Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Sumantri, I Nyoman
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN HUKUM WARIS HINDU Negara, Ni Putu Karin Ekantari; Sumantri, I Nyoman; Andriani, I Gusti Ayu Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan deskripsi tentang kedudukan hukum bayi tabung ditinjau dari Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 dan hukum waris hindu. Adapun masalah dan tujuan penelitian yang dipakai landasan adalah (1) pendeskripsian kedudukan hukum anak bayi tabung ditinjau dari Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 (2) pendeskripsian hak mewaris anak bayi tabung ditinjau dari hukum waris hindu.Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode kepustakaan, selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dengan memberikan makna, menjelaskan pola atau katagori serta mencari karakteristik antara berbagai konsep. Untuk mendapatkan pola dan karakteristik itu didukung dengan teori perundang - undangan (Bagir Manna) dan teori konflik (Karl Marx dan Max Weber). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriftif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti prinsip dan dasar hukum bayi tabung menurut Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 yaitu bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dilakukan oleh tenaga ahli, berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kedudukan anak bayi tabung menurut agama hindu sepanjang sesuai dengan Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 dianggap sah dan berhak mewaris karena berasal dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menurut Salim H.S dikatakan bahwa anak bayi tabung berhak mewaris dan kedudukannya sama dengan anak sah.
DISKRIMINASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Sumantri, I Nyoman; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita; Sridiani, Ni Wayan
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1804

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk diskriminasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan di Indonesia oleh seorang Advokat khususnya advokat yang menangani perkara perdata waris hindu dan perkawinan hindu dan lainnya yang sampai saat ini masih banyak yang tunduk terhadap hukum adat setempat serta jarang menggunakan hukum perdata nasional untuk menyelesaikan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif interpretatif. Dari hasil penelitian ini maka terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih mengandung unsur diskriminasi terhadap agama yang ada di Indonesia dimana makna dari azas Undang-undang tersebut telah dipersempit pengertiannya dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terutama Pasal 2 ayat 1 yaitu “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Bentuk diskriminasi tersebut juga terkandung dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”. Dari penjelasan tersebut mengandung bentuk diskriminasi dengan tidak diakomodirnya sarjana hukum lain dari agama minoritas yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Segala regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari pancasila, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya mengisyaratkan agar peraturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia dapat terlindungi.
Co-Authors Andriani, I Gusti Ayu Agung Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari Negara, Ni Putu Karin Ekantari Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita Ni Wayan Sridiani