Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Esensi Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Legal Dialetics JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Journal of Innovative and Creativity Adil Indonesia Journal
Handayani, Yusrina
Unuversitas Selamat Sri
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12581

Abstract

Seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara langsung mempengaruhi berbagai jenis tindak pidana dan modus operandi yang digunakan. Dalam melaksanakan sistem Pemerintahan terutama guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya berhubungan pula dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan instansi-instansi Pemerintahan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, segala bentuk anggaran yang bersumber pada Keuangan Negara APBN maupun APBD serta APBDes, proses pengadaan barang dan jasa yaitu penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparant untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Peraturan dan prosedur pelayanan dapat di pahami oleh pengguna layanan dan stakeholder lainnya dalam hal ini pengguna layanan masih sangat memerlukan pendampingan dari penyedia layanan yang ada dalam menuntun selama proses pengadaan berlangsung. Untuk pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah melakukan pendampingan dengan cara mengadakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi ke Instansi-instansi. Selain itu Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan himbauan atau surat edaran untuk melakukan perceptan pelaksaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat edaraan yang di sampaikan oleh Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
MERAWAT KERUKUNAN DAN KEBANGSAAN DALAM LINGKUP KEBHINEKAAN BAGI WARGA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN KENDAL Nahar Surur; Sitta Saraya; Yusrina Handayani
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jihan.v2i2.48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya merawat kerukunan dan kebangsaan dalam konteks kebhinekaan di kalangan warga penghayat kepercayaan di Kabupaten Kendal, Indonesia. Kabupaten Kendal, yang dikenal dengan keragamannya baik dalam hal agama maupun kepercayaan, menyediakan konteks yang relevan untuk studi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD) untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, dan anggota masyarakat penghayat kepercayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya merawat kerukunan dan kebangsaan di Kabupaten Kendal melibatkan berbagai strategi, seperti pengembangan program dialog lintas kepercayaan, inisiatif pendidikan tentang pluralisme, dan keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam mediasi konflik. Namun, tantangan seperti stereotip, prasangka, dan konflik kepentingan politik masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan lokal yang mendukung kebhinekaan, serta dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, memainkan peran kunci dalam mempromosikan kerukunan Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan perlunya penguatan program pendidikan toleransi di sekolah, peningkatan forum dialog lintas kepercayaan, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang inklusif. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Kendal dapat menjadi contoh positif dalam merawat kerukunan dan kebangsaan di tengah keragaman kepercayaan.
Implementasi Hukum Ketatanegaraan Dalam Pemerintahan Indonesia Yusrina Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2417

Abstract

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antarlembaga negara, serta interaksi antara negara dan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan Hukum Tata Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, mengungkap berbagai kendala utama yang muncul, serta merumuskan strategi adaptif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dilengkapi dengan studi doktrinal terhadap sumber hukum primer serta analisis komparatif guna menelaah praktik hukum di negara lain. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kerangka Hukum Tata Negara Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, hambatan struktural seperti praktik korupsi, lemahnya fungsi pengawasan lembaga yudikatif, serta pertentangan antara kebijakan pemerintah dan prinsip hak asasi manusia masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada perubahan struktural, tetapi juga pada peningkatan kualitas demokrasi melalui independensi lembaga negara, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, dan peningkatan kesadaran politik publik
Dimensi Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Perspektif Risiko dan Akuntabilitas Yusrina Handayani; Dewinta Asokawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5270

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di era digital saat ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan AI juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti potensi bias dalam algoritma, kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan AI di sektor publik, mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul, serta merumuskan kebijakan strategis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparatur publik melalui pelatihan agar mampu mengelola teknologi AI secara tepat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang penggunaan AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Fenomena Disparitas Penurunan Angka Perkawinan dan Peningkatan Angka Perceraian dalam Perspektif Hukum di Indonesia Dewinta Asokawati; Yusrina Handayani; Agan Sutanto
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7854

Abstract

Penelitian ini meneliti kesenjangan antara penurunan angka pernikahan dan peningkatan angka perceraian di Indonesia melalui lensa hukum. Data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung mengungkapkan hasil yang berlawanan: pernikahan mengalami penurunan yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir, sementara angka perceraian meningkat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersamaan dengan pendekatan multidimensional. Temuan menunjukkan bahwa kesenjangan ini dibentuk oleh unsur-unsur ekonomi, perubahan norma sosial budaya, perubahan kesadaran hukum masyarakat, dan kemajuan dalam peraturan hukum keluarga. Dalam perspektif hukum, kejadian ini mendorong interpretasi yang lebih luas terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam hukum keluarga yang efektif menanggapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern.
Co-Authors Agan Sutanto Ahmad Yusuf Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Dewinta Asokawati Dewinta Asokawati Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lailiyah, Kusroh MIANDANI DENNIZ YUNIAR Nahar Surur Saraya Nurhadi, Sitta Saraya, Sitta Sitta Saraya SITTA SARAYA Syifa Winjaya Laksana, Andri