Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Novi Juli Rosani Zulkarnain
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelatihan Hukum Kepemilikan Lahan Terhadap Masyarakat di Kota Medan Novi Juli Rosani Zulkarnain
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2023): SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik di Kota Medan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan partisipasi dalam proses pendaftaran tanah, pemahaman yang lebih baik tentang hak kepemilikan tanah, dan potensi penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan ekonomi. Diperlukan Kolaborasi Strategis, kolaborasi efektif antara Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah setempat sangat penting untuk menjamin kesuksesan program ini. Sinergi ini tidak hanya memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga mendukung implementasi program secara menyeluruh. Evaluasi Dampak Sosial yang Komprehensif Diperlukan, evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial diperlukan untuk menilai manfaat program secara menyeluruh, termasuk aspek ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Data dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan memberikan bukti manfaat program kepada berbagai pemangku kepentingan. Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan, pelatihan hukum harus bersifat berkelanjutan agar pemahaman masyarakat tetap terkini dan relevan dengan perubahan hukum atau kebijakan. Seminar dan lokakarya berkala dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga pemahaman yang mendalam. Studi ini menggunakan dua metode pengumpulan data: wawancara dan analisis dokumen. Inisiatif pelatihan, termasuk seminar, lokakarya, dan sesi bimbingan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di Kota Medan tentang pentingnya hukum kepemilikan tanah. Kolaborasi strategis dengan otoritas pemerintah setempat ditekankan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan memastikan implementasi program secara menyeluruh. Pemerintah setempat memainkan peran krusial dalam mendukung kesuksesan program. Program Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik di Kota Medan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah secara hukum. Kolaborasi dengan pemerintah setempat, evaluasi dampak sosial, dan pelatihan berkelanjutan adalah elemen kunci dalam menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program ini.
Pelatihan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi Novi Juli Rosani Zulkarnain; Ria Sintha Devi; Darwin Sinabariba; Sarman Sinaga; Ramsi Meifati Barus; Andi Hakim
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 03 (2024): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59561/sabajaya.v2i03.389

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam hukum Indonesia yang berkembang pesat, terutama dalam konteks bisnis yang sehat. Kompleksitas yang meningkat, seperti perkembangan teknologi dan globalisasi, memperumit perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi menjadi semakin penting, dengan pelatihan konsumen sebagai fokus utama. Penelitian ini mengkaji pentingnya pelatihan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi. Tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas prosedur hukum, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan konsumen. Namun, manfaatnya sangat besar, memungkinkan konsumen untuk lebih siap dan percaya diri dalam menuntut hak-hak mereka. Dengan dukungan pemerintah dan organisasi konsumen, program pelatihan yang efektif dapat membantu membangun sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan konsumen, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF SELLING IN PROHIBITED PLACES Novi Juli Rosani Zulkarnain; Hairul Amren Samosir
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 6 (2024): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i6.2133

Abstract

Implementation of criminal sanctions for violations of selling in prohibited places. The formulation of the problem in this study is the factors causing violations of selling in prohibited places, obstacles received in the process of resolving cases of Violations of Selling in Prohibited Places and what is done in implementing sanctions for violations of selling in prohibited places. The purpose of the study is to determine the factors causing violations of selling in prohibited places, to determine the obstacles received in the process of resolving cases of Violations of Selling in Prohibited Places and to determine what efforts are made in implementing sanctions for violations of selling in prohibited places. The results of this study indicate that the factors causing violations of selling in prohibited places are the limited availability of adequate jobs accompanied by an increase in the number of unemployed, economic difficulties, the existence of business opportunities with little capital and quite in demand by many people who are economically affected and the existence of a very rapid flow of urbanization. The obstacles received in the process of resolving cases of Violations of Selling in Prohibited Places consist of internal factors and external factors. Efforts made in implementing sanctions against violations of selling in prohibited places are to increase government attention to street vendors through the provision of adequate and suitable locations, increasing prevention activities through officer patrols and increasing self-security in each environment, both residential and vital places. The government should be able to provide a solution by providing a proper and appropriate place to sell for street vendors so that their existence does not disrupt public order.
Pelatihan terhadap Masyarakat Terkait Pelanggaran Data Pribadi dalam Transaksi E-commerce di Desa Durian Simbolon, Nanci Yosepin; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Hamonangan, Alusianto; Ria Sintha Devi; Barus, Ramsi Meifati; Purba, Desborn Rico
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2025): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan data pribadi masyarakat. Rendahnya literasi digital menjadi penyebab utama maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam melindungi data pribadi saat bertransaksi daring, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pelatihan dilaksanakan dengan metode edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus, yang diikuti oleh 30 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, dari nilai rata-rata pre-test 55,4 menjadi 87,2 setelah pelatihan. Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan juga berhasil mendorong perubahan perilaku digital peserta, seperti penggunaan autentikasi dua faktor, penguatan kata sandi, dan pengelolaan privasi akun. Program ini turut memperkuat budaya tanggung jawab digital, mendukung implementasi UU PDP, serta mendorong pembentukan ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Kegiatan ini direkomendasikan untuk diperluas ke berbagai lapisan masyarakat guna memperkuat ketahanan dan tata kelola digital nasional.
Co-Authors Amren S, Hairul Andi Hakim Darwin Sinabariba Hamonangan, Alusianto Nanci Yosepin Simbolon Purba, Desborn Rico Ramsi Meifati Barus Ramsi Meifati Barus, Ramsi Meifati Ria Sintha Devi Sarman Sinaga