Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Pendidikan Konstitusi untuk Memperkenalkan Eksistensi dan Peran DPR di Era Demokrasi Modern   handayani, yusrina; Saraya, Sitta
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Inovasi Hasil Pengadian (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/5jzqzd72

Abstract

This community service program aims to increase public understanding of the existence and role of the House of Representatives (DPR) in a modern democracy through the implementation of constitutional education. Low political literacy and a lack of understanding of the function of representative institutions make it difficult for the public to participate optimally in the democratic process. The community service activities were carried out through several methods, including legal outreach and counseling, structured constitutional education, focus group discussions (FGDs), and interactive workshops in the form of legislative process simulations. Furthermore, mentoring was provided to participants to strengthen their ongoing understanding of the DPR's working mechanisms within the constitutional system. The results of the activities indicated an increase in participants' knowledge and awareness of constitutional values, the role of the DPR, and the importance of public participation in the oversight and implementation of democracy. Therefore, implementing constitutional education through a participatory approach can be a strategic step in building a more politically aware society and understanding of the DPR's position as a representative of popular sovereignty in the modern democratic era.
Dimensi Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Perspektif Risiko dan Akuntabilitas Yusrina Handayani; Dewinta Asokawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5270

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di era digital saat ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti potensi bias dalam algoritma, kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan AI di sektor publik, mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul, serta merumuskan kebijakan strategis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparatur publik melalui pelatihan agar mampu mengelola teknologi AI secara tepat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang penggunaan AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.