Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Sosial dan Sains JURNAL SOSIOLOGI MIABHARI
Tenri, Andi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
STARTING CONDITION DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGEMBANGAN DESA WISATA KABUPATEN BUTON Zaitun, Zaitun; Tenri, Andi; Hisanuddin, La Ode Syaiful Islamy
Governance Vol. 13 No. 1 (2025): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v13i1.10211

Abstract

This study aims to analyze how Starting Condition in collaborative governance of tourism village development in Buton Regency. This study uses Qualitative methods, Data analysis techniques by preparing data and organizing data, reducing data and presenting data. This study uses the theory of Ansel and Gash which divides starting conditions in collaborative governance into Power Resource Knowledge Asymmetries, Incentives for and Constraints on Participation, and Prehistory of Cooperation or Conflict (initial trust level). The results of the study show that: Power Resource Knowledge between stakeholders is a problem that is often found in collaborative governance. This imbalance can lead to the dominance of stronger actors, which affects not only the decision-making process but also the results of collaboration. Likewise, Incentives for participation optimal participation is often hampered by imbalances of power, imbalances of knowledge, limited resources, and complicated bureaucratic processes. Therefore, to improve the effectiveness of collaborative governance, it is important to overcome these constraints, such as increasing the capacity of community knowledge, improving access to resources, and simplifying bureaucratic procedures, so that all actors can participate more actively in managing tourism villages. In addition, the fear of conflict that when stakeholders are interdependent, high levels of conflict can provide great benefits for collaborative governance. Policy deadlock can actually provide a strong impetus for collaborative governance, therefore high conflict is not always a barrier to collaboration. In many literatures it is explained that stakeholders see that they cannot achieve the desired goals without engaging in the collaboration process even though there are conflicting interests from other stakeholders.
Peran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Didi, La; Aulia, Rodiana; Tenri, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57747

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator dalam proses implementasi rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengumpul data, mengornisir data, interpretasi data, menganlisisis dan menjajikan data. Instrument utama dalam penelitian adalah peneliti. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan Kesimpulan atau verifikasi data. Kebashan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, teknik dan waktu. Temuan penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam penurunan emisi gas rumah kaca tampaknya telah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan adanya program tersebut yang termuat dalam Perda no 7 tahun 2924 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, meskipun efektivitasnya masih bisa jadi perlu dicermati lebih mendalam. Namun belum ada kebijakan khusus terkait program penurunan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan. Selanjutnya peran pemerintah sebagai fasilitator untuk menurunkan emsisi gas rumah kaca masih terbatas, selain itu dinas terkait belum menfasilitasi program tersebut dengan membangun koodinasi lintas sectoral. Pemerintah daerah telah menfalisitasi upaya tersebut namun masih parsial dan belum secara konprehensil menangani program tersebut. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator dalam penurunan emisi gas rumah kaca, telah dilakukan dengan berbagai rencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, namun rencana tersebut masih parsial.
Akuntabilitas Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan Tenri, Andi; Said, Risal; Abidin, Zainul
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i1.3925

Abstract

This study aims to describe performance accountability in accelerating stunting reduction in South Buton District, concerning four main indicators: strategic planning, performance measurement, performance reporting, and utilization of performance data. Using a qualitative method with a descriptive approach, this research was conducted in South Buton District with 8 informants from Regional Apparatus Organizations that manage stunting. Data were collected through interviews and documentation, while data analysis was done by data presentation, reduction, and conclusion drawing. The results showed that performance accountability for accelerating stunting reduction was not optimal. Strategic planning has not fully integrated stunting reduction efforts in planning documents and appropriate budget allocations. Performance measurement does not fully cover specific and sensitive interventions with low achievements. Performance reporting has not been carried out periodically and on time, and performance data has also not been fully used for planning and budgeting for the next period.
Pengaruh Digitalisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Penumpang Di Terminal Penumpang Pelabuhan Murhum Baubau Tenri, Andi; Jumadi, Jumadi; Puspitaningtyas, Riche Ajeng
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 8 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i8.32406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Murhum Baubau. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 100 responden yang merupakan pengguna jasa terminal. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, dan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara digitalisasi dengan masing-masing dimensi kualitas pelayanan. Dengan menggunakan uji Chi-Square, penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan yang signifikan variabel digitalisasi terhadap variabel kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dimensi bukti fisik, keandalan, dan jaminan, dengan nilai signifikansi < 0,05. Namun, digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dimensi daya tanggap dan empati, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi > 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi mampu meningkatkan aspek fisik dan kepercayaan terhadap pelayanan, namun belum mampu meningkatkan aspek interaksi dan kepedulian petugas terhadap penumpang secara personal. Temuan ini memberikan implikasi bagi peningkatan pelayanan publik berbasis digital agar tidak hanya fokus pada efisiensi sistem, tetapi juga pada pendekatan yang lebih humanis.
Peran Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Lanaba, Hasfila; Amin, Hartini; Tenri, Andi
Jurnal Sosiologi Miabhari Volume 1, Number 2, January 2024
Publisher : LeRIn - Universitas Dayanu Ikhsanuddin - Prodi. Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/jsm.v1i2.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pendamping sosial dan tantangan yang dihadapi pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu terdiri dari empat peran, yaitu: 1) fasilitator yaitu memberikan motivasi kepada keluarga penerima bantuan, serta memfasilitasi ketika terjadi permasalahan. 2) edukator yaitu melakukan sosialisasi, dan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). 3) utusan atau perwakilan yaitu mengunjungi dan menjalin kerjasama dengan pihak posyandu, sekolah, dan pemerintah Desa Batuawu. Dan, 4) teknikal, yaitu peran tata kelola administrasi keluarga penerima bantuan PKH
Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kecamatan Wolio Kota Baubau Rahim, Roslina; Tenri, Andi
Jurnal Sosiologi Miabhari Volume 3, Nomor 1, July 2025
Publisher : LeRIn - Universitas Dayanu Ikhsanuddin - Prodi. Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/jsm.v3i1.1915

Abstract

This article examines the dynamics of public response to the implementation of legislative recess activities conducted by members of the Regional House of Representatives (DPRD) in Wolio District, Baubau City, through the lens of social psychology. The study focuses on three interrelated aspects: citizens perceptions of the legislators motives for attending recess sessions, their attitudes toward the implementation of these sessions, and the forms of participation that emerge throughout the process. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with residents, community leaders, and local administrative figures. The findings reveal that positive perceptions of DPRD members, particularly those who engage in open and direct communication, contribute significantly to the development of proactive attitudes and increased civic participation. Public attitudes are shaped by their evaluation of the usefulness of the recess, the quality of the communication process, and the extent to which their aspirations are acknowledged and addressed. Nevertheless, citizen participation remains limited in the early stages of planning, such as community-level deliberations, which are often perceived as exclusive and not fully accessible. Trust in the recess process is largely constructed through lived experience, social influence, and a sustained sense of political involvement. Recess sessions that lack concrete follow-up actions tend to provoke feelings of apathy among constituents. Therefore, the presence of DPRD members must be accompanied by a substantive commitment to listen actively and respond meaningfully to public concerns. This study underscores the critical importance of fostering social trust as a foundational element for meaningful political participation at the local level.
Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Aswawi, Nafsiah; Tenri, Andi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 25 No. 2 (2025): Ecosystem Vol. 25 No 2, Mei - Agustus Tahun 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v25i2.6695

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tipologi dan tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan adalah pembobotan dan qounten analisis melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa tifologi kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu adalah permukiman kumuh yang berlokasi pada daerah dataran tinggi dan termasuk kategori kumuh sedang yang memerlukan penanganan dan pengendalian secara komprehensif dan berkelanjutan. The purpose of this study was to determine the typology and level of slum areas in the Bonelemo City urban slum area, Bajo Barat District, Luwu Regency. The research method used is weighting and quotient analysis through qualitative and quantitative approaches, both primary and secondary data, which are then described in the form of sentences that are in accordance with the main problem being studied. The results of the analysis show that the typology of the Bonelemo City urban slum area, Bajo Barat District, Luwu Regency is a slum area located in a highland area and is included in the medium slum category that requires comprehensive and sustainable handling and control.
Co-Authors Aswawi, Nafsiah Aulia, Rodiana Didi, La Hartini Amin Jumadi Jumadi La Ode Syaiful Islamy Lanaba, Hasfila Puspitaningtyas, Riche Ajeng Rahim, Roslina Said, Risal Zainul Abidin Zaitun Zaitun