Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Affordable housing policy: implications and prospects for low-income communities in Indonesia Syafhendry, Syafhendry; Wijaya, Mendra; Aziz, Abdul; Wardana, Data
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/b66twf31

Abstract

The inconsistency between Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas and Law No. 23 of 2014 on Regional Government has led to challenges in managing housing and settlement affairs, particularly with the introduction of the Workers' Housing Savings Scheme. This policy mandates workers to contribute to a housing savings program to facilitate home ownership. However, housing and settlement issues are considered mandatory public services, as the state is responsible for fulfilling the basic needs of its citizens. This article employs a qualitative research methodology, utilizing literature studies and policy document analysis to examine the role of local governments in implementing affordable housing provisions within the central government's national housing program. The findings indicate that existing housing policies, particularly, have not effectively addressed the housing needs of workers, as the financial burden of regular contributions or salary deductions is significant. Although government housing programs are designed to support homeownership, they have become an additional financial burden rather than a viable solution. On the other hand, various government subsidy programs, such as the One Million Houses Program, have shown positive results in providing affordable housing. This collaborative initiative between the government and housing developers aims to accelerate housing construction, demonstrating a growing trend in addressing the housing backlog. The article concludes that optimizing existing government housing programs and policies is crucial for enhancing housing accessibility and alleviating the financial burden on low-income workers.    
Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Sukmawan, Deni; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24672

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pelaksanaan perbaikan dan pembangunan jalan lintas provinsi di Rokan Hulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sejalan dengan makna yang terkandung dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 mengenai perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum serta perumahan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi William N. Dunn, yang memiliki indikator meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala seksi bidang bina marga dan kepala seksi UPT, serta wawancara dengan pengendara untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 belum sepenuhnya optimal dalam hal responsivitas dan ketepatan. Meskipun kinerja ini sudah cukup baik, namun dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran, peningkatan kualitas jalan, pengawasan yang lebih baik, serta pemerataan dalam pembangunan dan perbaikan jalan lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Putra, Tri Kurnia; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24838

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dan Untuk mengetahui hambatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Teori yang digunakan adalah teori Peran Soekanto, 2002 yang memiliki 3 indikator yaitu peran normatif, peran faktual dan peran ideal.  Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran Normatif sudah dijalankan sengan baik dengan memberikan masukan untuk program yang dijalankan oleh BUMDes. Pengawasan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Tanjung Harapan itu dilakukan dengan menunjuk saudara Tharmizi sebagai pihak pengawas dari kegiatan BUMDes tersebut maka dengan demikian diharapakan .Indikator Peran Faktual dapat disimpulkan Pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh pihak BUMDes setiap bulannya akan di periksa dan evaluasi oleh Kepala desa. Indikator Peran Ideal dapat disimpulkan Adanya BUMDes tentunya diharapakan mampu membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan.  Program BUMDes yang dijalankan saat ini ialah Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak. Semua program ini sudah berjalan dengan baik. Hambata dalam membangun Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga antara lain sebagai berikut: Kurangnya Modal usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Usaha sewa kios yang dimiliki oleh BUMDes membutuhkan beberapa perbaikan. Serta pemilihan jenis usaha yang kurang tepat sehingga mengakibatkkan usaha yang dimiliki BUMDes kurang ramai dikunjungi karena bukan kebutuhan pokok.
Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Anita Putri, Dwi; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25489

Abstract

Pemerintah Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil pengamatan lapangan, tidak semua program pembangunan berjalan optimal karena adanya keterbatasan anggaran serta kendala teknis dalam pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Rawa Makmur tahun 2020 serta menilai sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar desa, dan akses transportasi, telah terealisasi dengan baik dengan total anggaran sebesar Rp394.764.000. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi akibat keterbatasan dana dan faktor teknis di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Rawa Makmur telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih diperlukan evaluasi lanjutan agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024: Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 Cahyani, Lolita Sigi; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25491

Abstract

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala didalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru. Strategi politik adalah rencana untuk tindakan, dimana penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Teori yang digunakan ialah teori strategi menuurt Peter Schroder Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian bertipe deskriptif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Strategi Ofensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu: Strategi Defensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu: Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Riau terus memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah utama mempertahankan partisipasi masyarakat. Kolaborasi dan Kemitraan KPU Provinsi Riau menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu yang sukses tidak bisa dilakukan secara mandiri. Evaluasi dan Monitoring Partisipasi Sebagai bagian dari strategi defensif, KPU Provinsi Riau secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat partisipasi pemilih di setiap tahapan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program sosialisasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menemukan solusi perbaikan bagi tahapan berikutnya