Garuda - Garba Rujukan Digital

Kesadaran Hukum Penggunaan Media Sosial di Masyarakat Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Febriyani, Evy; Taufiq, Muhammad; Saputra, Muhamad Adi; Ardha, Dea Justicia; Saputra, Angga
'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jph.v1i2.7209

Kesadaran Hukum Penggunaan Media Sosial di Masyarakat Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Klaim Quantum Meruit sebagai Perbaikan atas Pelanggaran Kontrak Saputra, Muhammad Adi; Rani, Febrina Hertika; Ardha, Dea Justicia
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan kontrak dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum, salah satunya adalah pengakhiran kontrak secara sepihak Ada berbagai upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat dalam suatu kasus tergantung pada materi subyek kontrak dan sifat pelanggarannya di antaranya tuntutan ganti rugi dengan cara memperoleh kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas dasar Quantum Meruit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perbedaan klaim Quantum Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya? Dan kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang membedakan antara klaim Quantum Meruit dengan klaim ganti rugi pada umumnya dan mengetahui kapan klaim Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak. Dan bermanfaat untuk mempermudah menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dari kontrak dan mempermudah dalam hal penentuan kompensasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan Quantum Meruit apabila sebanyak yang telah diperoleh Quantum Meruit sebagai sebuah konsep pemulihan berarti 'sebanyak yang layak' dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai dengan nilai yang wajar dari layanan yang diberikan semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya. Sementara Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Quantum Meruit dapat menjadi pilihan yang tepat pada saat terdapat sebuah kontrak baik itu secara tersurat maupun tersirat mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah, situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli salah satu pihak yang berkontrak memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ZINA (SUAMI/ISTRI SELINGKUH) ardha, dea justicia; Emilson, Nur Husni; kasra, Helwan Kasra; Rusydi, Yudistira Rusydi; Okpirianty, Reny Okpirianty; Rani, Febrina Hertika; Mulkan, Hasanal Mulkan; Sarah, sarah Sarah
Suluh Abdi Vol 4, No 2 (2022): SULUH ABDI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/sa.v4i2.5173

Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik sering menampilkan berita hangat mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan bersifat merusak dan dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat terjadi pada pelaku perselingkuhan maupun pasangan pelaku perselingkuhan. Selingkuh adalah perbuatan zina karena intinya adalah hubungan seksual secara illegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan. Karena itu tidak ada hukum yang mentolerir perbuatan tersebut, masyarakat pun mencelanya, apalagi norma agama (Islam) tidak membenarkannya. Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya. b. Perempuan yang bersuami yang berzina.

INVESTMENT MANAGER'S RESPONSIBILITY RELATED TO THE DEFAULT TOWARDS THE INVESTOR Ardha, Dea Justicia
Nurani Vol 21 No 1 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i1.8458

Mutual funds are a forum for fund owners/investors to invest their funds in securities portfolios by the Investment Manager, in other words, the investment manager has an important role in managing investors' funds. Moreover, the funds managed by the investment manager are very large, however, the regulation regarding this matter is deemed inadequate so it is not uncommon for investment managers to neglect by ignoring the rights of investors which cause investors to suffer losses and are not protected. The issues that will be discussed are how the legal protection provided to mutual fund investors and the responsibilities of investment managers who default on losses suffered by investors. Based on these issues, the purpose of this research is to find out the legal protection for mutual fund investors who suffer losses due to errors from investment managers. This research uses an empirical legal research method by using the data collection techniques through interviews. From the data obtained, it shows a form of protection that given provided to investors is in the form of opened information. The investment manager will be responsible for the losses suffered by the investors, but is not more than the fee given by investors to the investment manager. If the investors’ report is not responded to, or Bapepam’s action against the investment manager which is proven to be inadequate for investors, then investors can file a lawsuit against the law through the district court. Investors must have sufficient evidences to prove the investment manager’s negligence which resulted in losses.

The Responsibility of Compesation Charge in Environmental Pollution for Consolidated Actor Companies Fakhriah, Syahriati; Ardha, Dea Justicia; Rani, Febrina Hertika
Nurani Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v22i2.14175

The rise of pollution and environmental destruction due to human actions in the environment utilizing and even intentionally polluting or destroying the environment in people's lives. When a default occurs, companies as legal subjects are responsible for paying costs and interest in addition to compensation. They are also responsible for paying compensation if they conduct an illegal act.. The issue in this research How The Responsibility Of Compesation Charge In Environmental Pollution For Consolidated Actor Companies. The purpose of this study is to find out the form of responsibility of Compesation Charge in Environmental Pollution for Consolidated Actor Companies. The method used is Normative.The author's consideration of this issue leads to the conclusion that the special provisions of Article 122 of Law Number 40 of 2007 addressing Limited Liability Companies supersede the provisions of Article 87 paragraph (2), which are now general provisions. Therefore, Lex specialis derogat legi generali—the rule that special provisions take precedence over general laws—applies in this situation. As a result, the provisions of Article 122 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies supersede those of Article 87 paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management.

Police Legal Responsibilityy For Crime and Thieft Involving Violence Jumadi, Jumadi; Ardha, Dea Justicia; Jafar, Abdul; Saputra, Muhammad Adi
Nurani Vol 23 No 1 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i1.14177

The Indonesian National Police obtains a mandate from laws tasked with maintaining security and order, protecting, serving, enforcing the law and protecting the public. One of these tasks is the prevention of theft with violence crimes by the Police Resort in the East OKU. In seeking answers to this problem, the author used empirical research methods, by conducting interviews with several parties, including the East OKU Police Resort and the perpetrators of violent crimes. The results of the study suggest that, first, the things that cause theft with violence crimes are caused by two factors, namely endogenous and exogenous factors, but the causative factors that often cause theft with violence crimes in the East OKU such as economic level, low education that causes unemployment, the environment, and lack of legal awareness, and supported by situations and conditions. The second is done by using penal and non-penal effort. Prevention with Penal efforts focuses more on the repressive nature, that is, actions carried out after the occurrence of crime. The study's findings revealed the effectiveness of criminal law and policy in preventing violent stealing.

Indonesian Crimmigration Law: Critics of Immigration’s Law Enforcement Towards Illegal Expatriate Workers as The Impacts of Pro-Investment Policy Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Ardha, Dea Justicia; Priyambada, Galih; Gumilang, Arvin; Derei, Daniël
Nurani Vol 24 No 1 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i1.19953

This study examines the characteristics of Crimmigration law in Indonesia and the use of the concept of law enforcement towards illegal foreign labor. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of Crimmigration Law in Indonesia, can be seen from the selective policy used to select the foreigners who will enter into Indonesian Authority and the penal sanction which rooted in the Immigration regulations and Indonesian Law. The end of law enforcement toward the defendant is imprisonment and deportation. Second, the implementation of the Crimmigration law toward illegal foreign workers in Indonesia only uses immigration regulation without regard to labor regulations. Third, the enforcement-only focuses on residential permit abuse and sentencing for minimum punishment, not the working permit or doing an illegal activity such as illegal labor. Hence, critics emerge to urge the legal review of the related regulation with Crimmigration to achieve the main purpose of the law itself, law must be the first indicator to control people’s behavior as an Allien in foreign and the possible offenses threats can be reduced significantly.

CIVILIZED LEGAL JUSTICE: A STUDY OF LEGAL JUSTICE CONSTRUCTION IN INDONESIAN POSITIVE LAW BASED ON ADAB VALUES Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Yulianingrum, Aulia Vivi; Ardha, Dea Justicia
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14670

This study examines the characteristics of positive legal justice in Indonesia and the use of the concept of adab from the Islamic worldview as an offer to reconstruct legal justice in Indonesia. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of legal justice in Indonesia, which are based on the paradigm of legal positivism, show that the essence of the source of justice comes from written legal norms, namely the law that separates law and morals. In the end, the separation itself is a manifestation of the law of partial justice. Many legal justice ideas have been developed by several legal experts in Indonesia by making efforts to reconstruct positivist legal thought into the context of Indonesian legal thought that reflects the values of justice based on state philosophy and guidelines for the Preamble of the 1945 Constitution, "For the sake of justice based on the Divine The Almighty. Second, Civilized legal justice based on Adab values is then used as an offer to reconstruct the existing positive legal justice so that the new legal justice will be able to reflect all the virtues that come from the highest standards these are wisdom, courage, temperance, and justice. Legal justice as the result of the implementation of the law will have the essence of high virtue values and the requirements for correct knowledge, if implemented, will lead to fair conditions as reflected by Adab.

CIVILIZED LEGAL JUSTICE: A STUDY OF LEGAL JUSTICE CONSTRUCTION IN INDONESIAN POSITIVE LAW BASED ON ADAB VALUES Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Yulianingrum, Aulia Vivi; Ardha, Dea Justicia
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14670

This study examines the characteristics of positive legal justice in Indonesia and the use of the concept of adab from the Islamic worldview as an offer to reconstruct legal justice in Indonesia. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of legal justice in Indonesia, which are based on the paradigm of legal positivism, show that the essence of the source of justice comes from written legal norms, namely the law that separates law and morals. In the end, the separation itself is a manifestation of the law of partial justice. Many legal justice ideas have been developed by several legal experts in Indonesia by making efforts to reconstruct positivist legal thought into the context of Indonesian legal thought that reflects the values of justice based on state philosophy and guidelines for the Preamble of the 1945 Constitution, "For the sake of justice based on the Divine The Almighty. Second, Civilized legal justice based on Adab values is then used as an offer to reconstruct the existing positive legal justice so that the new legal justice will be able to reflect all the virtues that come from the highest standards these are wisdom, courage, temperance, and justice. Legal justice as the result of the implementation of the law will have the essence of high virtue values and the requirements for correct knowledge, if implemented, will lead to fair conditions as reflected by Adab.

Program Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra dan LLDikti Wilayah XI Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Ardha, Dea Justicia; Arbansyah
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 9 No. 01 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v9i01.3035

Kerja sama dalam bidang akademik dan non-akademik adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk memenuhi standar Indikator Kerja Utama (IKU) Standar 6. Standar ini mengharuskan perguruan tinggi menjalin kolaborasi dengan mitra nasional dan internasional dalam berbagai aspek, seperti penelitian, pengembangan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan kerja sama ini tidak hanya mencakup perjanjian antara perguruan tinggi dan mitra, tetapi juga melibatkan pelaporan kerja sama yang dilakukan oleh IKIP PGRI Samarinda, STIE Samarinda, dan ITKES Wiyata Husada Samarinda bersama LLDikti Wilayah XI. Pelaporan hingga tahap implementasi hasil kerja sama sangat penting untuk dipahami dan ditingkatkan, karena merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap universitas dan dilaporkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memenuhi kewajiban IKU Standar 6. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam program monitoring dan evaluasi kerja sama agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search