Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Kontrol Pers Terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah di Bidang Reklamasi Teluk di Kota Kendari Marhum, Umar; Rauf, Sofyan
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i1.17139

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari tidak berjalan sesuai dengan prinsip pers. Penelitian menggunakan penelitian empiris yang mengombinasikan peraturan perundangan-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua media pers lokal di Kota Kendari dalam pemberitaannya tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, tetapi cenderung mendukung program reklamasi teluk yang menjadi kepentingan program pemerintah di bidang reklamasi. Hal itu dapat dilihat pada penyajian berita yang terpublikasi yang nara sumbernya kebanyakan dari pihak pemerintah. Dan mengabaikan narasumber dari pihak masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kegiatan reklamasi. Tidak tampilnya keberpihakan media terhadap kepentingan masyarakat kecil, yang tinggal di sekitar wilayah teluk Kendari dalam mengungkap fakta-fakta yang akan terjadi ketika dilakukan reklamasi, menjadikan program kegiatan reklamasi teluk Kendari berjalan mulus. Walaupun secara kasat mata tampak program pemerintah tersebut akan melahirkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat sekitar teluk Kendari. Dalam posisi seperti ini idealnya media harus tampil memberikan kritik sekaligus memberikan edukasi kepada penentu kebijakan.

Penyuluhan Undang-Undang ITE dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat di Desa Amberi Rauf, Sofyan; Guntur, Sabri; K, Karmila; J, Jabaruddin; Triana. S, Ni Nyoman; Ustien, Dewi Oktoviana; H, Hasjad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 4 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13273833

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Metode yang digunakan ialah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyrakat, hasil dan pembahasan pengabdian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.

Penyuluhan Undang-Undang ITE dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat di Desa Amberi Rauf, Sofyan; Guntur, Sabri; K, Karmila; J, Jabaruddin; Triana. S, Ni Nyoman; Ustien, Dewi Oktoviana; H, Hasjad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 4 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13273833

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Metode yang digunakan ialah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyrakat, hasil dan pembahasan pengabdian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN PADA DISTRIK NAVIGASI KELAS III KENDARI Rauf, Sofyan
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The modus operandi carried out in the crime of theft and destruction of the Sailing Navigation Assistance Facility in the Navigation District of Class III Kendari is that theft and destruction is carried out by involving more than 1 person and the crime is carried out in a planned and systematic manner. Law enforcement based on the theft and destruction of Shipping-Navigation Support Facilities has not been in accordance with the regulations in the fields of navigation, institutions, finance, equipment, staffing, and other regulations related to the institutional directorate of navigation.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Dalam Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.B/2021/ PN Unh) Rauf, Sofyan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8115

Tujuan penelitian untuk mengetahui ratio decidendi hakim mengesampingkan ketentuan pasal 160 KUHP dalam dakwaan primer dan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam memutus perkara No. 37/Pid.B/2021/ Pn Unh tentang tindak pidana terhadap penguasa umum. Penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum Normatif. Sendangkan teknik analisis menggunakan Inventarisasi atau pengumpulan peraturan perundang-undangan, Identifikasi norma-norma hukum, dan Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum dijamin dalam undang-undang. Tetapi, tentu harus memperhatikan Himbauan dari pemerintah (penguasa umum) dalam hal ini Kapolres Konawe terkait pandemik Covid-19. Ketika terjadi tindak pidana maka lembaga yang berwenag dalam menyelesaikan adalah pengadilan. Tentu majelis hakim dalam membuat putusan harus menggunkan Ratio decidendi merupakan dasar hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan ialah berdasarkan dakwaan dan memperhatikan fakta-fakta hukum.

Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rauf, Sofyan; Yunus, Fajar; Hasjad, Hasjad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14534

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dilakukannya pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative research) dengan melakukan kajian-kajian hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan pemidanaan dalam kasus poligami secara siri sangat penting untuk dilakukan, karena dapat merugikan kepentingan hukum dari seorang wanita atau anak-anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi hak-hak korban, pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal juga dapat mencapai tujuan dalam teori hukum pidana yaitu sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan siri. Sehingga, terjadi kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan utamanya dalam melakukan pemidanaan atas kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian-pembuktian lain yang juga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemidanaan berupa keterangan saksi dan bukti lainnya yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu poligami melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.

Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Rauf, Sofyan; Rosmaidar, Rosmaidar
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 12, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v12i2.362

Narcotics abuse has long been a serious problem faced by the Indonesian government. Narcotics are also used as a tempting wetland for dealers because they provide enormous profits from the sale of these illicit goods. Narcotics abuse in Indonesia has recently become more widespread and does not only attack adults but children and the next generation of the nation are also targeted for narcotics distribution, some of them are even made into dealers. The purpose of this research is to find out the Judge's Racitio Recidendi in deciding case number 4/pid.sus.-anak/2021/Pn unaaha. The type of research conducted in this research is normative, where this research does not only cover statutory regulations and legal materials in the library. The results of the study can be concluded that the Juridical Analysis of Recidendi Ratio Judges in deciding case Number.4/Pid.sus.anak/2021/Pn unaaha in dealing with cases of criminal possession of narcotics against the law generally have considered mitigating and aggravatingThe child defendant has considered the provisions of Article 2 and Article 71 of Law No. 11 of 2012 and has also considered the community research report. The judge still imposes a sentence, the judge in this decision only uses the theory of punishment, namely the theory of deterrence by imposing a coaching sentence outside the institution, in this case placing the child perpetrator in the Special Child Special Institution (LPKA) class II Kendari for 3 (three) years, and following guidance, education and job training for 3 (three) months.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search