Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Judicial Review
Yasir, M.
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga Mutmainah, Lailatul; Yasir, M.; Novianto, Herta
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1992

Abstract

Dalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara.Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama.
The Urgency of Establishing Village Customary Institutions as Legal Protection for Local Culture: An Empirical Study in Bojonegoro Regency Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, M.; Rahmania, Cindy Swastika
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.10341

Abstract

The rapid development of society, driven by globalization and modernization, poses significant challenges to the preservation of local culture and identity. This study addresses a critical legal issue: the absence of village customary institutions across most villages in Bojonegoro Regency, despite their legal basis under Article 95 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Villages. The research aims to explore the legal urgency and practical necessity of establishing village customary institutions as institutional mechanisms to safeguard cultural heritage and customary law within rural communities. Using an empirical legal research approach, this study investigates real-world legal practices through structured interviews with village authorities in Trucuk Village—currently the only village in Bojonegoro Regency with a formally established village customary institutions. The data were analyzed using qualitative descriptive methods to assess the institutional, legal, and sociocultural implications. Findings reveal that the village customary institutions in Trucuk Village functions not only as a legal instrument for preserving cultural values and indigenous traditions but also as a mediator in local dispute resolution, a protector of communal rights, and a catalyst for community-based cultural and economic development. The absence of such institutions in 418 other villages signals a significant gap in the implementation of village autonomy and cultural protection policies. This research highlights the urgent need for local governments to align with national legal mandates by promoting the establishment of village customary institutions  as legally recognized entities. Doing so will reinforce local identity, strengthen community governance, and serve as a legal bulwark against cultural erosion. The study calls for policy-level awareness and coordinated action to replicate Trucuk’s model throughout the region.
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga Mutmainah, Lailatul; Yasir, M.; Novianto, Herta
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1992

Abstract

Dalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara.Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama.
Co-Authors Gunawan Hadi Purwanto Herta Novianto Mutmainah, Lailatul Rahmania, Cindy Swastika