Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Dhofirul Yahya
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Law Enforcement Against Cosmetic Businesses Operating Without a BPOM Distribution Permit Inayatun Nazliyah; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Dhofirul Yahya; Ahmad Heru Romadhon
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1587

Abstract

According to applicable law, cosmetics are pharmaceutical products that can only be distributed after obtaining a distribution permit. This permit serves as a consumer protection measure to ensure the safety of cosmetic products. To regulate the circulation of cosmetics without a valid distribution permit, the government has established regulations to oversee their distribution, ensuring consumer protection. This study aims to examine the legal framework governing cosmetic business licenses and the legal responsibilities of cosmetic business operators who lack a distribution permit. The research employs a normative juridical approach. Before being marketed, every cosmetic product must obtain a distribution permit through a notification process with the Food and Drug Supervisory Agency. Cosmetic distributors operating without this permit may face legal consequences, including both criminal and administrative sanctions.
Legal Protection of Social Security BPJS Employment for Informal Workers Agustin Meilarovasari; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Dhofirul Yahya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1911

Abstract

This research discusses the legal protection for social security in employment for informal workers as a realization of the mandate of the state basis of the Republic of Indonesia aimed at achieving social welfare. The objective of this research is to identify the forms of legal protection for participants of social security in employment from the ranks of informal workers, as well as solutions to the problems that arise, particularly related to the inability to pay contributions to BPJS Ketenagakerjaan. The research method used is normative juridical with a legislative approach (statute approach). The data sources utilized are derived from primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study. Data analysis is conducted in a descriptive-analytical manner. The problem formulations in this research include: (1) What is the form of legal protection for informal workers in employment social security, and (2) What are the legal consequences for informal workers who are unable to pay the BPJS Employment contributions.
Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam Nur Faizah; M. Zamroni; Dhofirul Yahya
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak dari hubungan nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif serta pandangan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengakuan anak, status perwalian, serta hak-hak keperdataan anak hasil nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, namun karena tidak dicatatkan secara hukum negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak secara otomatis mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, anak dari nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali ada pengakuan atau penetapan pengadilan yang mengakui hubungan keayahannya. Kondisi ini dapat berdampak pada hak-hak anak seperti warisan, nafkah, dan identitas hukum. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan melalui pencatatan resmi penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial
PERTANGGUNGJAWABAN PERJANJIAN JNE EXPRESS JALUR ANGKUTAN DARAT ATAS WANPRESTASI DI SIDOARJO MAPALUS, ELLYA TRIPUNGKAS; DHOFIRUL YAHYA; DWI MIARSA, FAJAR RACHMAD
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i2.17037

Abstract

Layanan kurir menjadi elemen vital dalam mendukung kegiatan perekonomian dan komunikasi di era digital. JNE Express sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi ternama di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum atas pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban JNE Express atas wanprestasi dalam pengiriman barang serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu perpaduan antara pendekatan hukum normatif dan fakta empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JNE Express belum sepenuhnya memenuhi pertanggungjawaban atas wanprestasi seperti keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen terhadap klausul perjanjian, rendahnya penggunaan asuransi, lemahnya kualitas pelayanan pelanggan, serta kendala teknologi. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen meliputi jalur litigasi dan non-litigasi seperti mediasi dan pengaduan ke BPSK. Edukasi terhadap konsumen dan penguatan sistem manajemen mutu JNE Express menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.
Co-Authors Agustin Meilarovasari Ahmad Heru Romadhon Dwi Miarsa, Fajar Rachmad Fajar Rachmad Dwi Miarsa Inayatun Nazliyah M. Zamroni MAPALUS, ELLYA TRIPUNGKAS Nur Faizah