1) Perlunya memperjelas kedudukan atau status kepemilikan lahan masyarakat di desa agar nantinya tidak terjadi konflik dalam pengelolaan pariwisata desa; (2) Perlunya strategi yang handal oleh pemerintah desa dalam memetakan potensi wisata diwilayahnya serta sumber pendanaan yang dapat diperoleh dari dukungan masyarakat, swasta atau perusahaan (dana kepedulian); (3) Perlunya proses pembudayaan dalam meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pariwisata yang ada di desa dengan pendekatan partisipatif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; (4) Digital marketing sebagai media komunikasi yang efektif dalam upaya promosi kepariwisataan desa yang bertujuan memberikan informasi bagi wisatawan sebelum dan sesudah melakukan perjalan ke destinasi wisata yang dituju; (5) Memerhatikan aspek keberlanjutan merupakan agenda penting dalam upaya mempertahankan sumberdaya dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal demi terwujudanya masyarakat lokal yang lebih sejahtera.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Pengembangan Kepariwisataan Desa di Kabupaten Konawe Arfah, Jabal; S, Sukarmin; Tadung, Edy; Rahmatyah, Sitti; Rama, Muhamad Irfan; N, Nartin; Musin, Yuliana; H, Harbiansyah
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 4 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13292054

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan ekonomi, termaksud kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan sebagai potensi kepariwisataan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Galu Resto Wawotobi Kab, Konawe bersama Masyarakat Desa Nario Indah dan Mahasiswa, jumlah peserta 30 orang. Hasil kegiatan ini yaitu; (1) Perlunya memperjelas kedudukan atau status kepemilikan lahan masyarakat di desa agar nantinya tidak terjadi konflik dalam pengelolaan pariwisata desa; (2) Perlunya strategi yang handal oleh pemerintah desa dalam memetakan potensi wisata diwilayahnya serta sumber pendanaan yang dapat diperoleh dari dukungan masyarakat, swasta atau perusahaan (dana kepedulian); (3) Perlunya proses pembudayaan dalam meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pariwisata yang ada di desa dengan pendekatan partisipatif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; (4) Digital marketing sebagai media komunikasi yang efektif dalam upaya promosi kepariwisataan desa yang bertujuan memberikan informasi bagi wisatawan sebelum dan sesudah melakukan perjalan ke destinasi wisata yang dituju; (5) Memerhatikan aspek keberlanjutan merupakan agenda penting dalam upaya mempertahankan sumberdaya dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal demi terwujudanya masyarakat lokal yang lebih sejahtera.

Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe Arfah, Jabal; Musin, Yuliana
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2037

Dana Alokasi Desa (DAD) atau saat ini dikenan dengan Dana Desa (DD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Dana tersebut digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan dana desa dan melalui partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa. Untuk mencegah agar dana desa tidak menjadi potensi penyimpangan, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat dan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan atasan untuk mengawasi Dana Desa agar dipergunakan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan.

Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Arfah, Jabal; adhy muhtar, Entang; Saefullah, djadja; Muhafidin, Didin
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5109

Topik penelitian ini adalah Implementasi Studi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa tidak ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan aspek-aspek yang dieksplorasi meliputi komunikasi, sikap implementasi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola objek wisata dengan pemerintah daerah (kecamatan) dan DPRD setempat yang ditunjukkan oleh tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun keberadaan objek wisata tersebut, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata daerah. Dari aspek sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, yaitu ketersediaan manajer yang siap melaksanakan tugasnya tetapi tidak didukung oleh sumber daya non-manusia/fasilitas dalam upaya pengembangan pariwisata untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, karena ini adalah salah satu strategi pengembangan pariwisata yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kecamatan), selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan dari aspek sikap pelaksana, para pelaksana/manajer di bidang pariwisata telah melaksanakan beberapa tugas dan fungsi dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya mengembangkan strategi pariwisata daerah. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan daerah mengenai tarif yang dianggap oleh pelaksana berdampak pada penurunan jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan kebijakan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena ketidaksesuaian antara fasilitas dan layanan pemerintah daerah yang ada (yang diharapkan). Terakhir, struktur birokrasi, dalam hal sumber daya manusia, khususnya di kantor pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata, telah menunjukkan kondisi yang lebih baik karena kompetensi ski dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah sikap (disposisi) pelaksana, sumber daya, dan komunikasi belum menunjukkan atau menggambarkan strategi untuk mengembangkan kebijakan pariwisata daerah yang baik. Namun, aspek struktur birokrasi telah menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Pengaruh Penerapan Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Nartin, Nartin; Crisbiantoro, Jefry; Arfah, Jabal
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8917

Penelitian ini betujuan untuk Menganalisis pengaruh penerapan Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) terhadap produktivitas kerja pegawai irigasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai irigasi dalam konteks penerapan TPP, membahas strategi yang efektif dalam menerapkan TPP untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai irigasi dan membandingkan perbedaan produktivitas kerja antara pegawai irigasi yang menerima TPP dengan yang tidak menerima TPP. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ,Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintahan dan Otonomi Daerah pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tujuan agar meningkatkan motivasi kerja pegawai. Adapun penerapannya dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja dengan tujuan agar pegawai lebih mudah menginput target dalam bekerja setiap harinya.

Public Trust and Governance in Driving Urban-Rural Economic Mobility through Licensing Ease Hasddin, Hasddin; Saputra, Yusuf Jaya; Wijayanto, Cahyo; Melati, Melati; Hasjad, Hasjad; Tomalili, Rahmanuddin; Arfah, Jabal; Amartani, Kalis
Applied Quantitative Analysis Vol. 5 No. 2 (2025): July - December Issue
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/quant.4081

Economic mobility between urban and rural areas is essential for regional development, particularly in Southeast Sulawesi. This study investigates the relationship between business licensing in the transportation sector, good governance, and public trust in enhancing economic mobility. Specifically, it examines how the ease of business licensing influences public trust (H1) and good governance (H2), and how public trust mediates the relationship between licensing reforms and governance outcomes (H3). Adopting a quantitative approach within a positivist paradigm, data were collected through surveys targeting stakeholders involved in transportation-sector licensing. The analysis utilized Structural Equation Modeling with the Partial Least Squares method (SEM-PLS) to test causal relationships. Results indicate that streamlined business licensing significantly improves public trust, thereby strengthening good governance practices. Furthermore, public trust serves as a mediating factor, linking licensing reforms to improved governance outcomes, underscoring its importance for effective policy implementation. These findings underscore the strategic role of licensing reforms in reducing bureaucratic barriers, enhancing transparency, and fostering public confidence—key drivers for urban-rural economic integration. For policymakers, the study highlights that optimizing licensing processes, strengthening governance, and building trust can facilitate investment, improve transportation infrastructure, and accelerate regional economic connectivity. Future research should examine the broader socio-economic implications of licensing system improvements across different sectors and regions to develop more comprehensive strategies for sustainable regional development.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search