Garuda - Garba Rujukan Digital

Limitative Changes in Indictment Letter After Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XX/2022 as a From of Legal Certainty Guarantee Rahayu, Mutia Dwi; Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i1.172

In the preparation of the indictment, accuracy and are needed. This is because the indictment is used as the basis for the judge in determining the limits of the examination at trial. Indictments that are not qualified for formal and material will have the status of being voidable and charges that are null and void. This study aims to describe and clearly know what makes the reasons for the cancellation of the indictment letter and the legal certainty of the indictment letter after the Constitutional Court ruling. Normative juridical methods and library research techniques with the introduction of laws and regulations and conceptuals are the choices of researchers in this study. The results showed that non-fulfillment of the formal conditions, namely the conditions relating to the identity of the defendant, resulted in the charges being dropped being dropped. Meanwhile, the material requirements are related to a careful, clear, and complete description of the criminal act charged, which in fulfillment of the material conditions is not met, the charges filed can be null and void. Article 144 of the Criminal Code provides for the provision of changing the letter of indictment once without any limitative arrangement for changing the substance of the indictment. After the 2022 Constitutional Court Decision, the Public Prosecutor has limitations in changing the substance of the indictment as a form of certainty and legal justice as Amar Decision Number 28 / PUU-XX / 2022.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Haerullah, Muhammad Fiqri; Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 23 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Violence against children always increases every year, as a result, many victims of child violence experience deep trauma. Even though the government has issued the Child Protection Law Number 35 of 2014 on Amendments to the 2002 Child Protection Law regarding punishment for perpetrators of acts of violence against children, the facts are still not enough to address the problem of perpetrators of acts of violence against children. Legal protection for children as victims of sexual crimes in an abstract form is regulated in the Criminal Code which can be used to ensnare perpetrators of crimes against children, both sexual abuse and rape, as regulated in CHAPTER XIV. In addition, the perpetrators of crimes of sexual violence against children are also regulated by the government in Article 81 of Law no. 23 of 2002.

AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA ATAS TIDAK TURUT SERTANYA PIHAK KETIGA (INTERVENSI) Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Hukum Positum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v9i1.11834

Pihak Intervensi diatur dalam Pasal 279 Reglement Rechtvordering yang menjelaskan bahwa pihak yang mempunyai kepentingan bisa bergabung dalam perkara, namun ternyata sering terjadi masih ada pihak ketiga yang tidak ditarik masuk kedalam perkara Perdata sehingga pihak ketiga ini kehilangan hak-haknya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dan pihak intervensi karena tidak bergabung dalam perkara perdata serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga (intervensi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat hukum bagi para pihak atas tidak bergabungnya pihak ketiga (intervensi) dalam perkara perdata adalah ganti rugi dan para pihak dapat digugat kembali oleh pihak Intervensi. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata berupa: perlindungan hukum hukum secara preventif dan refresif. Kata Kunci: Gugatan, Intervensi, Akibat Hukum

PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MEALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA Gustami, Puspitasari; Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to provide an understanding of the comparison between dispute resolution processes through mediation in court and outside of court in Indonesia, as well as to evaluate the effectiveness of mediation in both settings. The findings indicate differences in the dispute resolution process through mediation in court and outside court, where court mediation tends to be more formal and carries stronger legal authority through a peace agreement decree, while out-of-court mediation is faster and voluntary. Mediation offers advantages in terms of lower costs compared to litigation, shorter resolution time, and the ability to maintain good relationships between the parties involved

Dinamika Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1579-1590

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap putusan perkara perdata yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Masalah ini sering terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, di mana putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan eksekusi sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan amar putusan, perlawanan dari pihak ketiga, dan perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Selain itu, intervensi pihak ketiga dan perubahan objek sengketa juga menjadi faktor penghambat eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam prosedur eksekusi dan peningkatan kompetensi hakim untuk mengurangi hambatan tersebut dan memastikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Tanggung Jawab Tertundanya Pembayaran Pajak Para Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Dimasa Pandemic Covid-19 Hidayat, Indra; Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v6i1.5660

The outbreak of covid-19 causes a variety of problems in the community, where this outbreak also has a bad impact on the economic sector both central and regional where this affects the payment of taxes for taxpayers in Indonesia. Because of the many sectors affected by this outbreak that affect the sources of income of businesses are no exception for businesses nightlife venues, because of this outbreak and the enforcement of restrictions on hours and also the policy of psbb the night entertainment businesses get a pretty bad impact where they have to pay the salaries of their employees they are also harmed because they have to accept that their turnover decreased during the outbreak this hit Indonesia so that because the application of taxes from the huburan is quite high, so they will be quite burdened with the dependents they have by having to pay taxes. Thus things such as delayed payment of taxes are inevitable. With the explanation of these things, this study will explain how responsibility for businesses as a result of the delayed payment of entertainment tax.

Dinamika Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap putusan perkara perdata yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Masalah ini sering terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, di mana putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan eksekusi sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan amar putusan, perlawanan dari pihak ketiga, dan perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Selain itu, intervensi pihak ketiga dan perubahan objek sengketa juga menjadi faktor penghambat eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam prosedur eksekusi dan peningkatan kompetensi hakim untuk mengurangi hambatan tersebut dan memastikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan terhadap Pihak Ketiga Marpaung, Devi Siti Hamzah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1084-1094

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang mengatur pemisahan atau penggabungan harta dalam perkawinan. Namun, tidak semua perjanjian perkawinan didaftarkan sesuai ketentuan hukum, yang dapat menimbulkan implikasi terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan hanya mengikat pasangan suami istri dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi keperdataan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas cakupan perjanjian perkawinan, termasuk yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, namun tetap mengharuskan pencatatan agar memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta mekanisme pendaftaran yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search