Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GERAM (GERAKAN AKTIF MENULIS) JS (Jurnal Sekolah) Manabia: Journal of Constitutional Law ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, dan Sastra
Hidayah, Nailul
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Manabia: Journal of Constitutional Law

 1 
Tinjauan Maqosid Syariah terhadap Kebijakan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemic Covid 19 Hidayah, Nailul; Trigiyatno, Ali
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.837

Abstract

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna pencegahan penyebaran COVID-19, seperti kebijakan PSBB dan sistem new normal. Memasuki era new normal pemerintah gencar mengampanyekan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan. Di sisi lain, pemerintah juga mempunyai agenda Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada menggunakan asas langsung, sehingga dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini meneliti kebijakan Pilkada di masa pandemi yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan pemerintah menetapkan kebijakan Pilkada di masa pandemi untuk memenuhi hak konstitusional rakyat dipilih dan memilih serta agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di berbagai daerah. Konfigurasi politik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 adalah otoriter sehingga produk hukumnya bersifat konservatif. Adanya protokol kesehatan dalam kebijakan Pilkada ini merupakan bentuk memelihara jiwa (hifdz nafs) dan kebijakan untuk tetap dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi mencegah terjadinya pembengkakan anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi yang artinya juga merupakan bentuk memelihara harta (hifdz mal). Kata Kunci: Kebijakan, Pilkada, Pandemi Covid-19
Co-Authors Ahmad Suriansyah Ali Trigiyatno Mahliatussikah , Hanik Purwanti, Ratna Yuliasari, Yuliasari