Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Transformative Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Social Politics and Governance (JSPG) International Journal of Demos Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
M Dian Hikmawan
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : International Journal of Demos

 1 
Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan Simamora, Apriadi Richi; Hamid, Abdul; Hikmawan, M Dian
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.324 KB) | DOI: 10.37950/ijd.v1i1.4

Abstract

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Kota Tangerang Selatan merupakan kelompok minoritas yang  sering mengalami praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi yang dialami komunitas ini  bersifat verbal melalui penyebutan ‘sesat’ dan ‘diluar Islam’. Serta non-verbal yang berujung pada pelarangan pembangunan tempat ibadah, dan penolakan keberadaan Ahmadiyah. Perilaku diskriminasi ini timbul dari perilaku sosial yang tercipta oleh aktor dan budaya yang ada. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana relasi agen dan struktur masyarakat dalam perilaku diskriminasi terhadap komunitas JAI di Kota Tangerang Selatan. Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan konsep hubungan dualitas struktur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan terdapatnya pola praktik sosial yang diciptakan oleh kelompok anti-Ahamdiyah serta pengusaanya dalam gugus struktur yakni dominasi, signifikasi, dan legitimasi. Praktik sosial ini menyebabkan terbentuknya rutinitas yang tidak mampu di de-rutinitaskan oleh kelompok Ahmadiyah, sehingga mereka berada dalam lingkaran yang membuatnya terdiskriminasi. The Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) located in the city of South Tangerang is a minority group that often experiences discrimination. The practice of discrimination experienced by this community from being verbal through the mention of "pervert" and "outside Islam". And non-verbal actions which led to the prohibition on the construction of places of worship, and the rejection of the existence of Ahmadiyya. This behavior of discrimination arises from social behavior created by actors and the culture that exists. So that the problem appears formulation, How the relationship of agents and community structure in the behavior of discrimination against the JAI community in South Tangerang City. The analysis in this study was dissected using Structuration Theory Anthony Giddens which explained the concept of structural duality relations. This type of research is qualitative with phenomenological methods. The results of this study showed that there is a pattern of social practice created by the anti-Ahamdiyah group as well as its exhortion in structural groups namely domination, signification, and legitimacy. This social practice has led to the formation of routines that the Ahmadiyya group cannot de-routine, so they are in a circle that makes them discriminated against. 
The Role of Bye-Bye Plastic Bags in Realizing Bali Provincial Government Policy Regarding the Restriction of Plastic Bags in 2013-2018 Lestari, Gita Permata; Fitri, Tasya Amalia; Hikmawan, M Dian
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.60

Abstract

Abstract:Bye Bye Plastic Bags is an environmental movement that emerged due to the unrest of two young people named Isabel Wijsen and Melati Wijsen regarding the problem of using plastic on the island of Bali because plastic waste on the island of Bali turned out to be found in rice fields and beaches which caused clogged gutters and filled the river. This is a problem in the reality of the environment in Bali should be a concern for local governments and communities. Therefore in this study an analysis will be made on the role of Bye Bye Plastic Bags in realizing the policy of the Provincial Government of Bali in limiting plastic bags in 2013-2018. Theories used in this study are environmental political actors, new social movements and environmental movements and non-government organizations. The method used in this research is a qualitative descriptive approach to explain the journey of Bye Bye Plastic Bags in carrying out its programs and activities so as to realize the policies of the Bali government. The results of the analysis show that the successful activities carried out by Bye Bye Plastic Bags in 2013-2018 in realizing the policy of the Provincial Government of Bali regarding the limitation of plastic bags, namely Spreading Awareness and Education, Creating Policy and Regulation with Government, Showing Solution, and Growing the Movement.Keywords: new social movement, environmental movement, environmental politics.  AbstrakBye Bye Plastic Bags merupakan gerakan lingkungan yang muncul akibat keresahan dua anak muda bernama Isabel Wijsen dan Melati Wijsen terkait masalah penggunaan plastik di pulau Bali karena sampah plastik di pulau Bali ternyata terdapat pada beras. sawah dan pantai yang menyebabkan selokan tersumbat dan memenuhi sungai. Hal ini menjadi masalah dalam realitas lingkungan hidup di Bali yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang peran Kantong Plastik Bye Bye dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembatasan kantong plastik tahun 2013-2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah para aktor politik lingkungan, gerakan sosial baru dan gerakan lingkungan serta lembaga swadaya masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perjalanan Kantong Plastik Bye Bye dalam menjalankan program dan kegiatannya guna mewujudkan kebijakan Pemerintah Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan yang dilakukan Kantong Plastik Bye Bye tahun 2013-2018 dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengenai pembatasan kantong plastik yaitu Penyebaran Kesadaran dan Edukasi, Membuat Kebijakan dan Regulasi dengan Pemerintah, Menunjukkan Solusi, dan Menumbuhkan Gerakan.Keywords: gerakan sosial baru, gerakan lingkungan, politik lingkungan.
Kontribusi Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) dalam Pendampingan Pekerja Rumah Tangga di Tangerang Selatan Annisa, Rizny; Hikmawan, M. Dian
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 3 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i3.494

Abstract

AbstrakSerikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) merupakan komunitas kelompok para pekerja rumah tangga yang kehadirannya difaktori oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para PRT, khususnya dikecualikannya PRT dari payung hukum ketenagakerjaan. Pekerja rumah tangga rentan mengalami kekerasan dalam bekerja dikarenakan tidak adanya batasan hukum yang jelas antar PRT dan majikan. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi, maka PRT membentuk kelompok komunitas non-pemerintahan yakni Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pendampingan yang diberikan oleh SPRT Tangsel kepada para Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Community Development Jim Ife & frank dengan 4 indikator peran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SPRT Rumpun Tangsel melakukan pendampingan kepada sesama anggotanya melalui 4 peran pendampingan komunitas. Yakni peranan memfasilitasi, peranan edukasi, peranan representasi, dan peranan teknis. SPRT Tangsel menjadi komunitas yang mendampingi para pekerja rumah tangga di Tangerang Selatan dalam memperjuangkan hak mereka sebagai pekerja.Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Pendampingan, Komunitas AbstractThe Domestic Workers Union (SPRT) is a community of domestic workers whose presence is motivated by the many problems faced by domestic workers, especially the exclusion of domestic workers from the labor law. Domestic workers are vulnerable to violence at work due to the absence of clear legal boundaries between domestic workers and employers. With the many problems that occur, domestic workers formed a non-governmental community group, the Domestic Workers Union (SPRT). This research aims to explain the assistance provided by SPRT Tangsel to domestic workers. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research uses Jim Ife & Frank's Community Development theory with 4 role indicators. Based on the results of the study, it can be concluded that SPRT Rumpun Tangsel provides assistance to its fellow members through 4 community assistance roles. Namely, the facilitating role, the educational role, the representation role, and the technical role. SPRT Tangsel is a community that assists domestic workers in South Tangerang in fighting for their rights as workers.Keywords: Domestic Worker, Mentoring, Community
Relasi Kuasa Dalam Politisasi Laut di Pelabuhan Karangantu Serang, Banten Utama, Arie Prastyo; Hikmawan, M. Dian
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 1 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i1.405

Abstract

AbstractThe emergence of local political elites has had a lot of influence on the process of managing natural, economic, social and political resources in Karangantu Serang Port, Banten. This group, which is commonly known as the local bok, has the power to regulate fishing business activities in the process of looking for fish to the selling process. This research seeks to see how the process of power relations created by local boss groups in managing marine resources to create a phenomenon of politicization of the sea in Karangantu Serang Port, Banten. This research was assisted by the theory of power relations by Faucoult and the theory of local bosses from Sidel, using the case study method to see this phenomenon directly and concretely, collecting data through observation and interviews which were written in the form of descriptive qualitative research. The results of the study show that the local boss groups use their social status, power and wealth to build a relationship with several fishermen groups in Karangantu, control and share fishing spots in the sea through the power relations they create with several fishermen groups, classifying themselves as group of investors for other fishermen, to create a cooperation that benefits them as a local boss group.Keywords: Power Relations, Local Politics, Maritime Politicization, Local Bosses AbstrakKemunculan elite politik lokal telah memberi banyak pengaruh pada proses berjalannya pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial dan politik di Pelabuhan Karangantu Serang, Banten. Kelompok yang biasa disebut dengan sapaan bos lokal ini memiliki kekuasaan yang mengatur akivitas bisnis nelayan dalam proses mencari ikan hingga proses penjualan. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana proses berjalannya relasi kuasa yang diciptakan oleh kelompok bos lokal dalam mengelola sumber daya laut hingga menciptakan sebuah fenomena politisasi laut di Pelabuhan Karangantu Serang, Banten. Penelitian ini dibantu dengan teori relasi kuasa oleh Faucoult dan teori bos lokal dari Sidel, menggunakan metode studi kasus untuk melihat fenomena tersebut secara langsung dan nyata, mengumpulkan data melalui proses observasi dan wawancara yang ditulis dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok bos lokal menggunakan status social, power, dan kekayaan mereka untuk membangun sebuah relasi dengan beberapa kelompok nelayan di Karangantu, menguasai dan membagi spot tangkap ikan di laut melalui relasi kuasa yang mereka ciptakan dengan beberapa kelompok nelayan, mengklasifikasikan diri mereka sebagai kelompok pemodal bagi nelayan lain, untuk menciptakan sebuah kerjasama yang menguntungkan mereka sebagai kelompok bos lokal.Kata Kunci: Relasi kuasa, Politik Lokal, Politisasi Laut, Bos Lokal
Analisis Networked Governance dalam Kebijakan P4GN di Kota Cilegon Tahun 2020 Aziz, Thoriq; Hikmawan, M Dian
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 3 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i3.443

Abstract

AbstractThis study aims to describe the structure of the P4GN policy implementation network, coordination within the policy implementation network, and identify influential actors in the program. To study this theme, researchers uses 2 theories, namely network governance theory and social network analysis theory. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of this study describe the structure of the P4GN network implementation policy which includes government, private, and community actors. The pattern of interaction between actors is seen through the frequency of contact which includes the actor's contribution, namely providing resources such as information-financial-skills, high intensity and utility obtained by the community in implementing programs such as life skills training and anti-drug counseling. The second dimension is trust between actors which is still low so that program implementation is sectoral or internal. The quality of information sharing is quite high. Exchange of resources in the P4GN policy is still limited. Coordination in the implementation of P4GN policies in the city of Cilegon uses a joint adjustment coordination mechanism.Keywords: network governance, social network analysis, P4GN AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dalam jaringan implementasi kebijakan P4GN, koordinasi dalam jaringan implementasi kebijakan, serta mengetahui aktor berpengaruh dalam program tersebut. Dalam pengkajian tema ini, peneliti menggunakan 2 teori yaitu teori network governance serta teori social network analysis. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan struktur dalam jaringan implementasi kebijakan P4GN yang meliputi aktor pemerintah, swasta, serta masyarakat. pola interaksi antar aktor dilihat melalui frekuensi kontak yang meliputi kontribusi aktor yaitu menyediakan sumberdaya seperti finansial-skill-informasi, durasi intensitas yang tinggi serta utilitas yang didapat oleh masyarakat dalam pelaksanaan program seperti pelatihan life skill dan penyuluhan anti narkoba. Dimensi kedua yaitu kepercayaan antar aktor yang masih rendah sehingga pelaksanaan program bersifat sektoral atau internal. Kualitas berbagi informasi yang cukup tinggi. Pertukaran sumberdaya dalam kebijakan P4GN masih terbatas. Koordinasi dalam implementasi kebijakan P4GN di kota Cilegon menggunakan mekanisme koordinasi mutual adjustment.Kata kunci: tata kelola jaringan, analisis jaringan sosial, P4GN.
Keberlanjutan Demokrasi Indonesia? Dua Tahun Pandemi COVID-19 yang Penuh Tantangan Agustino, Leo; Hikmawan, M Dian; Silas, Jonah
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 2 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i2.444

Abstract

AbstractThe COVID-19 pandemic provides trials as well as lessons for the democratic system in Indonesia. This article examines and discusses the sustainability of democracy in Indonesia by reflecting on the handling of the COVID-19 pandemic. The research method we use is qualitative with data collection techniques through observation, library research, and utilizing various online sources to analyze it. Our findings show that the government's strategy in anticipating the COVID-19 pandemic has reduced the level of democracy. This can be seen in the politicization of regulations which has led to the arrest and prosecution of civilians who disagree with the government. Second, the occurrence of executive aggrandisement by attracting opposition elites into the government so that there is no resistance in terms of handling COVID-19 and, third, the birth of a discourse on the perpetuation of executive power. If there are no efforts to correct the course of democracy, then Indonesian democracy will experience a deeper setback than during the COVID-19 pandemic.Keywords: COVID-19, Executive Aggrandisement, Democratic Regression, Authority AbstrakPandemi COVID-19 memberikan cobaan sekaligus pembelajaran terhadap sistem demokrasi di Indonesia.  Artikel ini membahas dan mendiskusikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia dengan bercermin pada penanganan pandemi COVID-19.  Metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif dengan teknik pengutipan data melalui observasi, library research, serta memanfaatkan berbagai sumber online untuk menganalisisnya.  Temuan Kami menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 telah menurunkan kadar demokrasi.  Ini tampak pada politisasi regulasi yang berujung pada penangkapan dan penuntutan warga sipil yang berseberangan pandangan dengan pemerintah.  Kedua, terjadinya executive aggrandisement dengan cara menarik menarik masuk elit oposisi dalam pemerintahan agar tidak ada perlawanan dalam hal penanganan COVID-19 dan, ketiga, lahirnya wacana pengekalan kekuasaan eksekutif.  Jika tak ada upaya koreksi atas jalannya demokrasi, maka demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran yang lebih dalam dari masa pandemi COVID-19 lalu.Kata Kunci: COVID-19, Executive aggrandisement, Regresi demokrasi, Kuasa
Praktik Pembatasan Internet Pada Masa Konflik di Papua Silas, Jonah; Agustino, Leo; Hikmawan, M Dian
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.478

Abstract

AbstrakThis research explores the practice of internet restrictions carried out by the state, with a focus on the current socio-political conflict situation. Digital power as a concept is used in this research to look at state control over the internet, especially when socio-political conflicts occur, and the internet becomes a threat to state stability. This research focuses on state control of the internet in the practice of internet restrictions when social conflict is ongoing in Papua. Qualitative research was conducted using a case study approach, using literature studies and interviews with government institutions and private institutions that are related to the issue of internet restrictions. The main finding of this research is that the practice of internet restrictions carried out by the state during the conflict in Papua was to prevent the public from verifying the accuracy of information.Keywords:  Internet Restrictions, Digital Power, Conflict in Papua. AbstrakPenelitian ini mengeksplorasi praktik pembatasan internet yang dilakukan oleh negara, dengan fokus pada situasi konflik sosial politik yang sedang terjadi. Kuasa digital sebagai konsep digunakan pada penelitian ini untuk melihat kendali negara pada internet, terkhusus ketika konflik sosial politik terjadi dan internet menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Penelitian ini fokus pada kontrol negara dalam internet pada praktik pembatasan internet ketika konflik sosial sedang berlangsung di Papua. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan studi kasus, menggunakan studi Pustaka dan wawancara dengan lembaga pemerintah serta lembaga swasta yang memiliki keterkaitan dengan isu pembatasan internet. Temuan penelitian ini yang utama ialah, praktik pembatasan internet dilakukan oleh negara pada masa konflik di Papua ialah untuk menghambat publik melakukan verifikasi keakuratan informasi.Kata kunci: Pembatasan Internet, Kuasa Digital, Konflik di Papua.
Co-Authors Abdul Hamid Annisa Aurellia Ismiandini Annisa, Rizny Aziz, Thoriq Azwar, Andi Fatimah Azzahra Baehaqi Fitri, Tasya Amalia Gilang Ramadhan Ika Arinia Indriyany Ismalia, Lily Ismiandini, Annisa Aurellia Leo Agustino Lestari, Gita Permata Mahpudin Mahpudin Mayrudin, Yeby Ma’asan Nissa, Fahdah Fahrun Nurrohman, Bayu Rahmad Hidayat Revita Yuniar Silas, Jonah Simamora, Apriadi Richi Utama, Arie Prastyo Yeby Ma’asan Mayrudin Yuniar, Revita