Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review LEGAL BRIEF Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Dwi Miarsa, Fajar Rachmad
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Legal Responsibility of Hospitals in Medical Malpractice Cases After the Issuance of the Health Law in 2023 Vitrianingsih, Yeni; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad; Yahya, Dhofirul
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1274

Abstract

Medical malpractice has serious consequences for patients and creates a legal burden on hospitals as healthcare institutions. This article aims to analyze the form and limits of hospital legal responsibility in cases of medical malpractice based on a normative approach to laws and regulations in Indonesia, especially Law No. 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation No. 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of the Health Law. This research uses a normative qualitative method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that hospitals can be held held accountable civilly, criminally, and administratively, especially in the framework of vicarious liability, where the hospital is responsible for the actions of medical personnel under its authority. However, there are still weaknesses in the implementation of regulations and gaps between legal norms and field practice. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, internal medical evaluation, and legal protection for patients and medical personnel
Protection of the Rights of Elderly Prisoners at Class II A Sidoarjo Correctional Institution Zahroh, Milltuz; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad; Yahya, Dhofirul
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1900

Abstract

Protection of elderly prisoners or what we often call the elderly is one of the issues that should receive special attention in criminal justice in Indonesia. From a legal perspective, these elderly prisoners are often in physical or psychological conditions that require fair treatment because it is influenced by their rights as Indonesian citizens. The legal and correctional system in Indonesia has regulated several provisions regarding elderly convicts. As regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. One of them is the rights of prisoners in general, but cannot explicitly address the problems being faced by elderly prisoners. However, existing regulations must be able to provide guarantees for the basic rights that elderly prisoners must obtain. Such as, the right to receive health and medical care, the right to feel safe from discrimination and the right to their safety while serving their sentence. From a juridical perspective, attention to the protection of human rights (HAM) for elderly prisoners is very important. In accordance with the principle of protecting human rights contained in the constitution and many national instruments, it emphasizes the importance of humane treatment, including for elderly prisoners. However, in its implementation, elderly convicts often have difficulties when they are in correctional institutions
PERTANGGUNGJAWABAN PERJANJIAN JNE EXPRESS JALUR ANGKUTAN DARAT ATAS WANPRESTASI DI SIDOARJO MAPALUS, ELLYA TRIPUNGKAS; DHOFIRUL YAHYA; DWI MIARSA, FAJAR RACHMAD
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i2.17037

Abstract

Layanan kurir menjadi elemen vital dalam mendukung kegiatan perekonomian dan komunikasi di era digital. JNE Express sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi ternama di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum atas pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban JNE Express atas wanprestasi dalam pengiriman barang serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu perpaduan antara pendekatan hukum normatif dan fakta empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JNE Express belum sepenuhnya memenuhi pertanggungjawaban atas wanprestasi seperti keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen terhadap klausul perjanjian, rendahnya penggunaan asuransi, lemahnya kualitas pelayanan pelanggan, serta kendala teknologi. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen meliputi jalur litigasi dan non-litigasi seperti mediasi dan pengaduan ke BPSK. Edukasi terhadap konsumen dan penguatan sistem manajemen mutu JNE Express menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.
Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Hukum Di Indonesia Setiyowati, Ani; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad; Siswojo, Djasim
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9439

Abstract

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, telemedisin hadir sebagai inovasi dalam pelayanan kesehatan. Telemedisin sebagai bagian dari e-health merupakan komponen penting untuk masa depan pelayanan kesehatan. Telemedisin memperluas akses pelayanan kesehatan, baik bagi pasien yang berada di wilayah perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penelitian lebih lanjut terkait pemakaian layanan telemedisin pada masa pandemi maupun sekarang dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Penelitian ini akan membahas kewajiban hukum dokter dalam pelayanan telemedisin secara deskriptif, serta tentang kewenangan klinis dokter dalam pelayanan telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pelayanan yang menjadi kewenangan klinis dokter maupun dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisin seperti Teleradiologi; Teleelektrokardiografi; Teleultrasonografi, dan Telekonsultasi. Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui telemidisin dalam melayani pasien harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan Ariningdyah, Caesarrani; Lasonda, Denta; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12769

Abstract

Tabungan Perumahan Rakyat atau yang kita kenal dengan singkatan Tapera adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk membantu masyarakat dalam memudahkan masyarakat dalam memperoleh hak atas kebutuhan tempat tinggal yang layak. Dalam hal ini, artikel penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Tapera dan mengidentifikasi kapabilitas peraturan Tapera dengan asas keadilan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan empiris. Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan Tapera berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan Tapera yang dirancang dan dibuat berdasarkan dari simpanan potongan gaji yang dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian bisa dipergunakan masyarakat kembali saat masyarakat ingin membeli rumah. Meskipun demikian, banyak penolakan yang diterima oleh pemerintah. Masyarakat melihat bahwa Tapera ini hanya akan menambah beban finansial bagi mereka.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEPASTIAN HUKUM HAK PERTANAHAN DAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA Dewi, Elysia Arianti; Suyatno, Suyatno; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad; Zamroni, M.; Romadhon, Ahmad Heru
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.751

Abstract

The objectives of this study are to: (1) determine the best course of action for the Municipality of Surabaya's Ijo Letter owners in terms of legal certainty so that they can transfer land rights in the future with minimal formalities and at market rates; and (2) conduct a legal analysis pertaining to the terms of fiduciary guarantees and their relationship to the position of IPT as collateral for immovable tangible objects. This kind of study employs normative legal research. The data analysis used is qualitative analysis, which entails examining data derived from legal sources in accordance with doctrines, theories, rules and regulations, laws and principles, expert opinions, or the researchers' own ideas. The study's findings revealed that: (1) IPT (Land Use Permit) or Letter Ijo are permits unrelated to agrarian reform, and in accordance with national land law, which upholds the principle of horizontal separation, the Surabaya City Government is legally in possession of land rights with management rights from the State, while IPT holders are the owners of buildings that have been built on the land. (2) Only the building is authorized as a fiduciary assurance on property having IPT status and complying to the horizontal separation concept. This is in accordance with Surabaya Regional Regulation 3/2016 article 7 letter (c) and the evaluation of structures erected on land with assured IPT status based on their legal standing and future market potential
PARADOKS LEGALITAS TERHADAP PEMBLOKIRAN REKENING DAN BATAS KEKUASAAN NEGARA Fajar Rezki, Moch. Ghufron; Dwi Miarsa, Fajar Rachmad
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i2.9162

Abstract

Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, pemblokiran rekening kerap dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan awal tanpa putusan pengadilan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara, serta instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran rekening memiliki landasan hukum, tindakan tersebut sering kali rawan melampaui prinsip praduga tak bersalah dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Paradoks muncul ketika hukum yang seharusnya menjadi pembatas kekuasaan justru memberi peluang bagi ekspansi negara ke ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yudisial yang efektif, batas waktu pemblokiran, serta prosedur yang transparan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak individu. Dengan menempatkan asas legalitas bukan hanya sebagai aturan formal, melainkan sebagai prinsip keadilan substantif, negara dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.
Co-Authors Ariningdyah, Caesarrani Dewi, Elysia Arianti Dhofirul Yahya Fajar Rezki, Moch. Ghufron Lasonda, Denta M. Zamroni, M. MAPALUS, ELLYA TRIPUNGKAS Romadhon, Ahmad Heru Setiyowati, Ani Siswojo, Djasim Suyatno Suyatno Vitrianingsih, Yeni Yahya, Dhofirul Zahroh, Milltuz