Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Desy Ratnasari; Husni Thamrin; Sisilia
Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v5i2.638

To realize civil servants who are reliable, professional and moral as government administrators who apply the principles of good governance, civil servants as elements of the state apparatus are required to be loyal and obedient to Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, The Unitary State of the Republic of Indonesia and the government as well as being disciplined, honest, fair, transparent and accountable in carrying out their duties. The aim is to further ensure order and smooth implementation of the main duties and functions of civil servants, encourage increased performance and change in attitudes and behavior of civil servants, increase civil servant discipline, increase civil servant responsibilities, accelerate the process of change towards increasing professionalism in work. The author uses the library research method or literature review. This library research research is to conduct research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the issues discussed. The following is a study based on Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Service Discipline.

Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Resiliensi Pada Mantan Pecandu Narkoba di Kota Padang Sisilia; Rahayu Hardianti Utami
CAUSALITA : Journal of Psychology Vol 2 No 2 (2024): CAUSALITA: Journal of Psychology
Publisher : CV. Causalita Dynamic Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62260/causalita.v2i2.331

Dukungan keluarga merujuk pada sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga lain berbentuk bantuan, pertolongan dan dukungan ketika diperlukan. Hal ini berhubungan pada tingkat resiliensi seorang mantan pecandu narkoba. Resiliensi yakni suatu kapasitas atau kemampuan seseorang dalam bertahan dan pulih dari situasi sulit atau terpuruk sehingga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Penelitian kuantitatif korelasional ini ditujukan guna mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan resiliensi pada mantan pecandu narkoba di Kota Padang. Subjek mantan pecandu narkoba yang dimaksudkan ialah individu yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba, mengalami ketergantungan kemudian sudah dinyatakan pulih dan lepas dari ketergantungan atau kecanduan penggunaan narkoba baik dalam hal psikis dan jasmani. Adapun didapatkan 44 responden mantan pecandu narkoba yang menjadi sampel dan diperoleh melalui teknik purposive sampling non-probability. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik Pearson’s Correlation Product Moment dan diperoleh signifikansi 0.000 < 0.05 serta rhitung bernilai positif 0.667 > rtabel 0.297, sehingga terdapat korelasi yang kuat serta positif antara support keluarga dengan kemampuan resiliensi yang dimiliki mantan pecandu narkoba di Kota Padang. Dapat disimpulkan bahwasanya makin besar dukungan keluarga yang diberikan, tingkat resiliensi yang dimiliki mantan pecandu tersebut akan semakin tinggi dan positif juga. Begitupun kebalikannya, makin kecil dukungan keluarga, resiliensi mantan pecandu narkoba di Kota Padang semakin rendah juga.

EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sisilia; Rakrian Ajar Legowo; Abdullah Sholah Syahadah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16656

Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pengawasan peemrintahan di Indonesia bisa dilakukan oleh organ diluar pemerintah atau (pengawasan eksternal) dan lembaga pemerintahan sendiri (internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti DPR , BPK , Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan lainnya. sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh BPKP, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengawasan dalam pengawasan menurut undang-undang dan eksistennsi pengawasan terhadap lembaga pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: pengawasan, penyelenggaraan, lembaga pengawasan

EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sisilia; Rakrian Ajar Legowo; Abdullah Sholah Syahadah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16656

Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pengawasan peemrintahan di Indonesia bisa dilakukan oleh organ diluar pemerintah atau (pengawasan eksternal) dan lembaga pemerintahan sendiri (internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti DPR , BPK , Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan lainnya. sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh BPKP, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengawasan dalam pengawasan menurut undang-undang dan eksistennsi pengawasan terhadap lembaga pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: pengawasan, penyelenggaraan, lembaga pengawasan

Juridical Review of the Inheritance Rights of Children Without Formal Status: An Analysis of the Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 in Child Protection Efforts Sisilia; Andari Dahlan, Tri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6370

The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is a progressive step in upholding justice for out-of-wedlock children, especially in terms of the recognition of civil relations with biological fathers that were not previously legally recognized. The provisions in Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 limit the legal relationship of out-of-wedlock children only with their mother and family, thus causing injustice in access to inheritance rights. This article aims to juridically examine the changes in legal norms due to the decision and evaluate its implications for the inheritance system and legal protection of children. The method used is a normative juridical approach through the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and jurisprudence of the Constitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court's decision has expanded the scope of civil relations between children out of wedlock and their biological fathers, opening up legitimate access to inheritance rights as long as it can be legally proven. This ruling removes previous normative discrimination and strengthens constitutional principles of equality before the law and the protection of children. Thus, this ruling is an important milestone in the reconstruction of the principle of justice in national family law

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search