Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
Pelita, Bobang Noorisnan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT NIKAH TERPADU PENGADILAN AGAMA CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Falah, Syamsul; Pelita, Bobang Noorisnan; Najmudin, Nandang
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29535

Abstract

AbstrakDampak yang terjadi terhadap masyarakat yang belum mempunyai buku nikah ialah mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan, yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Cibadak menjadi salah satu pengadilan yang melaksanakan mandat dari Peratyran Mahkamah Agung. 47 kecamatan menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Cibadak untuk menjalankan fungsinya, dengan luas wilayah 4.146 KM2 tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan informasi atau jarak tempuh menjadi kendala dalam melaksanakannya pelayanan terpadu. Salah satu solusinya adalah menjalankan sidang isbat nikah terpadu untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah. 
Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat: Analysis of the Concept of Independence and Professionalism of the Indonesian Ulema Council on Halal Guarantee Certification in the Processed Food Industry in West Java Nurhayani, Neng Yani; Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Pelita, Bobang Noorisnan; Supriyadi, Dedi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently. Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
Upholding Democracy Between Indonesia and South Korea In The Presidential Impeachment Mechanism From The Perspective Siyasah Dusturiyah Ma'luf, Muhammad Alif; Pelita, Bobang Noorisnan; Rizal, Lutfi Fahrul
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i2.4247

Abstract

Marriage This study aims to analyze and compare the mechanisms of presidential impeachment in Indonesia and South Korea in the perspective of democratic theory and siyasah dusturiyah. Although both countries embrace democracy and presidentialism, there are significant differences in the legal procedures and institutional configurations involved in impeaching the head of state. A juridical-normative approach is used with descriptive-analytical and comparative methods, accompanied by theoretical reviews from Robert A. Dahl, Larry Diamond, and Fareed Zakaria, as well as a review of political Islamic values from figures such as al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, and al-Ghazali. The findings show that the impeachment mechanism in South Korea is more juridical and final, while Indonesia is more political and layered. From the perspective of siyasah dusturiyah, this mechanism can be seen as a modern manifestation of the principles of al-'azl, maslahah, and sadd al-dzari'ah. This study concludes that the effectiveness of impeachment in upholding democracy and justice is strongly influenced by institutional integrity and orientation towards public good, not merely formal procedures.  
PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT NIKAH TERPADU PENGADILAN AGAMA CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Falah, Syamsul; Pelita, Bobang Noorisnan; Najmudin, Nandang
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29535

Abstract

AbstrakDampak yang terjadi terhadap masyarakat yang belum mempunyai buku nikah ialah mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan, yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Cibadak menjadi salah satu pengadilan yang melaksanakan mandat dari Peratyran Mahkamah Agung. 47 kecamatan menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Cibadak untuk menjalankan fungsinya, dengan luas wilayah 4.146 KM2 tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan informasi atau jarak tempuh menjadi kendala dalam melaksanakannya pelayanan terpadu. Salah satu solusinya adalah menjalankan sidang isbat nikah terpadu untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah. 
Siyāsah Maliyah Analysis of West Java Governor's Rereongan Sapoe Sarebu Movement Policy in Batununggal District Saputra, Aditya Gustian; Saebani, Beni Ahmad; Pelita, Bobang Noorisnan
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 9 No. 2 (2026): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v9i2.55099

Abstract

This study analyzes the Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) Movement policy from a siyasah maliyah perspective and evaluates its effectiveness in enhancing community welfare. Employing a qualitative empirical juridical approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and documentation from Batununggal District, Bandung City. Findings reveal strong normative legitimacy for Poe Ibu within Indonesian positive law and Islamic jurisprudence, embodying maslahah (welfare), distributive justice, and social solidarity. However, sub-district implementation falters due to administrative hurdles, poor inter-agency coordination, and technical misalignment. In contrast, educational institutions show notable success in boosting social participation and solidarity, despite community debates and obstacles. From a siyasah maliyah viewpoint, the policy is justifiable if voluntary, transparent, and supplementary to state welfare duties. Recommendations include strengthening regulations, transparency, and accountability to ensure optimal, sustainable implementation aligned with social justice.
Co-Authors Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Ma'luf, Muhammad Alif Nandang Najmudin Neng Yani Nurhayani, Neng Yani Rusmani, Rusmani Saebani, Beni Ahmad Saputra, Aditya Gustian Sholeh, Aziz Supriyadi, Dedi Syamsul Falah Zulbaidah Zulbaidah, Zulbaidah