Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kabar Masyarakat
Novi Juli Rosani Zulkarnain
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pelatihan Hukum Kepemilikan Lahan Terhadap Masyarakat di Kota Medan Novi Juli Rosani Zulkarnain
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2023): SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik di Kota Medan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan partisipasi dalam proses pendaftaran tanah, pemahaman yang lebih baik tentang hak kepemilikan tanah, dan potensi penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan ekonomi. Diperlukan Kolaborasi Strategis, kolaborasi efektif antara Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah setempat sangat penting untuk menjamin kesuksesan program ini. Sinergi ini tidak hanya memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga mendukung implementasi program secara menyeluruh. Evaluasi Dampak Sosial yang Komprehensif Diperlukan, evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial diperlukan untuk menilai manfaat program secara menyeluruh, termasuk aspek ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Data dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan memberikan bukti manfaat program kepada berbagai pemangku kepentingan. Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan, pelatihan hukum harus bersifat berkelanjutan agar pemahaman masyarakat tetap terkini dan relevan dengan perubahan hukum atau kebijakan. Seminar dan lokakarya berkala dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga pemahaman yang mendalam. Studi ini menggunakan dua metode pengumpulan data: wawancara dan analisis dokumen. Inisiatif pelatihan, termasuk seminar, lokakarya, dan sesi bimbingan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di Kota Medan tentang pentingnya hukum kepemilikan tanah. Kolaborasi strategis dengan otoritas pemerintah setempat ditekankan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan memastikan implementasi program secara menyeluruh. Pemerintah setempat memainkan peran krusial dalam mendukung kesuksesan program. Program Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik di Kota Medan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah secara hukum. Kolaborasi dengan pemerintah setempat, evaluasi dampak sosial, dan pelatihan berkelanjutan adalah elemen kunci dalam menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program ini.
Pelatihan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi Novi Juli Rosani Zulkarnain; Ria Sintha Devi; Darwin Sinabariba; Sarman Sinaga; Ramsi Meifati Barus; Andi Hakim
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 03 (2024): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59561/sabajaya.v2i03.389

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam hukum Indonesia yang berkembang pesat, terutama dalam konteks bisnis yang sehat. Kompleksitas yang meningkat, seperti perkembangan teknologi dan globalisasi, memperumit perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi menjadi semakin penting, dengan pelatihan konsumen sebagai fokus utama. Penelitian ini mengkaji pentingnya pelatihan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi. Tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas prosedur hukum, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan konsumen. Namun, manfaatnya sangat besar, memungkinkan konsumen untuk lebih siap dan percaya diri dalam menuntut hak-hak mereka. Dengan dukungan pemerintah dan organisasi konsumen, program pelatihan yang efektif dapat membantu membangun sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan konsumen, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Pelatihan terhadap Masyarakat Terkait Pelanggaran Data Pribadi dalam Transaksi E-commerce di Desa Durian Simbolon, Nanci Yosepin; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Hamonangan, Alusianto; Ria Sintha Devi; Barus, Ramsi Meifati; Purba, Desborn Rico
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2025): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan data pribadi masyarakat. Rendahnya literasi digital menjadi penyebab utama maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam melindungi data pribadi saat bertransaksi daring, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pelatihan dilaksanakan dengan metode edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus, yang diikuti oleh 30 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, dari nilai rata-rata pre-test 55,4 menjadi 87,2 setelah pelatihan. Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan juga berhasil mendorong perubahan perilaku digital peserta, seperti penggunaan autentikasi dua faktor, penguatan kata sandi, dan pengelolaan privasi akun. Program ini turut memperkuat budaya tanggung jawab digital, mendukung implementasi UU PDP, serta mendorong pembentukan ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Kegiatan ini direkomendasikan untuk diperluas ke berbagai lapisan masyarakat guna memperkuat ketahanan dan tata kelola digital nasional.
ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACTION AGAINST CAR RENTAL (A Research in the Legal Area of the Medan District Court) Novi Juli Rosani Zulkarnain
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 1 No. 2: July-December 2022
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v1i2.318

Abstract

Formula problem on study This is application follow criminal fraud sale car for sale return to others, factor happening follow criminal car rental scam so that resulted car for sale to others too effort what is given so that follow criminal resulting car rental scams car for sale No spread wide to society . As for who became objective from study ie For knowing the application of the criminal act of fraudulent selling of cars to other people, knowing the factors of the occurrence of criminal acts of car rental fraud resulting in cars being sold to other people and knowing the efforts made so that the crime of car rental fraud which resulted in cars being sold did not spread widely to the public. Results study This show Application follow criminal fraud embezzlement rental car arranged based on chapter 372, 373, 374 and 375 of the Criminal Code. Based on a number of cases that have outlined on part before , offender embezzlement car snared with demands 4-6 years confinement prison. Factor reason happening follow criminal embezzlement car among them is factor economics, factor ignorance consequence law, factor exists opportunity / chance And factor weak system security rental party. Efforts that can done in countermeasures follow criminal embezzlement rental car ie through action preventive And repressive . Action preventive covers search background behind or reason tenant rental car, request guarantee form of personal data in a manner complete, check vehicle before lease, use driver Alone as well as make letter clear agreement. Action repressive covers enhancement effectiveness police in reveal doer, do investigation And investigation in accordance with the Criminal Procedure Code criminal , tracking And collection accurate evidence.
LEGAL REVIEW OF THE DIVISION OF JOINT PROPERTY IN MARRIAGE BASED ON THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW Novi Juli Rosani Zulkarnain
International Journal of Social Science Vol. 5 No. 6 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v5i6.12556

Abstract

This study examines the legal review of the division of marital property from a civil law perspective. The main focus of this study is to analyze how the concept of marital property is understood and applied in legal practice in Indonesia, and how the balance between legal certainty and substantive justice is realized in the resolution of marital property disputes. The method used in this study is normative juridical with a statutory, conceptual, and case study approach to court decisions related to joint property. The results of the study indicate that the regulation of joint property in marriage cannot be separated from the construction of marriage law, which places husband and wife in equal positions as legal subjects. The concept of joint property in the Indonesian legal system is also pluralistic due to the influence of customary law, Islamic law, and Western civil law, but there is a common ground in the recognition of joint contributions in the formation of assets during marriage. Furthermore, it was found that the division of joint property in judicial practice is not always carried out equally, but rather takes into account the actual contributions of each party, both economic and non-economic. This study also found inconsistencies in decisions in joint property cases due to the lack of standard provisions that regulate in detail the proportion of distribution based on the parties' contributions. This situation creates potential legal uncertainty, while also providing judges with discretion to apply substantive justice based on the facts of the trial. Therefore, harmonization and more operational guidelines are needed for the division of joint assets to ensure consistent court decisions. The conclusion of this study is that the division of joint assets, from a civil law perspective, is the result of the interaction between legal norms, judicial practices, and social dynamics. Therefore, a balance between legal certainty and substantive justice is necessary so that the family law system in Indonesia can provide fair, consistent, and responsive protection to societal developments.
Legalitas Perjanjian Kerja bagi Pekerja Informal dan Pekerja Gig Economy di Kota Medan Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi; Ramsi Meifati Barus; Herdi Munte; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Darwin Sinabariba; Seri Mughni Sulubara
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v4i2.3891

Abstract

 This community service activity examines the legality of employment agreements involving informal workers and gig economy workers in Medan City amid the rapid growth of the digital economy. The study focuses on the form, content, and legal implications of employment agreements, as well as the extent to which such agreements provide protection for workers who possess weak bargaining positions. The method employed is a socio-juridical approach with qualitative analysis through literature studies on laws and regulations, related academic references, and interviews with gig economy workers, informal workers, and other relevant parties. The findings indicate that although most employment agreements formally fulfill the legal requirements under civil law, materially they tend to be unbalanced by positioning workers as “partners” without adequate labor rights protection. In the non-platform informal sector, employment relationships are generally based only on verbal agreements that do not clearly regulate rights, obligations, or dispute resolution mechanisms. The low level of workers’ legal literacy also contributes to their limited understanding of contractual provisions. Therefore, strengthening legal literacy, developing fairer employment agreement models, and formulating more responsive policies are necessary to ensure proper legal protection for informal and gig economy workers.
Co-Authors Alusianto Hamonangan Andi Hakim Darwin Sinabariba Hamonangan, Alusianto Herdi Munte Mughni Sulubara, Seri Nanci Yosepin Simbolon Purba, Desborn Rico Ramsi Meifati Barus Ramsi Meifati Barus, Ramsi Meifati Ria Sintha Devi Sinaga, Sarman