Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
Sholeh, Aziz
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU’RAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Faisal, Enceng Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29513

Abstract

AbstractThis study discusses the concept of dowry using memorization of the Koran in Maqashid al-Syariah. The method used in this research is qualitative and the data collection technique uses a libraryresearch. Meanwhile, qualitative data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that in Islamic law, dowry refers to gifts given by the man to the woman as part of the marriage process, so that it is one of the important elements in marriage in Islam and has a deeper meaning than just material values. Mahar can have several types, depending on the form, value, or characteristics of the gift. As for memorizing verses of the Qur'an as a marriage dowry in the concept of Maqashid al-Syariah, it can be seen from its purpose, namely Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Mal. Meanwhile, the implications of using memorized verses of the Qur'an as a marriage dowry in society can have various impacts depending on the cultural context, religion, and social views of the community.
PENDAMPINGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN Sholeh, Aziz; Rachmat Gumelar, Dian; Tsamrotul Fuadah, Aah
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 2 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v1i2.19

Abstract

This article aims to provide knowledge and assistance as a form of protection for the rights of women and children after divorce, as well as to determine the supporting factors and obstacles to their fulfillment. The approach used is participatory action research (PAR). The way this is done is by providing counseling and legal assistance. The results showed that effectively assisted subjects were able to: (a) Identify social problems in their environment, especially those related to household; (b) Knowing the rights as wife and ex-wife and the rights of children; (c) Share the experiences they get from life; (d) Solve problems with solutions they think are strategic; (e) They know very little that they need help and empowerment. Furthermore, the service team assisted the litigation process at the Soreang Religious Court and the Sumedang Religious Court. In practice, the fulfillment of the rights of women and children after divorce is supported by various factors. As a supporting factor for the fulfillment of the rights of women and children after divorce, among others (1) the good faith of the husband, (2) the decision of the panel of judges that includes the husband's obligations to his ex-wife in the event of a divorce, and (3) the husband has income and / or assets sufficient to meet the demands of the obligation. While the causative factors that hinder the protection of women's rights after divorce, especially in the case of divorce, include: (1) the absence of clear and firm rules against husbands who do not carry out the pledge of divorce, which creates legal uncertainty, (2) decisions that cannot be executed. (3) low legal awareness and legal knowledge in the community.
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) CIKELET GARUT Sholeh, Aziz
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5140

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan suatu ketentuan bagi manusia untuk menjaga kelestarian generasinya, mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, mengaplikasikan sikap rasa tanggung jawab. Namun demikian dalam membina rumah tangga sering juga terjadi kesalah pahaman antara suami istri yang dapat mengakibatkan ketegangan, dan berujung pada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analistis, yang ditempuh dengan cara penelitian lapangan dengan proses wawan­cara, angket serta penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian menunjuk­kan bahwa masih banyak masyarakat dalam Kecamatan Cikelet yang melaksanakan perceraian tidak di depan pengadilan, hampir mencapai 25 persen dari total pelaksanaan perceraian. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, juga karena masyarakat masih awam terhadap proses perceraian di pengadilan, yang menurut mereka sangat berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang sangat lama serta dana yang dikeluarkan sangat banyak. Akibat yang ditimbulkan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, istri tidak bisa mendapatkan dan menuntuk haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan melaksanakan perceraiannya di depan sidang pengadilan. Kepada aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat untuk selalu mengawasi masyarakatnya dalam melaksanakan proses per­ceraian, dan mengadakan penyuluhan hukum tentang proses perceraian di pengadilan agar tidak ada lagi masyarakat yang melak­sanakan proses perceraian di luar pengadilan.
Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat: Analysis of the Concept of Independence and Professionalism of the Indonesian Ulema Council on Halal Guarantee Certification in the Processed Food Industry in West Java Nurhayani, Neng Yani; Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Pelita, Bobang Noorisnan; Supriyadi, Dedi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently. Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
Co-Authors Faisal, Enceng Arif Gumelar, Dian Rachmat Neng Yani Nurhayani, Neng Yani Pelita, Bobang Noorisnan Supriyadi, Dedi Tsamrotul Fuadah, Aah Zulbaidah Zulbaidah, Zulbaidah