Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Judicial Review AMNESTI : Jurnal Hukum Borobudur Journal on Legal Services Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jatijajar Law Review Eksaminasi: Jurnal Hukum Bagelen Community Service
Indrawati, Septi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Juridical Analysis of the Etawaku Trademark Cancellation in Business Cooperation Tsani, Sulthan Mada Maulana; Indrawati, Septi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i2.12372

Abstract

Brand is an important component in a business. Trademarks have the power to shape a company's image and influence consumer decisions. Nevertheless, there are registered trademarks with similarities or similarities with previously registered trademarks and the first registrant feels disadvantaged, so that legal efforts can be made to cancel the trademark, remove the trademark, or apply for compensation. This study aims to determine how the consequences of cancellation of the trademark against business cooperation agreements, to achieve these objectives can be done through the method of normative legal research with more emphasis on understanding in obtaining answers by basing on the principles and principles of law applied to regulate the sovereignty of a country. The results show that the cancellation of the "ETAWAKU" Trademark can affect business cooperation in a significant way, considering that the brand is an important element in marketing and selling products. Where the impact can be in the form of contract cancellation, economic loss, or reputational damage for the parties involved. Therefore, it is very important to ensure that the trademark used in business cooperation has strong and valid legal protection, and anticipate the possibilities that can arise due to the cancellation of the trademark.
Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Materiil dan Imateriil (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Pwr) Yuliana, Asih; Indrawati, Septi; Rachmawati, Amalia Fadhila
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v4i2.1879

Abstract

Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sering muncul dalam praktik peradilan di Indonesia dan berdampak besar terhadap kerugian pihak yang berkaitan baik kerugian materill maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dan Pertanggung Jawaban Hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian, berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur hukum yang relevan dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus melalui analisis atas Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr, yang berfungsi sebagai data empiris untuk menggambarkan penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam dan kritisch mengenai dasar pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum melakukan kesalahan interpresentasi terhadap yuridiksi, terutama terkait perkara perbuatan melawan hukum akibat dari gugurnya pra-peradilan dan ketentuan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan PTUN yang tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata  dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Implikasi Atas kepemilikan Tanah Letter C Dalam Sengketa Agraria Wardani, Kharisma Setya; Indrawati, Septi
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia Sering kali melibatkan berbagai dokumen, salah satunya adalah Letter C. Letter C adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah secara tradisional, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, meskipun Letter C digunakan sebagai alat bukti dari kepemilikan tanah, keabsahannya dalam konteks hukum agraria masih sering dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari kepemilikan Letter C dalam sengketa agraria, proses proses konversi ke Sertifikat Hak Milik (SHM), serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan, peraturan Menteri, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Letter C memiliki fungsi historis sebagai bukti kepemilikan, namun setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peratiuran Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Sertifikat tanah menjadi satu – satunya alat bukti yang diakui secara hukum. Hal ini menciptakan kesengajaan antara msyarakat yang masih mengandalkan Letter C dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai masalah, seperti ketidakjelasan batas tanah dan potensi sengketa yang muncul akibat ketidakcocokan informasi dalam Letter C. Dengan demikian, penting untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya mengkonversi tanah Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam sistem pertanahan yang benar agar hak atas tanah dapat terlindungi. Pihak kementrian ATR/BPN juga memunculkan aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mempermudah dan melindungi sertifikat dari bahaya yang mungkin timbul.
Co-Authors Agus Budi Santoso Alfian, Muh Bibit Ayu Astriani Choirunnisa, Bustania Halimah, Nisrina Lutfhi Itsna Iftayani, Itsna Nawawi, Adin Nisrina, Wanda Athaya Putri, Viona Erwiyanto Rachmawati, Amalia Fadhila Risnawati Sasmita, Ajeng Robiyatul Adawiyyah, Inni Isnaini Sasmita, Ajeng Risanawati Sasmita, Ajeng Risnawati Tsani, Sulthan Mada Maulana Utami, Novia Zaqqy Dwi Wardani, Kharisma Setya Yuliana, Asih