Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Pelita Journal of Law, Poliitic and Humanities Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL) Journal of Progressive Law and Legal Studies KAMBOTI : Jurnal Sosial dan Humaniora
Romadhon, Ahmad Heru
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT Wujaya, Sonny; Romadhon, Ahmad Heru; Lestari, Lilla Puji
Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL) Vol 4, No 1 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jetcivil.v4i1.8180

Abstract

Studi ini menganalisis pandangan hukum tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pandangan hukum mendukung PHBS sebagai elemen penting dalam mencapai SDGs yang tercermin dalam perjanjian internasional dan undang-undang nasional. Harmonisasi antara pandangan hukum dan norma sosial menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap PHBS. Faktor-faktor seperti pendidikan dan kesadaran hukum, norma sosial, aksesibilitas sumber daya, peran lembaga, serta implikasi PHBS terhadap pencapaian SDGs, saling berinteraksi dan mempengaruhi penerimaan perilaku bersih dan sehat oleh masyarakat. Hasil-hasil ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum, kerja sama kelembagaan dan penerapan sanksi yang tepat untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap PHBS. Mengintegrasikan pandangan hukum yang mendukung PHBS dengan faktor kepatuhan masyarakat dapat membantu merumuskan strategi penerapan PHBS yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs
Efektivitas Komposting Sampah Rumah Tangga Dalam Produksi Pupuk Organik Di Dusun Segodo Kecamatan Tarik Silfiyah, Arin Nadhifatis; Firmansyah, Muhammad Hamdan; Romadhon, Ahmad Heru
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1345

Abstract

Peningkatan jumlah sampah ditambah dengan tidak strateginya pengolaan yang tidak memadai akan memperburuk masalah secara signifikan. Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga, fase pencegahan diakui sebagai elemen terpenting. Namun demikian, dalam kasus dimana pencegahan tidak memungkinkan, strategi penggunaan kembali sampah rumah tangga dapat diterapkan sebagai solusi alternatif. Salah satu contoh yang menonjol dari hal ini adalah transformasi sampah rumah tangga menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair yang menyuburkan tanaman. Tujuan dari Program pengabdian kepada Masyarakat dari mahasiawa KKN UMAHA 2024 kepada warga di Dusun Segodo Desa Segodobancang Kecamatan Tarik ini adalah untuk memahami proses efektif menciptakan pupuk alami dari awal menggunakan sampah organik dari rumah tangga sebagai bahan baku dengan menambahkan EM4. Beberapa metode seperti observasi dan sosialisasi digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Akumulasi limbah merupakan tantangan signifikan yang sering diamati di masyarakat perkotaan dan pedesaan. Fenomena ini mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat, namun tidak terbatas pada banjir, lingkungan yang tidak sehat, dan berbagai efek merugikan lainnya. Demi pembangunan keberlanjutan, kita wajib untuk melakukan pengurangan dan penggunaan kembali sampah rumah tangga. Menekan dampak keberlanjutan agar dimasa mendatang bumi akan selalu sehat.
Studi Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan Anugrah Santoso, Hardi; Zamroni, M.; Romadhon, Ahmad Heru
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17613

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan regulasi terkait aborsi yang mana di setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. pada kajian yang dibahas demikian, perbedaan yang sangat signifikan dimana telah ditemukan regulasi di Korea Selatan yang melarang adanya tindakan aborsi atas dasar hak hidup pada janin, sehingga aborsi adalah tindakan yang dilarang. Di negara kita sendiri telah memberikan ruang aborsi dengan berbagai pertimbangan pada aturan yang telah disahkan. Aborsi menjadi legal karena terdapat spesifikasi khusus yang harus di taati dan akan menjadi illegal jika melanggar ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode komparasi, contohnya: perbandingan legalitas aborsi terhadap 2 negara yakni, indonesia dan korea Selatan. Aborsi adalah tindakan yang beresiko terhadap Kesehatan, namun akan menjadi fatal, bahkan mengakibatkan kematian jika hal tersebut dilakukan secara ilegal. Kata Kunci: Legal Aborsi, Hukum Aborsi Di Indonesia, Hukum Aborsi Di Korea Selatan
Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice Parikesit, Dhana Harliza Putri; Romadhon, Ahmad Heru; Gunawan, Bambang Panji
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11654

Abstract

This research aims to examine the effectivenessof legal settlements regarding the nouise disrtubances caused by sound horeg through  a restorative justice approach . sound horeg refers to high-decibel audio devices used in community events such as birthdays, circumcisions, and carnivals. Excessive and unregulated use of these devices often disturbs public comfort and order. This can be considered an unlawful act, as it violates established noise level thresholds and infringes on the public’s right to a peaceful and healthy environment. The research adopts a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources include literature review of relevant regulations such as the Criminal Code, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Ministerial Regulations on noise level standards. Secondary data were obtained from articles, news reports, community complaints, and scientific journals. The findings show that a restorative justice approach is more effective in resolving legal issues related to sound horeg compared to repressive methods. Restorative justice emphasizes deliberation, restoration of social relations, education for offenders, and continuous supervision. This approach helps minimize social conflict, enhances legal awareness in the community, and supports the creation of sustainable public order.
Legal Consequences of Parking Management in the City of Surabaya in Realizing Good and Clean Governance Parikesit, Mumpuni Dimas; Gunawan, Bambang Panji; Romadhon, Ahmad Heru
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1904

Abstract

The phenomenon of illegal parking has evolved into a serious problem in urban areas, including the city of Surabaya. Although the Surabaya City Government has established various regulations to organize the parking system, violations of these provisions still frequently occur, causing disturbances to traffic order, the comfort of road users, and the aesthetic value of the city. This article aims to analyze the legal implications of parking practices that are not in accordance with applicable laws and their impact on efforts to organize effective, efficient, and sustainable urban transportation governance. This study includes an analysis of the parking management system implemented, the authority and responsibility of law enforcement officials, as well as the obstacles to its implementation. This article also offers alternative solutions based on technological innovations and data-driven approaches to strengthen an orderly and equitable parking system. The results of this study are expected to serve as normative and applicative recommendations for the Surabaya City Government.
Legal Analysis of Government Regulation Number 28 of 2024 Concerning Foreign Doctors' Workforce in Indonesia Irawan, Tri Pamungkas Ippilianingrum; Miarsa, Fajar Rachmad Bi; Yahya, Dhofirul; Romadhon, Ahmad Heru
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1906

Abstract

Research purposes This focus on procedures in bring in doctor foreigners in Indonesia, and regulations doctor foreign For area remote areas in Indonesia. Research use type study legal normative with approach legislation . Research results This show that Procedure in bring in doctor foreigners in Indonesia based on Constitution immigration that is must have a valid visa the goal is to get sign sign in , and permission stay . As for the procedure Submission Permission Employing Foreign Workers including : submission of RPTKA , submission of Permission Employing Foreign Workers (IMTA), Compensation Fund Payment , IMTA Approval Process , ITAS Management , and Reporting and Monitoring . As for permission practice doctor the must equipped with a number of condition administration includes : SIP, SIK, STR, and IMTA. Regulations The Indonesian government in bring in doctor foreign Still Not yet it is said ready , where Not yet There is regulation special that regulates placement doctor foreign in the regions left behind . PP Health only arrange that power health foreign Can practicing in Indonesia based on request facility service health . With thus mechanism distribution doctor foreign the No proactive .
Law on Urology Specialists in Providing Kidney Transplantation Service Prisnamurti, Fitra Hardian; Panji, Bambang; Romadhon, Ahmad Heru
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1924

Abstract

Kidney transplantation is a crucial healthcare service in managing end-stage chronic kidney disease. Despite its significant benefits for patients' survival and quality of life, this medical procedure may raise legal issues, particularly regarding the illegal trade of human organs. This study aims to analyze the legal basis, authority, and legal protection for urologist specialists in delivering kidney transplant services in Indonesia. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that kidney transplantation is permitted as long as it is conducted for humanitarian purposes, free from commercialization, and in accordance with positive law, such as the Health Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 53 of 2021. Furthermore, urologist specialists must meet professional competency standards and operate within their authorized scope of practice. Legal protection is essential to ensure legal certainty in medical practice. From both Islamic and Catholic religious perspectives, kidney transplantation is allowed if performed voluntarily and ethically to help others.
Implementing Law Enforcement to Corporate Social Responsibility (CSR) Violations by Companies Agustin, Nely; Sulaksono, Agam; Romadhon, Ahmad Heru
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 02 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i02.1715

Abstract

All parties, both government and non-governmental, such as company multinational and non-governmental organizations, must work together to realize this global agenda, reach SDGs goals and targets, and implement sustainable development. The company focuses on sustainable development issues Because of Regulation Presidential Decree No. 59 of 2017 concerning the Implementation Achievement of Sustainable Development Goals. Following Constitution Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, liability answer social (CSR) is an obligation company to society. In this matter, the government is expected to keep driving the business world to implement CSR correctly, appropriately, and appropriately with purpose. Using data collection analysis and qualitative research, this paper aims to explain how the company implements CSR and how CSR violations cause punishment to the company. This research shows that the company must not quite adequately answer social (CSR) questions in the right way to the needs of society. In implementing activity responsibility, the company will get a consequence law in the form of sanctions if every regulation implementation of TJSL is violated. The provision of sanctions is under legislation that has been determined so that the company can comply with obligations that should be done to improve the public's welfare.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apartemen Paragon Square Akibat Wanprestasi Kusumawati, Marissa; Zamroni, M.; Romadhon, Ahmad Heru
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.12156

Abstract

Apartments are included in the Commercial Apartment category as regulated in Article 1 number 10 of Law Number 20 of 2011 concerning Apartments (UURS), which are organized for commercial purposes to gain profit. In practice, developers as business actors often conduct promotions by offering various facilities and advantages of apartment units to consumers. However, it is not uncommon for the promised facilities to be not fulfilled, or the units are not handed over on time as stated in the Sales and Purchase Agreement (PPJB), resulting in default. This study aims to analyze the forms of default committed by developers in the delivery of apartment units and examine the form of legal protection for consumers who are harmed. The research method used is normative juridical with a statutory approach and literature study. The results of the study indicate that defaults committed by developers cause material losses and legal uncertainty for consumers, and place consumers in a weaker legal position in sales and purchase transactions. Legal protection for consumers should be sought through fair and balanced agreements, but in reality the PPJB has not provided adequate legal certainty. In the event of a default, consumers have the right to demand compensation as regulated in Articles 1238, 1243, and 1249 of the Civil Code, and can seek dispute resolution as regulated in Article 105 of the UURS through litigation in court.
Pelanggaran Hukum dalam Tindakan Vandalisme di Ruang Cyberspace Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Romadhon, Ahmad Heru
KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2020): KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/kambotivol1issue1page32-43

Abstract

This research has a specific objective in providing descriptions and information about criminal offenses in cyberspace, today, various kinds of goals and motives carried out by a group of irresponsible individuals or people who then deliberately make a fuss with their special expertise, as a result. The existence of these crimes has implications for a global threat to the whole world, especially to individuals, legal entities, and government agencies. This research uses the normative juridical method, namely research that focuses on literature studies such as books, scientific papers/ journals, legislation and other legal materials that support this research which is then implicated in case studies that occur in cyberspace. So far, the impact or implication of criminal violations in cyberspace is not only misleading for readers of electronic information, but also threatens national sovereignty and the slow pace of economic growth. Crime in cyberspace that does not recognize space and time, if a legal umbrella is not immediately prepared in upholding the law and achieving justice for society, it has the potential to increase the level of crime violations that have started to enter the era of the Industrial Revolution 4.0 and will transform in the 5.0 era. prioritizing the digital side as a technology communication tool that is increasingly dangerous for the young generation to come, if not immediately anticipated by the regulation of a more adequate and more dynamic legal system. Even though currently Indonesia already has ITE Law no. 11/2008 and some have been updated by the issuance of Law no. 16/2016 but it is still not enough to deal with global flows across countries.
Co-Authors Agam Sulaksono Agustin, Nely Anugrah Santoso, Hardi Dewi, Elysia Arianti Dwi Miarsa, Fajar Rachmad Firmansyah, Muhammad Hamdan Gunawan, Bambang Panji Irawan, Tri Pamungkas Ippilianingrum Kusumawati, Marissa Lapasere, Fachria Lilla Puji Lestari M. Zamroni, M. Miarsa, Fajar Rachmad Bi Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Miarsa Nasution, Ali Napiah Panji, Bambang Parikesit, Dhana Harliza Putri Parikesit, Mumpuni Dimas Prisnamurti, Fitra Hardian Silfiyah, Arin Nadhifatis Suyatno Suyatno Wardantik, Yuli Endah Wujaya, Sonny Yahya, Dhofirul Zamroni Zamroni