Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
THE PRACTICE of E-COMMERCE IS REGULATED UNDER LAW NUMBER 11 YEAR 2008 Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.417 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i5.177

Abstract

The practice of electronic commerce or e-commerce regulated under law number 11 of 2008 concerning electronic information and transaction and government regulation number 82 of 2012 concerning implementation of electronic system and transaction. This research armed to find out the practice of e-commerce transaction according to the law and to find out dispute settlement pattern of e-commerce transaction in Indonesia. The normative empirical research method is occupied in this research yet applying statute,  conceptual and sociological approach the research result shown that implementation of electronic transactions are not fully accordance with the existing law and regulation therefore one side defaults are often occurs. Whereas dispute settlement holds the principle of lumping it,  avoidance and negotiation.Keywords : Transaction,  electronic contract
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan kontrak elektronik (e-commerce) menawarkan praktek dagang yang praktis dan cepat bagi pihak penjual dan pembeli, serta mampu mempertemukan banyak pihak yang datang dalam wilayah berbeda dalam satu wadah yang bersifat borderless atau tanpa batas sehingga banyak diminati oleh masyarakat dewasa ini. Namun dalam praktek dagang ini, tetap dimungkinkan tidak terpenuhinya kewajiban atas hak seseorang, dan menghasilkan adanya sengketa, yang kemudian diikuti dengan penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa transaksi e-commerce di Indonesia. Normatif-empiris dipergunakan sebagai metode penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan tekbik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi elektronik (e-commerce). Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan, masih berpedoman pada teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat yakni dengan cara Lumping it, Avoidance, dan Negotiation.
DISKRIMINASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Sumantri, I Nyoman; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita; Sridiani, Ni Wayan
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1804

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk diskriminasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan di Indonesia oleh seorang Advokat khususnya advokat yang menangani perkara perdata waris hindu dan perkawinan hindu dan lainnya yang sampai saat ini masih banyak yang tunduk terhadap hukum adat setempat serta jarang menggunakan hukum perdata nasional untuk menyelesaikan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif interpretatif. Dari hasil penelitian ini maka terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih mengandung unsur diskriminasi terhadap agama yang ada di Indonesia dimana makna dari azas Undang-undang tersebut telah dipersempit pengertiannya dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terutama Pasal 2 ayat 1 yaitu “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Bentuk diskriminasi tersebut juga terkandung dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”. Dari penjelasan tersebut mengandung bentuk diskriminasi dengan tidak diakomodirnya sarjana hukum lain dari agama minoritas yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Segala regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari pancasila, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya mengisyaratkan agar peraturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia dapat terlindungi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KANTAKA SODHANA Kartono, Agung; Habibi, Habibi; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2187

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan kantaka sodhana serta bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara normatif pengaturan hukum kekerasan seksual pada anak dan untuk menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris serta pendekatan statute approach, sosiologis, dan conceptual approach. dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif, argumentatif beserta interpretasi gramatikal. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan pidana yang merampas hak asasi anak tersebut, serta mengganggu perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental. Dalam hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik pengaturan hukum tersebut terdapat pada KUHP, UU Perlindungan anak dan UU TPKS sedangkan dalam kantaka sodhana kekerasan seksual hanya secara fisik yang diatur pada Manawa Dharmasastra VIII. 345,364,367 dan IX.171. Kemudian terdapat dua perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu perlindungan secara preventif dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kualitas pelayanan terpadu sedangkan secara represif dengan melakukan advokasi baik hukum maupun medis
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGANDI KALI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU Putra, I Gusti Bagus Surya Permana; Andriani, I Gusti Ayu Agung; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui secara umum pengaturan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dari perspektif hukum positif dan hukum hindu, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya penegakan hukumnya dari hukum positif dan hukum hindu. Adapun metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis (historical approach). Data yang diperoleh dengan metode observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Pengaturan hukum terhadap masyarakat yang buang sampah di kali berdasar kepada hierarki peraturan hukum yang berlaku adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019. Serta dalam hukum hindu terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra IV.56. 2) Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam hukum positifnya adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019, serta beberapa perangkat desa membuat himbauan-himbauan untuk tidak buang sampah dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yaitu pasal 56 ayat (1) huruf b setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000; 3) Pasal 61 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita; Rizal, Pahrur; Bagiartha W, I Putu Pasek; Sridiani, Ni Wayan; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, pemerintah menyusun berbagai program yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan yang dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Tujuan dari pelaksanaan PKH ini Adalah untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat Permensos No. 1 Tahun 2018 yang berisi tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosial. Adapun jenis data Adalah data kulaitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Di Desa Duman terdapat 230 keluarga penerima manfaat PKH yang sudah didistribusikan kepada warga Desa yang memang berhak mendapatkannya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Efekttivitas penggunaan dana PKH oleh pemerintah kepada masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar Belum sepenuhnya Efektif terutama dari factor hukum, penegak hukum, Masyarakat dan Budaya Masyarakat, sedangkan dari factor fasilitas sudah berjalan baik dan efektif melihat penyaluran dana PKH melalui 1 pintu (Bank) sedangkan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Pengalokasian Dana PKH Oleh Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar dilakukan dengan 2 cara yakni Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, pengusulan peningkatan kriteria penerima manfaat, dan melakukan pendampingan. Serta Upaya Represif dengan cara melakukan pengawasan dan audit, mengusulkan pencabutan hak dan pelaporan anonim.
Co-Authors Andriani, I Gusti Ayu Agung Habibi Habibi I PUTU PASEK BAGIARTHA W Kartono, Agung Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari Ni Wayan Sridiani Putra, I Gusti Bagus Surya Permana Rizal, Pahrur Sumantri, I Nyoman