Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia PETITA
PRATAMA, DAVID INDRA
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN FREKUENSI RADIO: Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps Pratama, David Indra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.154

Abstract

Penggunaan frekuensi radio yang di perdagangkan, dirakit dan digunakan di wilayah Republik Indonesia perlu melalui persyaratan teknis atau perizinan yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun sekarang ini di Indonesia sering terjadi pencurian Spektrum Frekuensi Radio digunakan untuk kepentingan pribadi dalam meraup keuntungan dengan merugikan negara, sehingga tindak pidana pencurian Frekuensi Radio tersebut harus ditindak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PENINJAUAN ULANG KEPASTIAN HUKUM ATAS KELALAIAN MEDIS: ANALISIS KASUS DI INDONESIA Putra, Rian Rusmana; Pratama, David Indra; Pardamean, Nikolaus Eratus
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8675

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum atas kelalaian medis di Indonesia dengan menelaah kerangka regulasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama terletak pada disharmonisasi norma, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menilai unsur kelalaian (culpa), sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Penelitian ini juga menganalisis urgensi peninjauan ulang dan pembaruan hukum melalui harmonisasi regulasi, penguatan MKDKI, serta penegasan mekanisme penyelesaian sengketa medis, termasuk mediasi medis sebagaimana diperbarui dalam UU Kesehatan 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan struktural, prosedural, dan substansial perlu dilakukan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih prediktif, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Putra, Rian Rusmana; Kaloko, Ilhamda Fattah; Pratama, David Indra; Niyobuhungiro, Joel; Pardamean, Nikolaus Eratus
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8909

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sektor ini sering kali menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan administrasi negara dalam mengatasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-procurement sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran lembaga pengawasan, seperti KPK dan KPPU, dalam memastikan integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-procurement dapat meningkatkan transparansi, tantangan terkait infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga pengawasan dan penguatan kapasitas hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang ada, meningkatkan integritas pejabat pengadaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.
Co-Authors Kaloko, Ilhamda Fattah Niyobuhungiro, Joel Pardamean, Nikolaus Eratus Putra, Rian Rusmana