Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Esensi Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Legal Dialetics JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Journal of Innovative and Creativity Adil Indonesia Journal
Handayani, Yusrina
Unuversitas Selamat Sri
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina; Yusuf, Ahmad
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.110

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki pulau-pulau yang luas, hamparan tanah yang luas, sehingga lebih dikenal dengan negara kepulauan. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengenai pertanahan atau agraria. Undang-undang agraria saat ini (Sebelum UUPA 1960), yang seharusnya menjadi salah satu alat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, ternyata sebaliknya, ternyata masih banyak hal yang bertentangan dengan keadilan dan bahkan masuk ke ranah hukum. ranah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia yang dianggap memiliki ruang lingkup yang sempit, sebenarnya mengatur tentang penyimpangan yang terjadi dalam ketentuan agraria, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Masyarakat yang seharusnya dibantu dalam hal kepemilikan tanah justru dijadikan korban korupsi oleh oknum tertentu. Hukum agraria tidak selalu berkaitan dengan ranah hukum perdata, karena jika dalam kenyataannya di masyarakat jika terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah hukum pidana, maka penyimpangan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dikenakan ketentuan. hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia Sitta Saraya; Yusrina Handayani
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2418

Abstract

Rehabilitation for Narcotics Abusers with a Double Track System in Criminal Cases in Indonesia (Case Study of Supreme Court Decision Number 2281 K/Pid.Sus/2016). Narcotics abusers by law must be given a sentence in the form of imprisonment as an effort to provide a deterrent effect for the actions they commit. Abusers should receive rehabilitation in the form of medical and social as an effort to provide awareness to the abusers themselves so that the desire to abuse narcotics disappears after receiving the rehabilitation process even though the imposition of criminal sanctions is still important. The research conducted in this article uses a normative juridical method by applying the legal principles to Article 127 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics related to the provision of punishment for narcotics abusers accompanied by a stipulation of the obligation to obtain rehabilitation which is deducted from the length of imprisonment imposed on drug abusers narcotics, especially class I, such as methamphetamine or better known as methamphetamine, which is widely abused because it circulates in large quantities in society, as happened to the defendant who was tried for abusing narcotics in the Supreme Court decision Number 2281 K/Pid.Sus/2016. In addition to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, provisions stipulated in the Attorney General's Regulations and the Supreme Court Circular regarding the placement of narcotics abusers in rehabilitation institutions will also be discussed. In general, this is what is known as the double track system in the criminal justice system in Indonesia. it is concluded that the double track system must be in sentencing for narcotics abusers, although it has not touched on the effectiveness of the length of rehabilitation which will greatly affect the results of rehabilitation for narcotics abusers which consists of medical and social rehabilitation.  Abstrak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016). Penyalahguna narkotika secara undang-undang harus diberikan pidana berupa penjara sebagai upaya untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi berupa medis dan sosial sebagai upaya untuk memberikan kesadaran terhadap diri penyalahguna tersebut sehingga keinginan untuk nmenyalahgunakan narkotika tersebut hilang setelah mendapatkan proses rehabilitas meskipun pemberian sanksi pidana tetaplah penting adanya. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dengan metode yuridis normatif dengan menerapkan asas hukum pada Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pemberian pidana bagi penyalahguna narkotika disertai dengan penetapan kewajiban mendapatkan rehabilitasi yang dikurangkan dari lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika terutama golongan I seperti metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu yang banyak disalahgunakan karena beredar dalam jumlah yang banyak di masyarakat sebagaimana yang terjadi pada terdakwa yang diadili karena menyalahgunakan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dibahas pula ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan penempatan penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi. Secara umum inilah yang dikenal dengan double track system dalam system pemidanaan di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah harus ada penerapan double track system dalam pemidanaan bagi penyalahguna narkotika meskipun belum menyentuh kepada keefektifitasan lamanya rehabilitasi yang akan sangat mempengaruhi hasil dari rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial.
Implementation of Good Governance in Indonesia in an Effort to Minimize Corruption Crime Yusrina Handayani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6878

Abstract

Corruption is one of the biggest challenges in governance in Indonesia, which adversely affects national development and public trust in the government. This research aims to analyze how the implementation of good governance principles, such as transparency, accountability, participation, and law enforcement, can minimize corruption. Using a descriptive-analytical qualitative approach, data were obtained through documentation studies, in-depth interviews, and participatory observations in various government agencies at the central and local levels. The results show that the main obstacles in the implementation of good governance include the lack of public access to public information, weak internal supervision, low public participation in the decision-making process, and injustice in law enforcement against perpetrators of corruption. Strategies such as data digitization through e-governance, strengthening internal and external audits, increasing participation through public consultation forums, and reforming the legal system have proven to have a positive impact in creating cleaner and more accountable governance.This study concludes that consistent and integrated application of good governance principles can reduce the potential for corruption while increasing public trust in government. The success of this strategy requires political commitment, increased institutional capacity and broad community involvement. This study makes an important contribution to developing public policy and governance practices in Indonesia, while offering an implementation model that is adaptive to the local context. With a holistic approach, this research is expected to serve as a reference for future corruption eradication efforts.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal dalam Usaha Perdagangan Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina; Ayu, Dian Ratu; Laksana, Andri Winjaya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17676

Abstract

The Indonesian state guarantees and protects all citizens in all aspects. Indonesian citizens have the right to legal protection, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that “All citizens shall be equal before the law and government and shall uphold the law and government with no exception”. In this article, citizens have the right to legal protection. In connection with the rights, in Article 27 paragraph (1) mentioned above, citizens also have obligations, one of which is obliged to obey the law and government. In everyday life, despite the implementation of laws and regulations, there are often behaviors from the community and corporations that deviate or conflict with laws and regulations. In connection with trade activities that sell a product, there are still business actors who have not maintained the halalness of a product such as not obtaining a Halal Certificate, this is of course very detrimental to the community as consumers, various matters related to consumer protection issues have always been discussed by the community, especially the community as disadvantaged consumers. This research is a normative juridical legal research, the purpose of this research is to be able to produce legal arguments regarding the perspective of criminal law on products that have not been certified halal in Indonesia, as well as to find out the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of the halalness of a product and legal protection for consumers in Indonesia
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA TEMPEL BUMIAYU WELERI Handayani, Yusrina; Lailiyah, Kusroh; Saraya, Sitta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.805

Abstract

Pengelolaan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat juga merupakan hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tempel Bumiayu Weleri dan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Tempel Bumiayu Weleri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Tempel Bumiayu Weleri tak terlepas dari hasil kepememimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui program e-Desa telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini.
Peran Hukum Tata Negara dalam Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Yusrina Handayani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.318

Abstract

  Pemerintahan di Indonesia tentu memiliki sejarah dalam pengembangannya melalui sejarah hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini, penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan akan berbagai sarana kebutuhan hidup manusia. Melalui penelitian yang dilakukan secara yuridis normative, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Urgensi penataan ruang harus dimaknai sebagai agenda utama dalam rangka perencanaan pembangunan suatu negara atau wilayah. Penataan ruang akan sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Dengan demikian, maka kebijakan penataan ruang harus dipandang sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan membangun manusia menuju peradaban yang lebih baik di masa depan.
Synergy of Administrative Law and Criminal Law in Combating Corruption in Indonesia: Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia Saraya Nurhadi, Sitta; Winjaya Laksana, Andri; Lailiyah, Kusroh; Handayani, Yusrina
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.43016

Abstract

The importance of synergy between administrative law and criminal law in overcoming corruption is that administrative law has a preventive and corrective role through internal supervision mechanisms and administrative sanctions, while criminal law is present repressively to prosecute violations that have fulfilled the elements of a crime with the criminal justice system. The increasing number of corruption cases in Indonesia shows that the weaknesses in the administrative system are opening up loopholes for corruption to occur. The lack of integration between the two legal systems causes ineffectiveness in early detection and law enforcement in Indonesia. This article recommends regulatory updates, strengthening coordination between institutions, and building an integrated information system as strategic steps towards more effective and equitable corruption eradication. This article analyzes the synergy of state administrative law and criminal law in overcoming corruption in Indonesia, evaluates the synergy practices that have been running, and offers a more effective and efficient legal collaboration model through efforts to synergize state administrative law and criminal law in overcoming corruption in Indonesia. With a juridical-normative approach and case studies, it is hoped that this study can contribute to strengthening the national legal system that is oriented towards the principles of clean and authoritative governance.
PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PROSES PEMBEBASAN BOEDEL PAILIT DI PENGADILAN NIAGA Yusrina Handayani; Sitta Saraya; Syifa
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini membahas permasalahan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mengatur masalah insolvency (keadaan tidak mampu membayar). Sebagai konsekuensi terpenuhinya syarat kepailitan tersebut maka perkara kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT. Indotirta Jaya Abadi terhadap Setefan Djimin dalam putusan pengadilan niaga nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan dalam hal ini analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan dan juga wawancara dengan narasumber yang kompeten dalam bidang kepailitan. Dalam hal ini dijatuhkanya putusan kepailitan akan menimbulkan akibat terhadap pengurusan harta kekayaan perusahaan debitur pada umumnya dan juga dapat menimbulkan akibat kepailitan bagi direksi, komisaris, pemegang saham perusahaan secara pribadi. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Kata kunci : Insolvensi, Kepailitan, Pembuktian sederhana, Perlindungan debitur, Syarat kepailitan
PERANAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusrina Handayani; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan yang mudah dan baik kepada masyarakat. Di Kabupaten Kendal sektor pendidikan menjadi sektor terpenting dalam kehidupan masyarakatnya karena memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki setiap masyarakat Kabupaten Kendal. Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kendal yaitu melakukan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat dasar yang terdiri dari sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah menegah pertama (SMP), ketenaga pendidikan dan kebudayaan, mengalokasikan anggaran / dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengupayakan pengelolaan manajemen pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Kendal, hambatan dan solusi dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Kendal diantaranya, belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata dan lain – lain. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, konsisten untuk selalu mengalokasikan anggaran yang besar dalam bidang pendidikan dan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada instansi pelayanan pendidikan Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Pendidikan.
Pembentukan Hukum dalam Parlemen dan Legislasi Handayani, Yusrina; Saraya, Sitta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12448

Abstract

AbstrakSetiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar negara untuk menentukan arah dan bentuk Pembentukan hukum berhubungan dengan pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara. Suatu Undang-Undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap mampu merumuskan keinginan rakyat yang dapat di mulai dari perancangan, pembuatan, persetujuan sampai dengan disahkan dan memberikan konsekuensi keterikatan rakyat terhadap Undang-Undang tersebut.Kata Kunci: Pembentukan, Legislasi, Undang-Undang
Co-Authors Agan Sutanto Ahmad Yusuf Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Dewinta Asokawati Dewinta Asokawati Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lailiyah, Kusroh MIANDANI DENNIZ YUNIAR Nahar Surur Saraya Nurhadi, Sitta Saraya, Sitta Sitta Saraya SITTA SARAYA Syifa Winjaya Laksana, Andri