Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Peran Stakeholder Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tenri, Andi; Didi, La; Gufran , Gufran
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i5.59612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran empat stakeholder utama—pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat—dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Buton. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, memungkinkan interaksi sosial yang lebih humanis dan dinamis antara peneliti dan para pemangku kepentingan. Peneliti menjadi instrumen utama dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buton selama tiga bulan, dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen terkait. Teknik analisis data meliputi pengorganisasian, reduksi, dan penyajian data, dengan uji keabsahan berdasarkan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, namun partisipasi publik masih bersifat terbatas. Akademisi memiliki potensi besar, tetapi keterlibatannya masih rendah akibat hambatan sistemik dan kurangnya dukungan anggaran. Sektor swasta menunjukkan keterlibatan pragmatis tanpa integrasi dalam visi pembangunan jangka panjang. Sementara itu, masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik, dengan pengaruh yang minim terhadap kebijakan ruang. Rekomendasi mencakup penguatan partisipasi substantif masyarakat melalui pelatihan dan forum deliberatif; optimalisasi peran akademisi dengan dukungan kebijakan dan riset kolaboratif; serta kolaborasi multipihak untuk peningkatan kapasitas SDM, sertifikasi, dan pemerataan edukasi tata ruang yang lebih merata dan berkelanjutan.
Alleviating Extreme Poverty Through Community Empowerment Programs Didi, La
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 6 (2024): Advances in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i6.252

Abstract

Extreme poverty remains a persistent issue in Indonesia, particularly in Central Buton Regency, despite numerous government initiatives. Efforts to alleviate poverty have yet to yield substantial results, with significant disparities between rural and urban areas. This study aims to assess the impact of community empowerment programs on reducing extreme poverty in Central Buton Regency, Indonesia. Using a qualitative descriptive design, data were collected through interviews, observations, and documentation involving individuals living in extreme poverty and government officials managing poverty alleviation programs. The data were analyzed using descriptive statistics and thematic analysis, with findings validated through data source triangulation. The results indicate that community empowerment programs play a crucial role in reducing extreme poverty, though there are discrepancies between expected and actual outcomes. Further research is needed to explore the long-term impact of these programs on poverty reduction in the region.
The Governance of Non-Cash Food Assistance Provision in Enhancing the Well-being of the Community in the City of Baubau La Didi; Asmiddin Asmiddin
Khazanah Sosial Vol. 5 No. 3 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v5i3.28061

Abstract

The provision of non-cash food assistance in Baubau City has faced critical challenges due to mismanagement, resulting in eligible individuals not receiving their entitled benefits and the failure of the assistance program to effectively enhance the community's welfare. These issues can be primarily attributed to poor governance practices. In this study, we aim to investigate the governance of non-cash food assistance in Baubau City, focusing on three key dimensions: accountability, transparency, and community participation. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through interviews with relevant stakeholders, selected through purposive sampling, as well as observations of beneficiary community groups and an analysis of program documents related to non-cash food assistance. The research findings highlight significant shortcomings in the governance of the program, particularly in terms of accountability, transparency, and community engagement. These issues underscore the urgent need for improved governance practices to ensure that non-cash food assistance effectively contributes to the prosperity and self-sufficiency of the communities it serves.
FEMALE VOTER PARTICIPATION IN THE 2024 GENERAL ELECTION OF BAUBAU CITY DPRD MEMBERS Edi Sabara; Andi Tenri; La Didi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.4824

Abstract

Research purposes For analyze participation voters Woman in General Election for Members of the Baubau City Regional People's Representative Council 2024. Problems​ study focused on gaps between height level participation numeric voters Woman with quality participation political in a way substantive , representative , and its influence to taking decision public . For answer problem said , research This use references theoretical from field administration public , participation politics , gender studies , and governance democracy . Data collected through interview in-depth , observation , and documentation with involving organizer elections , voters women , and members legislative women , then analyzed in a way qualitative use technique interactive data analysis . Research results show that mechanism administrative gender responsive elections , policies affirmative , and involvement meaningful Woman in institution organizer elections capable increase participation and trust Woman towards the democratic process . Although representation women in institutions legislative Still limited in a way quantitative , its existence give contribution substantive to policy more public​ inclusive and gender responsive . Research This conclude that strengthening commitment institutional , regulatory gender and culturally sensitive inclusive organization​ is key For overcome obstacle structural and cultural as well as speed up equality political women at the level local .
Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Poogalampa Kabupaten Buton Selatan Kuflia Muak Hara; Wa Ode Arsyiah; La Didi; Nurfitra Nurfitra; Siti Fanysya Juliya Asnur; Ririn Kurnianti; Dela Dela; Murti Ningsih; La Ode Dwiyan Pramono Darmin
Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kambampu.v4i1.2089

Abstract

Pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Poogalampa terletak di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, memiliki potensi budaya dan sumber daya alam yang besar, seperti tradisi Pilumeano We’e, kelapa sebagai agro-ekowisata, jagung, perikanan, dan rumput laut. Namun hal ini belum dikelola secara optimal sebagai destinasi ekowisata. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat tentang pemanfaatan potensi lokal sebagai basi pengembangan ekowisata. Metode yang dilakukan meliputi penyampain materi interaktif melalui kegiatan Sharing Session, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi partisipasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat desa yang hadir. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep ekowisata berbasis kearifan lokal, serta perubahan perspektif dalam melihat tradisi dan sumber daya alam sebagai peluang pengembangan desa wisata. Masyarakat mulai memahami bahwa tradisi budaya dan potensi alam yang ada dapat dikembangkan menjadi wisata berbasis pengalaman yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Kegiatan PkM ini juga mendorong partisipasi pemerintah dan masyarakat desa dalam perencangaan pengembangan desa wisata. Dengan demikian, pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Poogalampa terbukti relevan sebaga strategi pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi desa, serta pelestrarian budaya dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Batauga, Desa Poogalampa Rahmawati Rahmawati; La Didi; Wa Ode Arsyiah; La Ode Dwiyan Pramono Darmin; Farah Safriani; Alsah Miftah Shalih; Si Inda; Putri Widya Ningsi; Ilham Nur Irama
Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kambampu.v4i1.2100

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun pemanfaatannya, khususnya pada sektor perikanan, belum oktimal dan masih dihadapkan pada persoalan kesejahteraan masyarakat pesisir. Desa Poogalampa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, merupakan wilayah pesisir denga pontensi ekonomi lokal berupa hasil tanggakapan ikan yang selama ini masih dipasarkan dalam bentuk segara tanpa pengolahan lanjutan. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil perikanan, metode yang digunakan meliputi seminar pemberdyaan ekonomi local, diskusi interaktif, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukan adanya peningkatakan pemahaman masyarakat mengenai konsep pemberdayaan lokal, khusunya pentingnya pengelolaan hasil tangkapan ikan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan. Kegiatan ini juga menumbuhkan keasadaran akan pentingnya kerja sama dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
Kemitraan Layanan Perikanan Perspektif Governance di TPI Wameo Kota Baubau Ade Herwansyah; Rasmuin Rasmuin; La Didi
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1691

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskrispikan dan mengeksplorasi kemitraan layanan perikanan perspektif governance yaitu peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan perspektif governance di TPI Wameo Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapaun penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa satu peran pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu regulator, fasilitator, pembinaan, dan pengawasan, walaupun terdapat keinginan besar pihak swasta ingin menguasai fasilitas TPI untuk di kelola oleh pihak ketiga, kedua kemitraan masyarakat nelayan dengan sektor swasta dan pemerintah dalam pelayanan sektor perikanan di TPI Wameo berjalan sesuai tugasnya masing-masing dan ketiga peran swasta dalam pelayanan sektor perikanan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perikanan di Kota Baubau dan sekitranya. Pihak swasta telah membantu masyarakat nelayan dalam memberikan fasilitas penampungan ikan, pengangkutan ikan, dan menfasilitasi modal dan pemeliharaan kapal nelayan.
Inovasi Sistem Informasi Manajemen Laporan Absensi Pegawai (SIMALAPE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau Khairun Nisa; Rasmuin Rasmuin; La Didi
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguraikan penerapan inovasi absensi online SIMALAPE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau berdasarkan Teori Diffusion Inovasi Rogers yaitu keunggulan relatif (relative advantage), kesesuaian (compability), kerumitan (complexity), kemampuan diujicobakan (trialability) dan kemampuan diamati (observability). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam desain ini peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian yang ditentukan secara purposive sampling. Penelitian juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan model analisis interaktif yang dilanjutkan dengan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi absensi online SIMALAPE memiliki sejumlah atribut inovasi sebagaimana dijelaskan dalam Teori Diffusion Inovasi Rogers. Pada atribut keunggulan relatif (relative advantage), inovasi absensi online SIMALAPE menyajikan kebaruan informasi aktifitas pemerintahan dan perkembangan Kota Baubau kepada setiap pegawai, terdapat tiga waktu absensi dengan sistem keamanan satu handphone satu data pegawai sehingga meningkatkan kedisiplinan kehadiran, keberadaaan pegawai di kantor dan meminimalisir kecurangan pegawai melakukan titip absen. Juga terdapat wewenang validasi pimpinan untuk melakukan control kehadiran pegawai. Pada atribut kesesuaian (compability), cara penggunaan inovasi absensi online SIMALAPE sesuai dengan inovasi sebelumnya, sesuai kebutuhan pegawai, pimpinan dan organisasi akan kemudahan proses absensi, perekapan absen dan control kehadiran pegawai. Pada atribut kerumitan (complexity), inovasi absensi online SIMALAPE tidak memiliki kerumitan dalam proses penggunaannya, tetapi akan terdapat kendala apabila terjadi gangguan jaringan atau down server. Sedang pada atribut kemampuan diujicobakan (trialability), penerapan inovasi absensi online SIMALAPE diawali sosialisasi, tidak melalui uji coba pada kelompok pegawai tertentu melainkan langsung pada semua pegawai karena pengembangan dari inovasi sebelumnya dan wajib digunakan oleh setiap pegawai. Kemudian pada atribut kemampuan diamati (observability), inovasi absensi online SIMALAPE menunjukkan perbaikan kedisiplinan kehadiran dan keberadaan pegawai di kantor dan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengamati dan mengontrol kehadiran pegawai.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Darfin Darfin; La Didi; Wa ode Arsyiah
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 1, April 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i1.2042

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dengan menitikberatkan pada aspek kinerja, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Peneliti memakai cara kualitatif deskriptif. Mereka mewawancarai orang, mengamati, dan mempelajari dokumen. Subjek penelitian adalah perangkat desa dan warga. Hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa bermacam-macam. Beberapa program berjalan bagus. Namun, program lain belum maksimal. Partisipasi warga saat rencana dan pengambilan keputusan masih sedikit. Akibatnya, warga kurang terlibat mengawasi pemakaian dana. Transparansi dan pertanggungjawaban dana desa juga masih sulit. Ini karena warga kurang paham soal cara dan pembagian anggaran. Sistem pengawasan yang lemah membuat potensi penyelewengan naik. Ini juga mengurangi kepercayaan publik.. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan transparansi informasi keuangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi guna mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Pariwisata Sudi Wisata Pantai Lagunci Desa Bahari 3 Buton Selatan Riyana B. Makian; La Didi; Wa Ode Arsyiah
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 1, April 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i1.2046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci di Desa Bahari 3, Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat lokal, pengelola wisata, dan pemerintah desa, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta pemanfaatan hasil pengelolaan pariwisata, terutama dalam kegiatan operasional, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat pasif dan masyarakat belum dilibatkan secara resmi dalam proses evaluasi pengelolaan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci masih didominasi oleh pendekatan top-down dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif dan inklusif pada seluruh tahapan pengelolaan pariwisata guna mendukung keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.