Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Esensi Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Legal Dialetics JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
Handayani, Yusrina
Unuversitas Selamat Sri
Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KENDAL YUSRINA HANDAYANI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 11 (2020): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI, JUNI 2020 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Policy on Appointment of Village Secretaries to Become Civil Servants in Realizing the Effectiveness of Village Government Organizations in Kendal District. Against the background of the emergence of controversy over the provision of the status of civil servants for the village secretary with the enactment of law Number 32 of 2004 on regional government aims to find out how the impact of the policy on appointment of the village secretary to become a civil servant, more specifically to describe the positive and negative impacts of the implementation of the provisions about the civil servant status for the village secretary. Various positive and negative impacts will appear coloring the implementation of the provisions on the status of civil servants for this village secretary that affect the effectiveness of the administration of the village against these negative impacts, anticipatory steps need to be taken so as not to cause problems when these provisions are implemented. The research method used is socio-legal research. The technique of collecting data is done by interview observation and documentation. Sampling is done by purposive sampling technique. The study states that in the implementation of the appointment of the village secretary to become a civil servant from stages I, II and III the appointment process was in accordance with Government Regulation Number 45 of 2007 so that a conclusion can be drawn that the provision of the status of civil servants for the village secretary must be believed as an effort to improve the administration of village governance , so that all parties, namely the government, village government and the community, should be able to actively participate in realizing a village that is modern, advanced and independent.
TINJAUAN YURIDIS PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YUSRINA HANDAYANI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 12 (2020): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI, JULI 2020 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Village Consultative Body, hereinafter briefly BPD, has a strategic position as a representative of the village community in the village administration to participate in formulating village government policies. The organizers of government functions especially in terms of facilitating village regulations, village budgets and monitoring the performance of the Village Head and playing a role in maintaining good relations and communication between the Village Government and the village community. Thus, the BPD must be filled by people who have a role model (role model) supported by sufficient ability to carry out their functions, duties, rights and obligations as a BPD member. So that the implementation of filling BPD membership must be carried out in a systematic, procedural, democratic, participatory, transparent, accountable, honest and fair manner. Considering that the service period for BPD membership in Podosari Village, Cepiring District Kendal Regency will surrender to end in 2019, so that there is no BPD membership vacancy in the village, it is necessary to immediately prepare and process the filling of BPD membership through the selection of BPD members. The research method used is socio-legal research. Data collection techniques are done by interview observation and documentation. Sampling was done using Purposive Sampling technique. The study states that in the implementation of filling BPD members in accordance with the procedures of Kendal Regent Regulation number 6 of 2019 regarding the Regulation of the Regional Regulation of Kendal Regency Number 20 of 2018 about the Village Consultative Body so that a conclusion can be drawn that the existence of these regulations is expected through the implementation and filling process BPD members must believe this as an effort to improve the implementation of the BPD members' implementation and filling processes so that all parties, namely the village government and the community, should be able to actively participate in the success and support of the implementation and filling process of BPD members according to the Kendal Regent Regulation Number 6 Year 2019.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PENAWARAN LELANG SAWAH BONDO DESA DI BALAI DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL YUSRINA HANDAYANI; MIANDANI DENNIZ YUNIAR
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 02 (2020): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI, SEPTEMBER 2020 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ciri terpenting mengenai struktur pertanahan di Jawa adalah dengan terdapatnya berbagai macam bentuk kepemilikan tanah yang didasarkan atas konsep tradisional. Sebelum tahun 1870, konsep-konsep Barat tentang kepimilikan tanah tidak dikenal oleh masyarakat Jawa. Bahkan setelah tahun 1870 pun ketika istilah “pemilikan perorangan” dan “pemilikan komunal” mulai diperkenalkan tetapi dalam kenyataannya berbagai bentuk kepemilikan tanah tradisional tetap dijalankan. Metode penelitian yang digunakan socio – legal research. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive Sampling. Beberapa bentuk kepemilikan tanah tradisional menurut Gunawan Wiradi adalah seperti, Tanah Bondo Desa adalah Tanah Milik yang dipunyai desa atau sekelompok masyarakat, penggunaannya dapat bersama-sama atau bergiliran. Adapun hasilnya untuk kepentingan bersama-sama, misalnya untuk biaya pembangunan balai desa, masjid, pasar desa, perbaikan jembatan, perbaikan jalan, anggaran rutin, dan lain sebagainya. Fungsi tanah desa adalah sebagi bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan para perangkatnya yang mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika dalam waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pamong desa maka tanah bondo desa tersebut menjadi tanah bondo desa. Adapun untuk unsur-unsur dari tanah bondo desa adalah a) Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa b) Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai pamong desa c) Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang bersangkutam menjabat sebagai Kepala Desa / Perangkat Desa d) Maksud dari penjualan secara lelang tanah tersebut yang hasilnya diperuntukkan untuk keperluan desa setempat.
TINJAUAN YURIDIS PROSES BALIK NAMA SERTIFIKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KENDAL YUSRINA HANDAYANI; SITTA SARAYA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 11 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - JUNI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam KUH Perdata, tanah digolongkankan sebagai benda-benda tidak bergerak sesuai dengan Pasal 506 undang-undang ini. Oleh karenanya, ketika membeli tanah, yang berpindah bukan objeknya, melainkan hak kepemilikan atas tanah tersebut.Transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan sebagai alat bukti terkuat dari kepemilikan tanah adalah Sertipikat, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dengan minimnya pengetahuan warga desa tentang pemamahan sertifikat tanah dalam jual beli, penulis mencoba menggali permasalahan yang ada guna mengetahui: awal mula warga mendapatkan tanah, proses balik nama yang dilakukan, dan hambatan yang ada untuk menyadarkan masyarakat,dan mencari solusi agar dapat terwujudnya pelaksanaan balik nama bukti kepemilikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang ada.
REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB ANCAMAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA SITTA SARAYA; YUSRINA HANDAYANI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 11 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - JUNI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The sophistication of technology and scientific development in Indonesia has influences all aspects of people's lives in Indonesia, such as imcreasing smartphone users day by day, electronic media or social media such as watshapp, instagram, twitter, telegram and facebook, which have a positive and negative impact in the other side. The positive impact is that media helps to improve human activities in socializing and communicating with each other even if they do not meet face to face, as a form of self-actualization in daily interactions. Besides, the negative impact of scientific development of technology and information is the emergence of issues related to legal issues in Indonesia, some of criminal acts that happen cannot be prevented because of the misuse of technology and information through the media. One of the biggest act that is very disturbing the society in daily life is threats through electronic media. The society complains or reports of threats throught electronic media has often difficult to be charged by law itself. Indonesia has actually have a specific legislation governing (Lex Specialis) regarding of Electronic Information and Technology, that is Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 which is a Amendments of Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning on Information and Electronic Technology as well. The act of self-threat in the Criminal Law are regulated in general (Lex Genalis) in clausa 368 subsection (1) KUHP. This article will discuss on the regulation of threats in Indonesia through electronic media, the reconstruction of criminal responsibility through electronic media in Indonesia based on justice, and the regulation of liability of threats through electronic media based on comparative studies from foreign countries.
Pengelolaan Limbah Usaha Tempe dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Handayani, Yusrina; Saraya, Sitta
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.988 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i5.589

Abstract

Lingkungan hidup adalah mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi dan juga pengaruh yang berada di dalam ruangan yang kita tempati dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan disekitarnya baik itu seluruh mahluk hidup baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan juga meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup serta manfaatnya. Bagimana dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe, bagaimana penerapan peraturan serta sanksi mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe. Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan limbah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu faktor ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri, faktor tingkat pendidikan,faktor ekonomi pengusaha,partisipasi pemerintah dan penegakan hukum,dan faktor peran masyarakat dan juga peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.709 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i5.601

Abstract

Perkembangan Hukum di Indonesia menuntut semakin berkembangnya pula sistem peraturan baik di pusat maupun desa, hal ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan salah satunya perekonomian di Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh Pemerintah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan sebuah desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi angin segar bagi perkembangan BUM Desa dimana kedudukannya diakui sebagai badan hukum, hal ini tentunya diharapkan agar BUM Desa bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berpengaruh pula dalam peningkatan perekonomian nasional. Dalam prakteknya, pengelolaan BUM Desa terhadap aset yang dimiliki oleh Desa seringkali disalahgunakan oleh pihak atau seseorang yang berkepentingan seperti menyelewengkan dana BUM Desa, dibeberapa Desa di Indonesia banyak ditemukan dugaan tindak pidana korupsi BUM Desa.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan BUM Desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUM Desa.
Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan Yusrina Handayani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.71 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i1.2079

Abstract

Badan Perusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat ada dalam sistem pemerintahan desa, sehingga BPD memiliki fungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Badan permusyawaran desa juga fungsi yang menunjukan bahwa BPD sebagai wadah untuk mengumpulkan beberapa aspirasi dari berbagai masyarakat, dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, gagasan yang muncul dari masyarakat yang menjadi masukan untuk perangkat desa dalam mengemban wewenang untuk menjalankan pemerintahan desa yang sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menyatakan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yakni 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 2) Koordinasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) Partisipasi masyarakat dalam meyampaikan aspirasi kepada BPD. Dengan peran tersebut diharapkan kinerja BPD dapat menjadi baik lagi.
Penyuluhan Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Mewujudkan Budaya Hukum Dari Masyarakat Desa Sitta Saraya; Yusrina Handayani
JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN) Vol. 1 No. 2 (2023): JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)
Publisher : 3026-1791

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.45671/jihan.v1i2.13

Abstract

Manusia dilahirkan dengan karakteristik, kepribadian, bakat, kemauan, dan minat yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dalam kehidupan sosial Lingkungan masyarakat adalah tempat orang mengembangkan diri dengan bekerja sama, bersosialisasi dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun karena adanya perbedaan kepentingan dan keinginan antara satu orang dengan orang lain, seringkali timbul konflik sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan lingkungan sosial yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak damai dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal negatif tersebut terjadi, perlu adanya undang-undang yang mengatur hubungan dan mengembangkan sikap sadar hukum untuk menjalani kehidupan di antara orang-orang. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok orang tentang aturan atau hukum yang berlaku, kesadaran hukum diperlukan bagi suatu masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ketertiban, ketentraman, ketentraman dan keadilan dapat dicapai dengan mempersatukan manusia
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL Saraya, Sitta; Handayani, Yusrina; Yusuf, Ahmad
Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.110

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki pulau-pulau yang luas, hamparan tanah yang luas, sehingga lebih dikenal dengan negara kepulauan. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan segala aspek kehidupan masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengenai pertanahan atau agraria. Undang-undang agraria saat ini (Sebelum UUPA 1960), yang seharusnya menjadi salah satu alat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, ternyata sebaliknya, ternyata masih banyak hal yang bertentangan dengan keadilan dan bahkan masuk ke ranah hukum. ranah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia yang dianggap memiliki ruang lingkup yang sempit, sebenarnya mengatur tentang penyimpangan yang terjadi dalam ketentuan agraria, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Masyarakat yang seharusnya dibantu dalam hal kepemilikan tanah justru dijadikan korban korupsi oleh oknum tertentu. Hukum agraria tidak selalu berkaitan dengan ranah hukum perdata, karena jika dalam kenyataannya di masyarakat jika terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah hukum pidana, maka penyimpangan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dikenakan ketentuan. hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Co-Authors Ahmad Yusuf Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lailiyah, Kusroh MIANDANI DENNIZ YUNIAR Saraya Nurhadi, Sitta Saraya, Sitta SITTA SARAYA Syifa Winjaya Laksana, Andri