Garuda - Garba Rujukan Digital

EDUKASI PROGRAM INOVASI DESAIN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALI ALAT PAKAN TERNAK OTOMATIS MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS DI DESA KERTASARI, KECAMATAN RENGASDENGKLOK, KARAWANG, JAWA BARAT Lela Nurpulaela; Arnisa Stefanie; Dedi Pahroji; Susilawati Susilawati
SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 5, No 1 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v5i1.6059

ABSTRAKPandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap produktifitas peternakan unggas di Indonesia, khussusnya di Jawa Barat. Pembatasan gerak berskala besar menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan terhambatnya distribusi pakan, produktifitas unggas menurun, penurunan minat konsumen. Sakah satu kendala yang dihadapi peterna pada skala mikro dan makro adalah manajemen pakan secara langsung di dalam kandang perwatan, yaitu proses pemberian dan penjadwalan pakan dan suplemen. Edukasi program inovasi desain dan pengembangan perangkat pengendali alat pakan ternak dengan teknologi IoT dapat menjadi akternatif perbaikan produktifitas peternakan unggas. Proses kerja yang efektif dengan otomatisasi penjadwalan dan pengaturan kuantitas pakan, serta pengguna akan mendapatkan data notifikasi dari aplikasi blynk tentang kondisi ketersediaan pakan dan nutrisi. Kata kunci: alat pakan otomatis; IoT; peternakan unggas ABSTRACTThe Covid-19 pandemic has a very significant impact on the productivity of poultry farming in Indonesia, especially in West Java. Large-scale movement restriction is one of the causes which causes the distribution of feed to be obstructed, poultry productivity decreases, and consumer interest decreases. One obstacle faced by peterna at the micro and macro scale is direct feed management in the care cage, namely the process of feeding and scheduling feed and supplements. Educational design innovation programs and development of animal feed control devices with IoT technology can be an alternative to improve the productivity of poultry farms. Effective work processes by automating the scheduling and setting of feed quantities, and users will get notification data from the Blynk application regarding conditions of feed availability and nutrition. Keywords: automatic feed equipment; Iot, poultry farming

PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH H. Dedi Pahroji, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris dan Hukum Adat, keduannya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (Sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik? Bagaimanakah bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai hak milik di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Hal tersebut merupakan upaya dalam mencari pelaksanaan penerapan peraturan tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah khususnya di Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang.Kata kunci: Hak Milik, Anak Angkat, Wasiat Wajibah. ABSTRACTPosition adopted children/adoptive parent in inheritance laws regulated in the Law of Civil Law, Inheritance Law and Customary Law in the Republic of Indonesia, both of them are as heir to inherit each other, whereas in Islamic law both are not included as an heir. According to Article 209 paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law, adopted children or eligible foster parents was borrowed as much as 1/3 (third), if the adopted children or the adoptive parents do not accept testament. The formulation of the problem in this research is the reach of its jurisdiction to resolve disputes concerning property rights in Religiuos Court Karawang? How part was borrowed adopted children in relating to settlement of disputes regarding property rights in the Religious Court Karawang. This research is descriptive research that is intended to decipher/ describe its jurisdiction Religiuos Court Class IIA Kab. Karawang in resolving disputes regarding property rights and part of the adopted children was borrowed. The method used is a normative juridical research method with the aim to analyze the existence of legislation governing property rights and part of the adopted children was borrowed. It is an effort in searching for the implementation of the implementation of regulations on property rights and portion in adopted children was borrowed particularly in the Religious Class IIA Kab. Karawang.Keywords: Property Rights, Adopted, Wasilah Wajibah.

Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam Dedi Pahroji
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam sistem hukum waris Islam dan secara khusus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan serta untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem Hukum Waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatiF dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Waris Islam dihubungkan dengan perlindungan masyarakat muslim dalam hal warisan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam sangat dipengaruhi oleh ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya karena pengembangan hukum Islam (Tahrij al-ahkam ‘alanash qanun) dalam putusan (yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum melalui aturan yang tertulis. Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam, anak tiri dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok ashabah sababiyyah karena terdapat ‘illat (kausa hukum) yang sama dengan konsep al-wala’.

Peningkatan Kompetensi Lulusan SMK Taruna Karya 1 Karawang dalam Bidang Jaringan Transmisi Fiber Optik guna Memenuhi Standar Kompetensi sesuai SKKNI Lela Nurpulaela; Arnisa Stefanie; Ridwan Satrio Hadikusuma; Dedi Pahroji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 9 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The Covid-19 pandemic, which has been around for more than a year, has limited aspects of life, one of which is education. The learning process that should be carried out face-to-face, then switches to online or face-to-face. The PKM (Community Service) activity "Improving the Competency of Graduates of SMK Taruna Karya 1 Karawang in the field of Fiber Optic Transmission networks in order to meet Competency Standards according to SKKNI" involves school partners of the Karawang Regency Vocational School. Fiber optic cable has many advantages in distributing data. So it is necessary to conduct lessons and workshops on the use of fiber optic cables using DWDM technology. In this activity, partners will be given workshops on fiber optic cables, various theories about fiber optic cables and learning modules that are compiled and adapted based on SKKNI standards in fiber optic installations as learning media with the self learning method, because fiber optic cables are very different from copper cables. In general, the purpose of this service is: 1) Providing knowledge to students of SMK Taruna Karya 1 Karawang about Fiber Optic, 2) students can be more familiar with fiber optics, 3) TKJ students of SMK Taruna Karya 1 Karawang have Fiber Optic competence. The method in this community service activity is carried out by holding learning and providing teaching materials for learning with the self-learning method

PENGUATAN PENERAPAN KONSEP DESA SADAR HUKUM GUNA MEMBERIKAN LANDASAN YURIDIS BAGI HAK RAKYAT ATAS AIR DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT Pamungkas Satya Putra; Rani Apriani; Dedi Pahroji; Venni Avionita
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.988-995

Hak Rakyat Atas Air merupakan hak yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Hal ini perlu tercermin pada pemenuhan segala kebutuhan pokok masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait dinamika pemenuhan hak rakyat atas air yang belum dilaksanakan sepenuhnya dalam peraturan pelaksana dan penerapan pengelolaan sumber daya air yang berpotensi pada komersialisasi air apabila merujuk pada Sistem Pengelolaan Air Minum. Sumber daya air saat ini telah memasuki deregulasi sebagai fase lanjutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, akibat kekeliruan DPR bersama-sama Presiden, sebagai awal diakuinya hak rakyat atas air. Ketidakmerataan aksesibilitas air bersih dan sanitasi sangat memengaruhi kualitas hidup setiap orang. Hal ini menunjukan keterhubungan dengan pola penunjang di dalam memberikan stigma peran sumber daya air sebagai penopang kualitas kehidupan. Termasuk dalam hal ini pada penyelenggaraan kemandirian pangan yang sangat erat kaitannya dengan pasokan air di lahan pertanian pangan berkelanjutan. Solusi yang hendak dilakukan dengan memberikan metode ToT, sosialisasi dan diskursus dalam menyelesaikan hambatan terhadap upaya penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat. Target luaran yang dapat dilakukan memberikan berbagai kegiatan yang mengarah pada perubahan paradigma dan efektivitas dari kegiatan Pemerintahan Desa Dongkal dalam memberikan layanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan melibatkan berbagai pihak pada stakeholders setempat untuk memberikan dorongan sinergitas dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh menggambarkan bahwa banyaknya instrumen yang harus ditopang selain melalui komitmen, juga terkait sarana dan prasarana yang mendukung program desa sadar hukum di Kabupaten Karawang.

KEDUDUKAN HUKUM HAK ASUH DAN HAK WARIS ANAK YATIM PIATU YANG MASIH DI BAWAH UMUR Dedi Pahroji; Puti Priyana; Puspita Farahdillah
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.2554

An orphan needs special handling because there is a need for a guardian to protect and take care of their interests, including managing the inheritance of their parents. This often causes many problems regarding the distribution of inheritance rights for the child because the child is not yet capable of carrying out legal actions. The writing aims to find out and examine the position of custody of orphans who are underage, the inheritance of orphans who are underage and the judge's consideration of the custody of orphans who are underage based on the case decision Number 3315/Pdt.G/2021 /PA.JB. The research method used in this paper uses normative juridical which is carried out by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is done by means of literature study. Based on the research and the results obtained are that the custody of a child who is underage under Islamic law falls to the mother or the mother's family. The inheritance part of an orphan who has a kinship relationship with his parents is included in the ashabah group which is obtained after the inheritance is calculated from the remaining inheritance of the other heirs. The decision of the case Number 3315/Pdt.G/2021/PA.JB that the judge granted the entire claim of the plaintiffs.Keywords: Orphans, Custody, Inheritance Rights.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI CILAMAYA KARAWANG Pahroji, Dedi; Kurniati, Grasia; Zubaedah, Rahmi; Abidin, Jaenal; Priyana, Puti
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/abdi_kami.v6i2.2161

The purpose of this service activity is to inform the relevant community about the inheritance rights of adopted children according to Islamic law. This dedication will benefit the people of Cilamaya Village, Karawang Regency because the large enough population does not rule out the possibility of inheritance problems, including the inheritance rights of adopted children. It can also increase opportunities and problems in the field of education, which is at the core of community service. In addition to conducting socialization, service implementers also help MSMEs in Cilamaya village. This program was carried out offline and was attended by village officials and PKK mothers. The socialization activities carried out by the service implementers during the minggonan discussed the inheritance of adopted children and MSMEs. Lectures, focused discussions with the community, and Q&A attended by all parties involved are used. The development of Islamic law (Tahrij al-ahkam 'alanash qanun) in rulings (jurisprudence) and ijtihad of judges of Religious Courts on the development of inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) can serve as a source of law, and this is relevant in the field of building legal material regarding inheritance in accordance with Islamic inheritance law. Therefore, the decision of the Religious Court judge greatly affects the legal protection of the Muslim community in the implementation of inheritance in accordance with Islamic inheritance law. In the case of MSMEs, this community service begins with material about productivity and competitiveness. Then, strengths, weaknesses, opportunities, and threats to MSMEs will be discussed further. The goal is to blend theory with reality in the real world. Therefore, conclusions can be made and the best solution for MSMEs to remain competitive in running their business.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK Hayatul Iman, Candra; Kurniati, Grasia; Pahroji, Dedi; Siti Hamzah Marpaung, Devi; Yudha Koswara, Indra; Astawa, I Ketut; Hadi Pura, Margo; Apriani, Rani; Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK Hayatul Iman, Candra; Kurniati, Grasia; Pahroji, Dedi; Siti Hamzah Marpaung, Devi; Yudha Koswara, Indra; Astawa, I Ketut; Hadi Pura, Margo; Apriani, Rani; Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search