Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Penelitian Agama Hindu Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Andriani, I Gusti Ayu Agung
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REPOSISI PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) DI IHDN DENPASAR Andriani, I Gusti Ayu Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengatasi lemahnya pengendalian internal, maka kebutuhan terhadap unit yang bertugas mengevaluasi pengendalian internal menjadi semakin penting. Secara khusus pada IHDN Denpasar dan Perguruan Tinggi Keagamaan Nengeri di bawah lingkup Kementerian Agama telah dibentuk suatu unit yang bernama Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI adalah merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri. SPI memiliki tugas mengevaluasi pengendalian intern dalam organisasi. Di samping itu SPI juga berfungsi untuk menangani masalah fraud, mengevalausi efektifitas dan efisiensi dari rencana kerja organisasi dan memberi saran-saran perbaikan yang berguna untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian organisasi dalam hal ini perguruan tinggi di bawah lingkup Kementerian Agama.Untuk menguatkan posisi dan kedudukan SPI dalam Perguruan Tinggi dalam lingkup Kementerian Agama, maka Menteri Agama menerbitkan aturan tentang SPI yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017. Proses reposisi peran SPI Di IHDN dilakukan dengan cara: melakukan pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, penguasaan fisik, pemeriksaan intern secara bebas. Dampak reposisi peran SPI di IHDN Denpasar berdampak terhadap orientasi pencapaian tujuan organisasi yang akan datang bahwa pengawas intern dapat berperan sebagai partner bukan sekedar “watchdog” dan pengawas intern juga berperan dalam proses perbaikan dan fokusnya pada inovasi dan efisiensi (bukan hanya fokus pada pengeluaran dan pertanggungjawaban biaya).Model pengaturan reposisi peran SPI di IHDN Denpasar sangatlah diperlukan dalam keberhasilan organisasi yang dilakukan dengan cara reposisi peran SDM dan reposisi kompetensi SDM. Reposisi mengarahkan pada penciptaan SDM yang bisa menghasilkan SDM berkinerja tinggi dengan pengukuran kinerjanya pada High Performance Work System. Untuk itu dijalankan dengan berbasis pada kompetensi input, transformasional dan out put. SDM yang berbasis kompetensi menunjukkan bahwa organisasi memiliki pemimpin yang dapat menunjukkan kepemimpinan yang tepat, karyawan mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN HUKUM WARIS HINDU Negara, Ni Putu Karin Ekantari; Sumantri, I Nyoman; Andriani, I Gusti Ayu Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan deskripsi tentang kedudukan hukum bayi tabung ditinjau dari Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 dan hukum waris hindu. Adapun masalah dan tujuan penelitian yang dipakai landasan adalah (1) pendeskripsian kedudukan hukum anak bayi tabung ditinjau dari Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 (2) pendeskripsian hak mewaris anak bayi tabung ditinjau dari hukum waris hindu.Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode kepustakaan, selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dengan memberikan makna, menjelaskan pola atau katagori serta mencari karakteristik antara berbagai konsep. Untuk mendapatkan pola dan karakteristik itu didukung dengan teori perundang - undangan (Bagir Manna) dan teori konflik (Karl Marx dan Max Weber). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriftif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti prinsip dan dasar hukum bayi tabung menurut Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 yaitu bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dilakukan oleh tenaga ahli, berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kedudukan anak bayi tabung menurut agama hindu sepanjang sesuai dengan Undang - UndangNomor 36 Tahun 2009 dianggap sah dan berhak mewaris karena berasal dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menurut Salim H.S dikatakan bahwa anak bayi tabung berhak mewaris dan kedudukannya sama dengan anak sah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGANDI KALI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU Putra, I Gusti Bagus Surya Permana; Andriani, I Gusti Ayu Agung; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui secara umum pengaturan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dari perspektif hukum positif dan hukum hindu, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya penegakan hukumnya dari hukum positif dan hukum hindu. Adapun metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis (historical approach). Data yang diperoleh dengan metode observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Pengaturan hukum terhadap masyarakat yang buang sampah di kali berdasar kepada hierarki peraturan hukum yang berlaku adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019. Serta dalam hukum hindu terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra IV.56. 2) Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam hukum positifnya adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019, serta beberapa perangkat desa membuat himbauan-himbauan untuk tidak buang sampah dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yaitu pasal 56 ayat (1) huruf b setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000; 3) Pasal 61 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
Law Enforcement of Lactation Facilities and Their Relevance in Hindu Religious Teachings Andriani, I Gusti Ayu Agung; Gunada, I Wayan Agus
Jurnal Penelitian Agama Hindu Vol 9 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/jpah.v9i4.4285

Abstract

Lactation facilities in the public sector are a right for breastfeeding mothers, but the provision of proper facilities is still a major problem in Lombok. By regulation, public service sector managers must provide this facility optimally. Based on this, this study aims to analyze the factors that hinder law enforcement and its relationship with Hindu sacred teachings. The research uses an empirical juridical approach, and data is obtained through observation, interviews, and literature analysis. Based on the findings, the factors that cause the implementation of the policy to be not optimal include a lack of policy communication, limited resources, social stigma, and a lack of strict sanctions. Meanwhile, from the point of view of Hindu sacred teachings, the provision of lactation facilities is a form of implementation of the moral obligations that the government must carry out to the community, which is relevant in the teachings of dharma, sevanam, ahimsa, vasudaiva kutumbhakam, dana and karuna. It is important for the government to be firm in providing lactation facilities for breastfeeding mothers in the public service sector, not only as an implementation of regulations, but also as a moral obligation in implementing government duties according to religious teachings. Therefore, it will greatly support the government's efforts to support exclusive breastfeeding for breastfeeding mothers, and the findings are expected to be useful theoretically and practically in relevant studies in the future.
Co-Authors Gunada, I Wayan Agus Negara, Ni Putu Karin Ekantari Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita Putra, I Gusti Bagus Surya Permana Sumantri, I Nyoman