Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berkewarga-negaraan Ganda Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Fattah, Ilhamda; Deliana, Evi; Diana, Ledy
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law Number 12 Year 2006 Concerning Citizenship is the legal basis for the protection of children withdual nationality. Children with dual nationality are subject to two jurisdictions, and when examined in terms ofinternational law dual citizenship has potential problems, for example in terms of determining personal statusbased on the principle of nationality. Therefore, the purpose of this thesis writing is: First, the knowledge ofjuridical review of children with dual nationality in the perspective of national law. Secondly, the knowledge ofjuridical review of children with dual nationality in the practice of other countries.Type of research is the type of normative research is a study that discusses the comparison of laws insome countries. Sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. data collectiontechniques in this study by using literature review method that researchers analyze based on books, legislationand other literature related to the problems studied.The conclusions can be obtained from the research results are: First, in the perspective of national lawthat is based on Article 6 of Law Number 12 Year 2006 About Citizenship is granted the freedom for dualcitizenship until the children are 18 years old or until they get married. After the age of 18 years or married thechildren must choose their citizenship, whether to follow their father or become citizen. Secondly, the practiceof other countries such as according to Chinese law every citizen of the treaty countries (Indonesia-RRT) willbe given two years to choose one of citizenship. According to German law the children of foreigners born inGermany automatically become German citizens, provided that both parents of the child live in Germanylegally and within the specified period of the German citizenship law. Suggestion writer that is need to do effortprotection of childhood dual citizen and to realize welfare of child by giving guarantee to fulfill its rights andexistence of treatment without discrimination.Keywords: Children Dual Citizenship -Prespectives of National Law- International Law Perspective

Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Lisa Andriani; Fadillah Sabri; A. Irzal Rias; Ilhamda Fattah Kaloko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dipidana. Hal tersebut dikenal dengan alasan peniadaan pidana, salah satunya karena pembelaan terpaksa. Rumusan masalah penelitian ini : 1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Perbuatan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid. B/2020/PN Pdg? 2) Bagaimanakah Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg? Kesimpulan : 1)Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat, hakim menyatakan tidak adanya unsur pembelaan terpaksa yang terdapat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP dan hakim melihat dari unsur-unsur perbuatan pidana yaitu penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta hakim tidak menjelaskan dalam putusan terhadap pembelaan terpaksa sebagai peniadaan pidana. 2) Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, kesalahan melalui pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim

Konflik Israel vs. Palestina Memanas, Individu Mana yang Harus Bertanggungjawab? Ilhamda Fattah Kaloko; Zainul Daulay; Syofirman Syofyan; Mustika Sukma Utari; Harmelia Harmelia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Perseteruan dan hal-hal yang tidak dapat dihindari oleh negara. Konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi, namun realisasi pertanggungjawaban internasional belum sesuai dengan aturan yang ada. Adanya peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban dalam perang tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Israel sebagai Negara, serta individu-individu yang terlibat. Akibat tindakan ini, para pelaku kejahatan perang harus dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum internasional. Rumusan masalah Apa tanggung jawab individu pihak Israel terhadap Palestina karena melanggar hukum perang? Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Konflik Israel-Palestina telah memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional, sudah selayaknya orang yang melakukan hal tersebut harus dihukum. Namun dalam kasus pelanggaran ini, Israel dianggap tidak mau dan tidak mampu menangani kasus tersebut, sehingga PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. untuk tindakan mereka.

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor : 726/Pid.B/2016/PN.Bls) Saizul Hadi Taufiq Kaloko*; Ilhamda Fattah Kaloko; Punto Dewo
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26401

Peran kepolosian sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, peran polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi menurunkan citra Kepolisian Republik Indonesia dimata masyarakat. Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sendiri, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah banyak diproses mulai dari mereka yang berpangkat tamtama, brigadir maupun perwira. Rumusan masalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tinda pidana penganiayaan sebagaimana Putusan Nomor:726/Pid.B/2016/PN.Bls ? 2) Bagaimana penerapan sanksi dan penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan ? 3) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?. Kesimpulan : 1) Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. 2) Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian antara lain berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yaitu sanksi pidana penjara, sedangkan kode etik diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari lembaga Kepolisian. 3) Adapun faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian untuk mendapatkan pengakuan tersangka terhadap suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, kekosongan mekanisme pemulihan korban penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian, dan kurangnya pengawasan dan penindakan kasus penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor : 726/Pid.B/2016/PN.Bls) Kaloko*, Saizul Hadi Taufiq; Kaloko, Ilhamda Fattah; Dewo, Punto
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26401

Peran kepolosian sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, peran polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi menurunkan citra Kepolisian Republik Indonesia dimata masyarakat. Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sendiri, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah banyak diproses mulai dari mereka yang berpangkat tamtama, brigadir maupun perwira. Rumusan masalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tinda pidana penganiayaan sebagaimana Putusan Nomor:726/Pid.B/2016/PN.Bls ? 2) Bagaimana penerapan sanksi dan penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan ? 3) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?. Kesimpulan : 1) Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. 2) Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian antara lain berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yaitu sanksi pidana penjara, sedangkan kode etik diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari lembaga Kepolisian. 3) Adapun faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian untuk mendapatkan pengakuan tersangka terhadap suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, kekosongan mekanisme pemulihan korban penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian, dan kurangnya pengawasan dan penindakan kasus penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian.

STRICT LIABILITY FOR BREACH OF THE LAWS OF THE WAR BETWEEN ISRAEL AND PALESTINS IN GAZA Dio Prasetyo Budi; Ilhamda Fattah Kaloko
Airlangga Development Journal Vol. 7 No. 2 (2023): AIRLANGGA DEVELOPMENT JOURNAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/adj.v7i2.52793

Feuds and conflicts that occur in the world are dynamics that occur and things that cannot be avoided by the state. Conflicts between Israel and Palestine occur repeatedly, but the realization of international accountability has not been in accordance with existing rules. The existence of events that resulted in casualties in the war must be accounted for by Israel as a State, as well as the individuals involved. As a result of this action, the perpetrators of war crimes must be held accountable under international law. The problem with this article is what is the responsibility of the State of Israel for violating the laws of war? The conclusion of this article is: There is no responsibility of the State of Israel for violations of the laws of war, from every violation of international law Israel remains free from punishment, of course this is related to international politics which is considered very inhumane. Israel has not ratified the Rome Statute, so the ICC certainly will not be able to process cases of war crimes committed by Israel, making it difficult to hold Israel accountable for violations of the laws of war. In order for the implementation of international humanitarian law enforcement for perpetrators of war crimes, it can be carried out through Internationally Wrongful Acts, it can be realized by carrying out full reparations for losses in the form of restitution, compensation and satisfaction, either separately or in combination.

Penyelesaian Ilegal Fishing di Zee Natuna Utara Indonesia Melalui Prinsip Boundry Making oleh Indonesia di Sebelah Utara Zee Maritime Boundry Delimination Indonesia-Vietnam Berdasarkan Unclos Thahira, Atika; Idiani, Intan; Kaloko, Ilhamda Fattah; Nariyah, Annisa Alif Nur
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17180

Di Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia-Vietnam. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan sumber daya ikan di wilayah tersebut serta lingkungan hidup karena tidak terkendalinya kapal gelap yang masuk ke ZEE Indonesia, sehingga juga berpeluang menimbulkan konflik penangkapan ikan illegal yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan langkah-langkah pembuatan batasan yang komprehensif dan berbasis prinsip sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penangkapan ikan ilegal di ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Hasilnya menunjukkan 155 kapal ikan Vietnam (KIA) dengan bendera Vietnam memasuki zona tumpang tindih klaim Indonesia-VIEZ pada tahun 2023 S.D. Indonesia. Situasi ini tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya kelautan Indonesia, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan maritim dan aktivitas perekonomian lainnya di kawasan.

Implementation of Compensation in the Form of Restitution for Child Victims of the Crime of Human Trafficking: Study on the Jurisdiction of the City of Padang Harmelia, Harmelia; Kaloko, Ilhamda Fattah; Harmain, Irfan; Intan, Dian Mustika
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i2.22965

Trafficking in persons is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning eradicating the Crime of Trafficking in Persons. One form of legal protection for victims is the provision of compensation in the form of restitution. Children and women were often victims of the crime of trafficking in persons. The problem how is the application of compensation in the form of restitution to children as victims of criminal acts of trafficking in persons in the jurisdiction of the city of Padang. What are the obstacles in the application of compensation in the form of restitution to children as victims of criminal acts of trafficking in persons in the jurisdiction of the city of Padang? The study uses an empirical legal. Data collection techniques are through interviews and document studies, and data analysis is qualitative. The conclusion is the application of restitution for children who are victims of criminal acts of trafficking in persons in the jurisdiction of the city of Padang has not been optimal. The obstacle in implementing restitution for children as victims of the crime of trafficking in persons is the lack of awareness of law enforcement officers on victim protection, especially restitution, which results in the rights of the victims of criminal acts being often neglected because they tend to be law enforcement are more focused on imposing criminal charges against perpetrators.

AMBIGUITAS STATUS HUKUM PEKERJA MIGRAN ILEGAL SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM ATAU KORBAN EKSPLOITASI Intan, Dian Mustika; Harmain, Irfan; Kaloko, Ilhamda Fattah
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1577

This study examines the legal status ambiguity of Indonesian illegal migrant workers, positioning them as both legal violators and victims of exploitation, with a focus on the tension between normative compliance and human rights protections. Employing a normative legal research method, the article analyzes the misalignment between national regulations such as Law No. 18/2017, which restricts protections to legally documented migrant workers and international instruments, including the 1990 CMW Convention and the 2000 Palermo Protocol, which guarantee fundamental rights regardless of legal status. Key findings reveal systemic contradictions: while illegal migrant workers technically violate immigration laws, they are frequently subjected to structural exploitation (forced labor, human trafficking, and violence) due to inadequate legal safeguards. The studyâ€™s novelty lies in identifying a protection paradox: national legal frameworks exacerbate vulnerabilities through punitive approaches, whereas international human rights norms demand restorative, victim-centered responses. The analysis not only highlights normative inconsistencies but also underscores practical implications for migration governance, such as victim criminalization, inaccurate data, and barriers to prosecuting trafficking networks. The research recommends harmonizing national-international laws, adopting a victim centered approach, and strengthening interagency coordination to resolve legal ambiguities and ensure substantive justice for illegal migrant workers. These findings stress the urgency of shifting policy from security centric frameworks to human rights-based paradigms in addressing irregular migration.

Analisis Yuridis Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pidana Narkotika di Kota Bukittinggi) Kaloko, Ilhamda Fattah; Dio Prasetyo Budi
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.7761

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di bawah umur merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di tengah keterbatasan pendekatan represif, hukum adat muncul sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian perkara narkotika pada anak di bawah umur di Kota Bukittinggi, serta menelaah kesesuaiannya dengan sistem hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Bukittinggi masih memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus narkotika anak, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab kolektif melalui musyawarah ninik mamak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadaban.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search