Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Darurah (Absolute Necessity) and Rukhsah (Concession) in Islamic Law Zulbaidah, Zulbaidah
International Journal of Nusantara Islam Vol 6, No 2 (2018): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v6i2.933

Abstract

This article discusses about darurah (absolute necessity) and rukhsah (concession) in Islamic law. In a darurah (absolute necessity) condition a person is allowed to take rukhsah (concession) law. This is the relief given by Allah as the maker of the law to be able to forgive both in the form of carrying out something which is prohibited or in the form of leaving something ordered. Like eating a carcass in a forced state when someone does not find halal food, and leaves fasting for a sick person. In this case a person may move from a general legal provision called ‘azimah, and move to the lightening law called rukhshah. Therefore, darurah is closely related to rukhshah, because darurah is not a law but leaves the law. Darurah is a trait that allows mukallaf to leave ‘azhimah and take the rukhshah law, provided that it is measured according to the size of the darurah.
THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA Neni Nuraeni; Dewi Sulastri; Z Zulbaidah
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.5822

Abstract

Abstract: In Law Number 1 of 1974 Article 3 paragraphs 1 and 2, providing an explanation of the marriage principle is monogamous but is open, or in KHI using the term polygamy is limited to four wives, but with a record of the ability to provide and do justice towards his wives and children. Households that are built based on polygamy are part of a community that is a matter of controversy, but legal normativeity has been ratified and that a social reality occurs. The method is used in this study by collecting data in the form of literary literature (literature research), as for the steps in this study by reading literature in the form of books, articles, legislation and fatwas. The data is analyzed by qualitative descriptive method in order to obtain research results based on theories related to research The results showed that there were no women who were willing to be polygamous. In the case of polygamy, women are the object of violence wrapped neatly in household life. Abstrak: Salah satu bentuk inovasi yang dikeluarkan bank syariah untuk menunjang kebutuhan masyarakat adalah produk gadai emas syariah. Namun, kekhawatiran muncul terhadap produk rahn (gadai syariah) karena produk ini bukan merupakan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan. Dengan adanya layanan ini, Bank Syariah hanya men­dapatkan keuntungan dari jasa pemeliharaan barang yang dijanjikan sebagai jaminan. Permasalahan muncul ketika keuntungan diambil dari persentase besaran pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah sebagaimana praktik di perbankan kon­ven­­sional.  Oleh karena itu, ini adalah topik yang menarik untuk dibahas di antara akademisi yang terkait dengan besaran dan perhitungan jasa pemeliharaan yang harus dibayar nasabah kepada Bank. Jika jasa pemeliharaan ditentukan berdasar­kan persen­tase dari jumlah pembiayaan atau pinjaman, maka terdapat nilai bunga kredit atas pembiayaan yang harus dikembalikan oleh nasabah sebagai jasa pemeliharaan yang dihitung dari besaran pinjaman tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa konsep akad dan penerapan­nya dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah. Adapun obyek studi ini adalah mengenai bank komersial Islam, termasuk Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar Banten Syariah.
RELEVANSI DLARÛRAH DENGAN RUKHSHAH DALAM PENETAPAN HUKUM SYARA‘ Zulbaidah Zulbaidah
Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v18i1.658

Abstract

Dlarûrah is the arrival of a grave danger conditions in human beings, which makes him worry about the damage or something that hurts the soul, limbs, mind, wealth and related to it. When it had to do something that is forbidden or required to leave, or to delay its implementation in order to avoid the difficulties that can befall her prediction for not out of the conditions specified by syarak. When that person is allowed to take the law of rukhshah, which is a relief given by God as a legislator to mukallaf either in the form of implementing something that is forbidden or in the form of leaving something that was ordered. As scavengers in urgent situations that when someone does not find food and left fasting in for a sick person. In this case a person may move from the provisions of general law called ‘azimah and moved to the legal relief referred rukhshah. Therefore dlarûrah is absolutely related with rukhshah, because dlarûrah is not a law, but left dlarûrah law is a trait that allows mukallaf leave ‘azimah and take rukhshah law in which the provisions are measured in accordance with dlarûrah.
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Zulbaidah Zulbaidah; Zulkarnaen Zulkarnaen
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5138

Abstract

Abstrak Persoalan pertanggungjawaban Presiden tidak dikemukakan secara jelas dan rinci di dalam UUD 1945, terutama pasca amandemen. Untuk memahami lebih lanjut tentang pertang­gungjawaban Presiden menurut UUD 1945 ini perlu dilakukan penelitian secara seksama dan mendalam. Tujuan penelitian yang menjadi focus penelitian ini adalah berkaitan dengan pertanggung­jawaban Presiden di Indonesiaa berdasarkan UUD 1945. Bentuk dan mekanisme dari pertanggung­jawaban Presiden menurut UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang diguna­kan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu tentang pelak­sanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Fungsi peng­awasan DPR ditemukan beberapa kendala, yaitu kendala yuridis, kendala politis, dan kendala sosiologis. Langkah-langkah strategis dalam mengop­timal­kan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden (Pemerintah) dalam penye­lenggaraan pemerintahan. (1) perlu adanya penyederhanaan penge­lom­pokan politik (fraksi) di DPR (2) koalisi antar partai dilakukan atas dasar kesamaan platform politik di DPR, (3) memperkuat kapasitas par­lemen dalam fungsi pengawasan melalui pengadaan tenaga ahli yang profe­sional dan bersifat permanen; (4) penataan ulang pengaturan PAW bagi anggota DPR dengan perluasan kewenangan dan optimalisasi fungsi Badan Kehormatan DPR; dan (5) mengevaluasi kembali pelaporan hasil kun­jungan kerja anggota DPR agar memiliki dampak pada fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah.
IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU’RAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Faisal, Enceng Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29513

Abstract

AbstractThis study discusses the concept of dowry using memorization of the Koran in Maqashid al-Syariah. The method used in this research is qualitative and the data collection technique uses a libraryresearch. Meanwhile, qualitative data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that in Islamic law, dowry refers to gifts given by the man to the woman as part of the marriage process, so that it is one of the important elements in marriage in Islam and has a deeper meaning than just material values. Mahar can have several types, depending on the form, value, or characteristics of the gift. As for memorizing verses of the Qur'an as a marriage dowry in the concept of Maqashid al-Syariah, it can be seen from its purpose, namely Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Mal. Meanwhile, the implications of using memorized verses of the Qur'an as a marriage dowry in society can have various impacts depending on the cultural context, religion, and social views of the community.
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Zulbaidah, Zulbaidah; Zulkarnaen, Zulkarnaen
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5138

Abstract

Abstrak Persoalan pertanggungjawaban Presiden tidak dikemukakan secara jelas dan rinci di dalam UUD 1945, terutama pasca amandemen. Untuk memahami lebih lanjut tentang pertang­gungjawaban Presiden menurut UUD 1945 ini perlu dilakukan penelitian secara seksama dan mendalam. Tujuan penelitian yang menjadi focus penelitian ini adalah berkaitan dengan pertanggung­jawaban Presiden di Indonesiaa berdasarkan UUD 1945. Bentuk dan mekanisme dari pertanggung­jawaban Presiden menurut UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang diguna­kan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu tentang pelak­sanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Fungsi peng­awasan DPR ditemukan beberapa kendala, yaitu kendala yuridis, kendala politis, dan kendala sosiologis. Langkah-langkah strategis dalam mengop­timal­kan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden (Pemerintah) dalam penye­lenggaraan pemerintahan. (1) perlu adanya penyederhanaan penge­lom­pokan politik (fraksi) di DPR (2) koalisi antar partai dilakukan atas dasar kesamaan platform politik di DPR, (3) memperkuat kapasitas par­lemen dalam fungsi pengawasan melalui pengadaan tenaga ahli yang profe­sional dan bersifat permanen; (4) penataan ulang pengaturan PAW bagi anggota DPR dengan perluasan kewenangan dan optimalisasi fungsi Badan Kehormatan DPR; dan (5) mengevaluasi kembali pelaporan hasil kun­jungan kerja anggota DPR agar memiliki dampak pada fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah.
Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat: Analysis of the Concept of Independence and Professionalism of the Indonesian Ulema Council on Halal Guarantee Certification in the Processed Food Industry in West Java Nurhayani, Neng Yani; Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Pelita, Bobang Noorisnan; Supriyadi, Dedi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29601

Abstract

The Indonesian Ulema Council should maintain professionalism and independence when providing halal certification to ensure that the needs of Muslim consumers are met in accordance with religious teachings. Objectivity should be prioritized to avoid any subjective evaluations. The purpose of this research was to investigate the mechanism for issuing halal guarantee certification in the Processed Food Industry in West Java. Additionally, the study aimed to examine the application of the principles of independence and professionalism of the Indonesian Ulema Council in issuing Halal Guarantee Certification. The methodology employed in this research involved a qualitative approach through field research. The process for obtaining halal assurance certification starts when the Company provides written confirmation that it intends to implement SJH in accordance with the rules outlined by LPPOM MUI. Independence is not just determined by the organizational structure of an institution; expertise, field data, and appearance must also be considered. The Indonesian Ulema Council's application of the Professionalism principle in granting Halal Guarantee Certification to the food processing industry in West Java is evident in its product assessment methods. The Council has effectively coordinated with LPPOM to carry out the process appropriately and efficiently. Majelis Ulama Indonesia senantiasa dituntut untuk menjunjung profesionalisme dan independensi dalam pemberian penetapan halal agar kebutuhan konsumen muslim dapat tetap terjaga dari hal-hal yang diharamkan menurut ajaran agama. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal pada Industri Olahan Makanan di Jawa Barat; serta penerapan prinsip independensi dan profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Mekanisme penerbitan sertifikasi jaminan halal diawali dengan Perusahaan menyatakan secara tertulis tujuan penerapan SJH di perusahaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh LPPOM MUI. Aspek independensi tidak hanya dilihat dari kemandirian dalam penyelenggaraan suatu lembaga saja, jauh dari itu pertimbangan keahlian, data lapangan dan juga penampilan harus menjadi tolak ukur utama. Penerapan prinsip Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan Sertifikasi Jaminan Halal pada industri makanan olahan di Jawa Barat dapat dilihat pada metode pengkajian produk industri olahan makanan. Majelis Ulama Indonesia telah mampu melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat dengan memberikan peran ini pada LPPOM.
Pendampingan Keterampilan Tentang Kompetensi Ijtihad Dalam Aspek Ilmu Mawaqit Ilmu Falak Pada Pondok Pesantren Di Kabupaten Sumedang Zulbaidah, Zulbaidah; Naafisah, Didah Durrotun
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.5240

Abstract

Ketika berbicara tentang mawaqit di pesantren, memuat fakta bahwa tidak semua pesantren menerapkan teori dan praktik. Salah satunya adalah praktik dalam aspek mawaqif. Adapun ilmu falak sebagai gagasan menggunakan aritmetika untuk menghitung hal-hal dalam berbagai aturan Islam. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengimplementasikan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi ijtihad dalam pembelajaran ilmu mawaqit dan ilmu falak di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengabdi adalah alat utama, sampel, dan sumber data. Hasilnya berfokus pada makna daripada generalisasi. Sehingga hasil pengabdian ini mengungkapkan bahwa menentukan arah kiblat secara matematis kompleks di beberapa tempat. Geografi adalah tantangan utama, tetapi astronomi bola juga dapat dilihat sebagai salah satu masalah dengan kiblat. Ada dua cara untuk mengetahui kapan bulan dalam kalender Islam dimulai yaitu metode perhitungan dan metode pengamatan. Untuk mengetahui waktu Imsak, perlu untuk mengetahui waktu shalat subuh. Umat Muslim sering keliru menentukan waktu shalat subuh saat mencoba menghitungnya. Beberapa aturan mengenai ketinggian matahari dibuat oleh para ahli melalui ijtihad. Kementerian Agama menggunakan ijtihad ini untuk menentukan kapan fajar mulai, kapan cahaya fajar sejati terlihat di ufuk timur sebelum matahari terbit, dan kapan matahari berada di bawah ufuk timur hingga ufuk yang terlihat.
The Enhancement of the Vice President of Indonesia's Strategic Role and Constitutional Functions as Mandated by Article 4 of the 1945 Constitution Zulbaidah, Zulbaidah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6606

Abstract

This study explores the constitutional position and authority of the Vice President within the framework of Indonesia’s presidential system, highlighting the persistent ambiguity and limited normative foundation of the office since the adoption of the 1945 Constitution and its subsequent amendments. Although Article 4(2) of the Constitution mentions that the President is assisted by a Vice President, it fails to define the division of responsibilities or to grant the Vice President independent public legal authority. As a result, the Vice President’s functions are largely contingent upon delegation from the President, leading to a dependency that undermines institutional clarity and effectiveness. The absence of detailed regulation creates a legal vacuum (recht vacuum) and contributes to inefficiencies in governance. In response, this paper proposes a comprehensive reformulation of the Vice President’s role and powers, including clearer constitutional authority, proportional task distribution, strengthened coordinative and representative functions, and the enactment of specific legislation governing the office. These reforms aim to reinforce the Vice President’s contribution to state administration, enhance legal certainty, and promote good governance. Ultimately, a well-structured and constitutionally grounded relationship between the President and Vice President is essential to the development of a more effective and integrated executive leadership in Indonesia.
Implementasi Pembelajaran Teaching Factory Lahirkan Wirausaha Tata Busana SMK Negeri 6 Padang Zulbaidah, Zulbaidah; Giatman, Muhammad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13488

Abstract

Penerapan metode pembelajaran Teaching Factory pada program studi tata busana SMK Negeri 6 Padang bertujuan untuk mencetak wirausahawan di bidang tata busana. Teaching Factory merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung, menciptakan lingkungan belajar serupa dengan industri nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Teaching Factory dalam meningkatkan keterampilan praktis siswa dan mendorong munculnya kewirausahaan di bidang fashion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pembelajaran Teaching Factory secara signifikan meningkatkan keterampilan praktis siswa, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses produksi di industri tata busana, dan meningkatkan minat dan keinginan mereka untuk menjadi wirausaha. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pendekatan inovatif dalam pembelajaran di bidang tata busana, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang bagaimana metode ini dapat membantu menumbuhkan kewirausahaan di industri. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Sekolah Menengah Kejuruan, guru, dan pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan pelatihan profesional dan mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri fashion.