Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

DAMPAK MUNCULNYA KORUPSI DILINGKUNGAN BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7086

Abstract

Reformasi birokrasi adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yangdapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Untuk menumbuhkembangkan budayakerja aparatur menuju pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance) perluadanya keteladanan. Keteladanan-keteladanan tersebut tidak harus dimulai daripimpinan atau atasan, akan tetapi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kitasebagaimana dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri pada pencanangan GovernanceProvinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu. Bahwa praktek-praktek seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masyarakat mengartikannya sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.
Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Saputro, Diyon Ari; Pujiastuti, Nanik; Mahmud, Raudah
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 21, No 3 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v21i3.6635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel random sampling dengan rumus solvin taraf kesalahan 10%, sehingga total sampel 43 orang. Pengambilan data menggunakan kuesioner, kemudian analisis data menggunakan rumus Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana. Berdasarkan analisis data nilai korelasi r hitung = 0.759 > r tabel = 301. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, nilai Koefisien Determinasi (R Square) = 0.577, maka pengaruh variabel independen (Good Governance) terhadap variabel dependen (Pelayanan Publik) adalah sebesar 57%, sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel diluar dari pada penelitian. Kemudian nilai konsisten variabel Good Governance = 11.951 dan setiap penambahan 1% variabel Pelayanan Publik = 0.756, Koefsisen Regresi tersebut bernilai/mengarah positif, nilai signifikan = 0.000 < 0.005. Berdasarkan nilai t hitung = 7.475 > t tabel = 2.017, Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai positif Variabel Independen Good Governance (X) terhadap Variabel Dependen Pelayanan Publik (Y), dengan demikian terjawab rumusan masalah pada penelitian ini dan Hipotesis Alternatif terbukti kebenarannya.
PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v25i2.8414

Abstract

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : (1) untuk mengetahui pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu. Dugaan masalah dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu belum memberikan tuntutan dalam memberikan pelayanan yang baik. Populasi dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan jumlah 20 orang, sedangkan teknik pengambil sampel menggunakan sampel jenus, yaitu sebanyak 20 orang pegawai.Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi statistik parametris, yaitu koefisien korelasi dan analisis regresi linear sederhana dengan jumlah populasi sebanyak 20 orang responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kualitas pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu.Hal ini sesuai dengan analisis regresi linear sederhana dan koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat serta signifikan terhadap kualitas pelayanan. Apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas pelayanan yang dihasilkan juga ikut meningkat.
ANALISIS TENTANG KEGIATAN DPRD MENGENAI PERAN PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kegiatan DPRD mengenai Peran Protokoler di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu dan hambatan yang dihadapi protokol dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah berdasarkan syarat sebagai protokoler menurut Asul Wiyanto, yaitu mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan, memiliki kemampuan dalam hubungan antar manusia, kreatif, trampil dan cekatan, sopan serta tahu etika, penampilan menarik, dan berwawasan luas beserta faktor yang menjadi hambatan bagian protokoler dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Analisis data yang digunakan yaitu model analisis data interaktif (Miles & Huberman)Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran petugas protokol dalam mengelola kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sudah baik dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi petugas protokol seperti protokoler yang sudah mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan, memiliki kemampuan dalam hubungan antar manusia, memiliki sifat kreatif, terampil, dan cekatan, tahu sopan dan etika, memiliki penampilan yang menarik, dan memiliki wawasan yang luas. Serta yang menjadi faktor penghambat dalam mengelola kegiatan di Kantor DPRD Kabupaten Mahakam Ulu adalah tidak ada alokasi dana untuk mengikuti pelatihan dan keterbatasan waktu.
Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia Pujiastuti, Nanik; Sumarni, Sumarni
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7508

Abstract

Reformasi Birokrasi terjadi karena perubahan dan modernisasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan birokrasi yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melakukan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian tugas, serta hirarki. Dimana birokrasi tersebut dijalankan oleh orang banyak dengan aturan-aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta dipimpin seseorang dengan kewenangan yang melekat dalam memberikan perintah untuk dijalankan bawahannya semata bagi kepentingan masyarakat Di era reformasi ini, birokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Perilaku birokrasi pada masa reformasi mirip dengan masa Orde Baru. Meskipun pemerintah pusat banyak mengeluarkan kebijakan mengenai reformasi birokrasi, namun perilaku birokrasi tidak banyak berubah. Birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonialisme. Untuk melakukan reformasi birokrasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.