Garuda - Garba Rujukan Digital

Usman, Abdul Hamid

Unknown Affiliation

Author-ID : 1768933

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Hak Milik Atas Tanah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Usman, Abdul Hamid
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2019): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v1i1.2441

ABSTRAKPersyarikatan Muhammadiyah sebagai Ormas Islam melakukan Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam gerakan dakwahnya ini, Muhammadiyah fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan Amal Usaha dan Amal Murninya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dakwahnya, Muhammadiyah memerlukan bidang-bidang tanah untuk tempat mendirikan sarana prasarana organisasi dan amal usahanya tersebut.Hak Milik atas tanah dapat dipunyai oleh perorangan dan badan-badan hukum tertentu, yaitu bank Negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan dan sosial diakui pemerintah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, dengan penyebutan pemilik adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Pengelolaan tanah Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah ini dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Sementara itu pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk keperluan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri, dan pihak lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah dengan perjanjian tertulis dan dengan syarat-syarat tertentu. Kata Kunci: Hak Milik atas tanah, badan hukum, Persyarikatan Muhammadiyah.

WAKAF TANAH HAK MILIK BELUM TERDAFTAR Usman, Abdul Hamid
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v2i1.3047

ABSTRAK Wakaf merupakan lembaga yang sangat bermanfaat bagi pengembangan aset ummat Islam. Wakaf dilakukan guna keperluan ibadah dan pengembangan ekonomi masyarakat, khusus ummat Islam.Dalam perwakafan ini harta benda yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh pemiliknya secara sah. Harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Mengenai harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak yaitu tanah hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar. Yang menjadi pusat pembahasan tulisan ini adalah pelaksanaan wakaf tanah hak milik belum terdaftar.Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli di bidang yang terkait, maka pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang belum terdaftar dilakukan dengan cara membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.Tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir, dengan melampirkan surat permohonan, peta bidang tanah/surat ukur, bukti kepemilikan tanah yang sah, baik berupa bukti tertulis, dan/atau bukti penguasaan secara fisik atas tanah yang bersangkutan dan pernyataan kesaksian dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan, dan surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Lalu Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Kata Kunci: Wakaf tanah; hak milik belum terdaftar.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Usman, Abdul Hamid
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v1i2.2593

ABSTRAKUndang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, merupakan peraturan pokok yang mengatur masalah keagrariaan di Indonesia. Sebelum berlakunya UUPA, di Indonesia berlaku dua sistem hukum agraria, yaitu hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat. Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, ada hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan ada pula hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat. Dalam kenyataannya sebagian besar warga negara Indonesia asli menguasai tanah berdasarkan hukum adat, terutama hak milik atas tanah. Sebagaimana sifat hukum adat yang tidak tertulis, hak atas tanah menurut hukum adat inipun dalam penguasaan oleh pemegang haknya tidak didukung dengan alat bukti tertulis, tak terkecuali dengan hak milik atas tanah adat.UUPA merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada yang empunya hak milik atas tanah adat ini, UUPA memberikan pengakuan status kepemilikan kepada pemegang haknya dengan cara melakukan konversi hak milik atas tanah adat menjadi hak milik menurut UUPA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah; atau dengan melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) oleh Kepala Desa/Lurah, lalu disahkan oleh Camat setempat, sebelum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya; atau dengan cara penguasaan fisik oleh pemegang haknya yang dibuktikan dengan adanya tanam-tanaman keras dan/atau bangunan yang dibuat oleh pemegang haknnya dan dibenarkan oleh anggota masyarakat setempat. Kata Kunci: Perlindungan hukum; hak milik atas tanah adat; Undang-Undang Pokok Agraria.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan