Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUBSEKTOR LOGAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 Sitorus, Friska Darnawaty; Yolanda, Yosy; Fayola, Carissa; Sherin, Sherin; Robin, Robin
Aksara Public Vol 2 No 4 (2018): Desember (2018)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the effect of Company Size, Current Ratio, Debt to Equity ratio, Good corporate governance on Company Values in the metal subsector listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2016. The results of the study show that firm size, current ratio, debt to equity ratio, good corporate governance have an effect on and are significant to the value of the company. Partially, the size of the company influences the value of the company, the current ratio affects the value of the company, the debt to equity ratio does not affect the value of the company, does not affect the value of the company.
Diversifikasi Produk Okuwasawa melalui Pemanfaatan Limbah Produksi Suroto, Peni Zulandari; Setiawan, Agnes Sharon; Lim, Alex Susilo; Winarto, Jemima; Yap, Marco Fernando; Sutanto, Marco Santana; Djuarsa, Michael Anthony; Fadhilah, Muhammad Mufti; Sherin, Sherin
Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1088.268 KB) | DOI: 10.21632/jpmi.3.2.350-364

Abstract

Makalah ini ditujukan untuk mendeskripsikan pentingnya diversifikasi produk melalui pemanfaatan limbah produksi. Melalui makalah ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya di industrinya masing-masing. Saat grup menganalisis peluang bisnis untuk Okuwasawa, di dalam proses produksi ada ditemukan peluang baru. Dalam proses produksi terdapat permasalahan limbah produksi berupa limbah minyak yang dibuang begitu saja, padahal limbah minyak atau minyak bawang merah ini dapat dijual sebagai produk. Setelah berdiskusi dengan pemilik bisnis tentang peluang ini, limbah minyak dijual dan bisnis mendapat sumber pendapatan tambahan baru yang sangat berdampak. Melalui pengalaman ini orang dapat melihat betapa pentingnya mengevaluasi setiap aspek bisnis Anda, menemukan cara untuk meningkatkan bisnis Anda seperti diversifikasi produk melalui limbah produksi yang dapat ditemukan dengan mengevaluasi bagian dari bisnis seperti proses produksi. Sangat penting untuk dapat menemukan peluang terutama dalam bentuk mengubah limbah menjadi keuntungan.
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Prakasa, Ragil Surya; Salsabila, Nabila; Viona, Wahyu Okta; Sherin, Sherin; Rober, Keny; Putera, Alvin Adrian
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 2 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i2.830

Abstract

Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia hal ini di awali dengan lahirnya UU No.7/Drt/1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian disusul oleh peraturan pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).Dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut “dalam merumuskan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak dijelaskna pengertian “hubungankerja” dan “hubungan lain”, tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2); tidak diatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Selain itu juga terdapat kelemahan umum dari UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: tidak diaturnya korupsi (residive) menurut UUPTPK. Melihat kelemahan-kelemahan tersebut diatas, maka saran yang diberikan adalah UUPTPK perlu diamandemen.