Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Komunitas Yustisia JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Aktual Justice Jurnal Yustitia Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Journal Law and Government
I Gusti Ayu Widiadnyani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI YURIDIS JUAL BELI TANAH ADAT MELALUI PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Ayu Widiadnyani, I Gusti; Artha Windari, Ratna; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28659

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian jual beli tanah dibawah tangan apabila terjadi sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif selanjutnya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian. Kekuatan pembuktian perjanjian jual beli tanah dibawah tangan apabila terjadi sengketa yaitu berdasarkan akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris membantu Hakim dalam hal pembuktian, yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Untuk memiliki kekuatan pembuktian yang paripurna pembeli dapat memperkuat bukti kepemilikan setelah terjadi jual beli dengan pensertifikatan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai tanda bukti hak yang berlaku dan sebagai alat pembuktian yang kuat.
Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup Kasus Galian C di Kabupaten Karangasem I Gusti Ayu Widiadnyani; Putu Tuni Cakabawa Landra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p06

Abstract

Mining activities can include exploration, exploitation, production, refining, and selling. Mining can be converted into business land in accordance with the industrial revolution, which is 4.0 (four point zero). Bali Island has the potential of C excavated material located in Karangasem Regency. Existing mining due to the eruption of Mount Agung is used by the community to produce tradable materials. The purpose of this study is to examine environmental quality standards as instruments for environmental control of the C excavation case in Karangasem Regency. This research uses normative legal research methods. The approach used is the statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary sources of law. Legal material analysis techniques use description and argumentation. The results of the study indicate environmental quality standards as a boundary measure of environmental pollutant elements. The case of excavation C in Karangasem Regency, the provincial government and the regional government worked together to issue a Mining Business Permit Regulation as a legal regulation that must be obeyed by business people and the community in the excavation environment C. That it has been prohibited from excavating non-metal minerals and rocks in the area with an altitude higher than 500 meters above sea level and curbing the stone mining permit area within the province and sea area for up to 12 miles. Implementation of environmental preservation includes: first, prevention; second, prevention; and third, recovery as a preventive measure for environmental pollution due to mining activities in C. Kegiatan pertambangan dapat meliputi eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, serta penjualan. Seperti yang saat ini diterapkan bahwa pertambangan bisa dijadikan lahan bisnis sesuai revolusi industri yaitu 4.0 (four point zero). Sehingga dengan perkembangan revolusi industri saat ini terdapat berbagai sektor perekonomian salah satunya sektor pertambangan. Pulau Bali memiliki potensi bahan galian C yang terletak di Kabupaten Karangasem. Pertambangan yang ada akibat letusan Gunung Agung dimanfaatkan oleh masyarakat yang pengelolaannya dilakukan dengan penggalian sehingga menghasilkan bahan material yang dapat diperjualbelikan. Tujuan dari studi ini adalah mengkaji baku mutu lingkungan sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup kasus galian C di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi dan teknik argumentasi. Hasil studi menunjukkan baku mutu lingkungan sebagai ukuran batas unsur pencemar lingkungan. Kasus galian C di Kabupaten Karangasem pemerintah provinsi dan pemerintah daerah saling bersinergi menerbitkan Perda Ijin Usaha Pertambangan sebagai aturan yuridis yang wajib ditaati oleh pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan galian C. Bahwa telah dilarang melakukan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut dan menertibkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan batuan dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai 12 (duabelas) mil. Selain itu dilaksanakannya pelestarian lingkungan hidup meliputi: pertama, pencegahan; kedua, penanggulangan; dan ketiga pemulihan sebagai tindakan pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan galian C.
IMPLIKASI YURIDIS JUAL BELI TANAH ADAT MELALUI PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA I Gusti Ayu Widiadnyani; Ratna Artha Windari; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28659

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian jual beli tanah dibawah tangan apabila terjadi sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif selanjutnya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian. Kekuatan pembuktian perjanjian jual beli tanah dibawah tangan apabila terjadi sengketa yaitu berdasarkan akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris membantu Hakim dalam hal pembuktian, yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Untuk memiliki kekuatan pembuktian yang paripurna pembeli dapat memperkuat bukti kepemilikan setelah terjadi jual beli dengan pensertifikatan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai tanda bukti hak yang berlaku dan sebagai alat pembuktian yang kuat.
Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang I Gusti Ayu Widiadnyani; Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i1.825

Abstract

Resi gudang merupakan klasifikasi jaminan kebendaan atas benda bergerak. Melalui skema pembiayaan sistem resi gudang, risiko bank sebagai kreditor akan termitigasi dengan hak jaminan resi gudang yang memberikan hak utama bagi kreditor pemegangnya. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sejatinya belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kreditor apabila debitur cidera janji/wanprestasi dan objek jaminannya musnah sehingga hal tersebut berakibat dengan adanya ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis mengenai kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek hak jaminan resi gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kreditor pemegang hak jaminan resi gudang setelah musnahnya objek jaminan tidak lagi sebagai kreditor preferen (istimewa), melainkan berubah menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan terhadap pelunasan utangnya walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.
Penerapan Sistem Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Dalam Perspektif Hukum Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Kemakmuran Rakyat I Gusti Ayu Widiadnyani
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13192

Abstract

Hukum dalam dunia investasi (bisnis) harus mampu menjamin certainty (kepastian), predictability (bahwa setiap kasus yang sama harus diputus sama), calculability (bahwa setiap ketentuan yang menyangkut finansial harus dapat diperhitungkan lebih dahulu). Beberapa sengketa tanah bermunculan di perkataan bukan saja dipicu arus urbanisasi, tapi juga dengan adanya proyek-proyek infrastruktur berskala besar, politik pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi strategis untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek komersial) banyak berakhir pada penggusuran paksa masyarakat miskin di perkotaan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Ketidakpastian hukum dapat terjadi bila jangka waktu HGU, HGB atau HP berakhir, tetapi  permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak dapat diterima (ditolak) maka demi hukum hak atas tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara, sehingga  perusahaan yang sedang berjalan dan produktif harus direlokasi atau bahkan harus ditutup sehingga tidak sesuai dengan prinsip investasi yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat. Kegiatan investasi (ekonomi/bisnis) ditempatkan pada suatu zona wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat dikendalikan dan diawasi pertumbuh kembangnnya. Disamping itu tetap mewajibkan kepada perusahaan penanaman modal agar melakukan bina lingkungan melalui Program CSR agar lingkungan menjadi lestari dan masyarakat sekitar menjadi lebih makmur dan sejahtera yang sudah tentu melalui pengalokasian dana yang disisihkan dari keuntungan perusahaan. 
PENGATURAN PEWARISAN AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER Widiadnyani, I Gusti Ayu
Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v7i2.945

Abstract

Masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan kepribadian bangsa sehingga dapat disebut bahwa hukum adat mencerminkan pola kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, atau dalam lingkup terkecil hukum adat mencerminkan tiap pola perilaku masyarakat adatnya. Dalam perkawinan salah satu aspek hukum keluarga telah diatur dalam undang-undang, ternyata banyak norma dalam undang-undang perkawinan yang tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan serta konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab (sarga) khusus yang mengatur kehidupan bersama dalam keluarga, yang diberi judul Sukertha Tata Pawonga. (2) Pergeseran norma hukum waris adat patrilineal terjadi dengan diakuinya hak dan kedudukan anak perempuan serta janda dalam beberapa wilayah atau kelompok tertentu, yang mana seharusnya sistem pewarisan patrilineal hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris. Pergeseran tersebut timbul karena adanya perubahan nilai dan pandangan sosial budaya, yang diakibatkan karena pengaruh agama, modernisasi, urbanisasi, migrasi, maupun meningkatnya peran perempuan dalam membangun kesejahteraan keluarga.
The Principle of Personality as a Basis for Legal Determination in International Agreements Mahardika, Muhammad Panji; Hamimulloh, Muhammad; Widiadnyani, I Gusti Ayu
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8661

Abstract

This research discusses the role of the principle of personality in determining the applicable law in international agreements amidst the complexities of legal relationships resulting from globalization. The principle of personality, which emphasizes the connection of legal subjects to their state based on nationality or domicile, is proposed as a principle to provide legal certainty and justice. This study employs a normative and comparative approach to analyze the application of this principle in various international legal instruments and to evaluate its advantages and limitations. While the principle of personality offers legal certainty and protection for individuals, challenges such as jurisdictional conflicts and legal uncertainties in the context of modern business agreements are also identified. Therefore, this research aims to provide recommendations for the formulation of more adaptive and inclusive international agreements, as well as to emphasize the importance of a personal approach in creating a legal system that is responsive to global dynamics.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KASUS JUAL BELI MOTOR ONLINE Widiadnyani, I Gusti Ayu; Swetasoma, Cokorda Gede
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1456

Abstract

The development of digital technology has encouraged an increase in online motorbike buying and selling transactions. However, in practice, many consumers face risks such as inaccurate information, fraud, or a discrepancy between the condition of the vehicle and what was promised. Legal protection for consumers in these transactions is very important to guarantee their rights and prevent harmful business practices. This research aims to analyze legal protection for consumers in cases of online motorbike buying and selling based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and related regulations such as the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law. Business actors have an obligation to provide correct and not misleading information, while consumers have the right to protection if violations occur. If a dispute occurs, consumers can take legal action through the Consumer Dispute Resolution Agency, such as civil lawsuits, reporting to the police if there are criminal elements such as fraud. Even though there are regulations governing consumer protection, the effectiveness of their implementation still needs to be strengthened through stricter supervision and education for consumers to be more alert when making online transactions.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Digital Freelance Di Era Transformasi Digital Marheni, Lily; Widiadnyani, I Gusti Ayu; Bagiastra, I Nyoman; Mahardika, Muhammad Panji
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 1 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i1.3141

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal status of freelance digital workers in the Indonesian employment system and the legal protections that can be implemented to improve the welfare of freelance digital workers in the era of transformation. The results of the study indicate that the existence of freelance digital workers has not yet received clear legal recognition in the national employment system. Most of them are still categorized as informal workers or work partners, not as workers in an employment relationship as regulated in the Manpower Law Number 13 of 2003. Legal recognition of the status of freelance digital workers can be the basis for determining special worker categories such as platform workers or digital independent workers, then providing access to basic protections such as social security, employment insurance and requiring digital platforms to be responsible for the working conditions of their workers.
Co-Authors Hamimulloh, Muhammad I Nyoman Bagiastra M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Mahardika, Muhammad Panji Marheni, Lily Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina Putu Tuni Cakabawa Landra Ratna Artha Windari Swetasoma, Cokorda Gede