Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PCS-10 The Features of Seminiferous Tubule Cells in Rat Testicular Dysfunction Induce by Secretome Based On Cytoskeletal Protein Profile Surya Agus Prihatno; Irma Padeta; Arinda Devi Larasati; Betty Sundari; Annisa Hidayati; Yuda Heru Fibrianto; Teguh Budipitojo
Hemera Zoa Proceedings of the 20th FAVA & the 15th KIVNAS PDHI 2018
Publisher : Hemera Zoa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1626.268 KB)

Abstract

Secretome is a factor found in the stem cell culture medium. This factor may repair the tissues of the organs that were damaged by various degenerative disorders1. A previous study has reported that secretome derived from the fetal human umbilical cord mesenchymal stem cell (HUC-MSC) may be an effective regenerative agent for β-cell pancreatic regeneration in Type 1 diabetes mellitus and for skin regeneration in incisional and burn wound healing.The administration of cisplatin as a chemotherapeutic agent is limited because it causes side effects, such as reproductive toxicity and progresses to testicular dysfunction2. As a degenerative disorder, testicular dysfunction is characterized by failure in the synthesis of reproductive hormones and spermatogenesis. Cisplatin-induced testicular cell damage would promote vimentin and cytokeratin localization in the spermatogenic, Sertoli, and Leydig cells.Studies on the use of secretome in promoting the recovery of various degenerative disorders and its effects on the spermatogenesis of rats with cisplatin-induced testicular dysfunction have not been conducted. The aim of this stud was to investigate the effect of secretome derived from HUC-MSC on cisplatin-induced testicular dysfunction in rats.
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan) Annisa Hidayati
Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 02 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.073 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pencatatan perkawinan beda agama, dan mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum perkawinan beda agama yang tidak dilakukan pencatatan. Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Naming dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) pada Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasalnya menentukan bahwa perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang. UU Perkawinan maupun UU Adminduk tidak mengatur tentang akibat hukum bagi perkawinan beda agama yang tidak tercatat. Namun ditinjau dari Pasal 6 ayat (2) KHI yang menentukan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan ketentuan ini, maka perkawinan beda agama yang tidak tercatat juga tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu tidak sah secara hukum administratif.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI DESA SIMPANG WARGA LUAR KABUPATEN BANJAR Annisa Hidayati
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.876 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1), Mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar 2), Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, karena data diperoleh langsung dari fakta yang ada di masyarakat. Pengumpulan data melalui studi kasus, penelitian lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3(tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakt, 2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dipngaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.
KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA BELAWANG KECAMATAN BELAWANG KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Annisa Hidayati
Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 01 (2022): Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.062 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Belawang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. 2) Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Implememntasi Pengawas Terhadap Administrasi Pemerintahan di Desa Belawang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. Untuk mencapai tujuan terebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Belawang, Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3 tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, dari 6 tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005.
The Effectiveness Of Cultural Literacy Based BIPA Course Teaching Materials To Improve Students' Indonesian Language Proficiency Nyayu Masnun Arief; Ramadan Lazuardi, Dian; Istiyah Yulianisah; Annisa Hidayati
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 04 (2024): Education and Sosial science, September-December 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i04.2665

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of cultural literacy-based teaching materials for the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) course to improve students' Indonesian language proficiency. The research method used was an experiment with a pretest-posttest design with control group research design. Data collection uses interviews and tests. The research population is students of the Indonesian Language and Literature Education Study Program, semester VI of the 2024/2025 academic year who are taking BIPA subjects. The samples in the research were classes A and B. Research sampling was carried out using the intact group technique which resulted in class A as the experimental class and class B as the control class. The data analysis technique to determine the effectiveness of cultural literacy-based teaching materials for the Indonesian Foreign Speakers (BIPA) course to improve students' Indonesian language proficiency is carried out by analyzing pretest and posttest class learning outcomes using N-gain scores. Next, to determine the increase in Indonesian language proficiency of students in the control and experimental classes, a t-test was carried out using the SPSS program. The results of the research show that the teaching materials for the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) course based on cultural literacy to improve students' Indonesian language proficiency based on the n-gain score and n-gain score percent are effective to use. Based on the independent samples test output table, it is known that the Sig. (2-tailed) is 0.000 < 0.05, thus there is a significant difference in effectiveness in the control and experimental classes after using cultural literacy-based Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) teaching materials to improve students' Indonesian language proficiency. So it can be concluded that students' Indonesian language proficiency increases after using cultural literacy-based Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) teaching materials.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN Annisa Hidayati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.60

Abstract

Penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Juga yang dibahas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Bentuk pertanggungjawaban bank adalah dengan mengamankan uang nasabah. sebaik mungkin. Cara yang dapat dilakukan adalah kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberikan perlindungan bagi deposan penabung yang akan menyetor. Manajemen bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan harus bersifat preventif dan penyegaran, yaitu pihak perbankan harus menjalankan bisnis perbankan di bawah hukum dan peraturan yang berlaku dan menyediakan forum mediasi perbankan yang berfungsi untuk menyelesaikan keluhan pelanggan yang merasa hak mereka terganggu