Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Education and Learning (EduLearn) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Ecosystem Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Sains dan Kesehatan JURNAL SOSIOLOGI MIABHARI
Tenri, Andi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
STARTING CONDITION DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGEMBANGAN DESA WISATA KABUPATEN BUTON Zaitun, Zaitun; Tenri, Andi; Hisanuddin, La Ode Syaiful Islamy
Governance Vol. 13 No. 1 (2025): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v13i1.10211

Abstract

This study aims to analyze how Starting Condition in collaborative governance of tourism village development in Buton Regency. This study uses Qualitative methods, Data analysis techniques by preparing data and organizing data, reducing data and presenting data. This study uses the theory of Ansel and Gash which divides starting conditions in collaborative governance into Power Resource Knowledge Asymmetries, Incentives for and Constraints on Participation, and Prehistory of Cooperation or Conflict (initial trust level). The results of the study show that: Power Resource Knowledge between stakeholders is a problem that is often found in collaborative governance. This imbalance can lead to the dominance of stronger actors, which affects not only the decision-making process but also the results of collaboration. Likewise, Incentives for participation optimal participation is often hampered by imbalances of power, imbalances of knowledge, limited resources, and complicated bureaucratic processes. Therefore, to improve the effectiveness of collaborative governance, it is important to overcome these constraints, such as increasing the capacity of community knowledge, improving access to resources, and simplifying bureaucratic procedures, so that all actors can participate more actively in managing tourism villages. In addition, the fear of conflict that when stakeholders are interdependent, high levels of conflict can provide great benefits for collaborative governance. Policy deadlock can actually provide a strong impetus for collaborative governance, therefore high conflict is not always a barrier to collaboration. In many literatures it is explained that stakeholders see that they cannot achieve the desired goals without engaging in the collaboration process even though there are conflicting interests from other stakeholders.
Peran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Didi, La; Aulia, Rodiana; Tenri, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57747

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator dalam proses implementasi rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengumpul data, mengornisir data, interpretasi data, menganlisisis dan menjajikan data. Instrument utama dalam penelitian adalah peneliti. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan Kesimpulan atau verifikasi data. Kebashan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, teknik dan waktu. Temuan penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam penurunan emisi gas rumah kaca tampaknya telah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan adanya program tersebut yang termuat dalam Perda no 7 tahun 2924 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, meskipun efektivitasnya masih bisa jadi perlu dicermati lebih mendalam. Namun belum ada kebijakan khusus terkait program penurunan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan. Selanjutnya peran pemerintah sebagai fasilitator untuk menurunkan emsisi gas rumah kaca masih terbatas, selain itu dinas terkait belum menfasilitasi program tersebut dengan membangun koodinasi lintas sectoral. Pemerintah daerah telah menfalisitasi upaya tersebut namun masih parsial dan belum secara konprehensil menangani program tersebut. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator dalam penurunan emisi gas rumah kaca, telah dilakukan dengan berbagai rencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, namun rencana tersebut masih parsial.
Akuntabilitas Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan Tenri, Andi; Said, Risal; Abidin, Zainul
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i1.3925

Abstract

This study aims to describe performance accountability in accelerating stunting reduction in South Buton District, concerning four main indicators: strategic planning, performance measurement, performance reporting, and utilization of performance data. Using a qualitative method with a descriptive approach, this research was conducted in South Buton District with 8 informants from Regional Apparatus Organizations that manage stunting. Data were collected through interviews and documentation, while data analysis was done by data presentation, reduction, and conclusion drawing. The results showed that performance accountability for accelerating stunting reduction was not optimal. Strategic planning has not fully integrated stunting reduction efforts in planning documents and appropriate budget allocations. Performance measurement does not fully cover specific and sensitive interventions with low achievements. Performance reporting has not been carried out periodically and on time, and performance data has also not been fully used for planning and budgeting for the next period.
Pengaruh Digitalisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Penumpang Di Terminal Penumpang Pelabuhan Murhum Baubau Tenri, Andi; Jumadi, Jumadi; Puspitaningtyas, Riche Ajeng
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 8 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i8.32406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan penumpang di Terminal Penumpang Pelabuhan Murhum Baubau. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 100 responden yang merupakan pengguna jasa terminal. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, dan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara digitalisasi dengan masing-masing dimensi kualitas pelayanan. Dengan menggunakan uji Chi-Square, penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan yang signifikan variabel digitalisasi terhadap variabel kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dimensi bukti fisik, keandalan, dan jaminan, dengan nilai signifikansi < 0,05. Namun, digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dimensi daya tanggap dan empati, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi > 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi mampu meningkatkan aspek fisik dan kepercayaan terhadap pelayanan, namun belum mampu meningkatkan aspek interaksi dan kepedulian petugas terhadap penumpang secara personal. Temuan ini memberikan implikasi bagi peningkatan pelayanan publik berbasis digital agar tidak hanya fokus pada efisiensi sistem, tetapi juga pada pendekatan yang lebih humanis.
Peran Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Lanaba, Hasfila; Amin, Hartini; Tenri, Andi
Jurnal Sosiologi Miabhari Volume 1, Number 2, January 2024
Publisher : LeRIn - Universitas Dayanu Ikhsanuddin - Prodi. Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/jsm.v1i2.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pendamping sosial dan tantangan yang dihadapi pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu terdiri dari empat peran, yaitu: 1) fasilitator yaitu memberikan motivasi kepada keluarga penerima bantuan, serta memfasilitasi ketika terjadi permasalahan. 2) edukator yaitu melakukan sosialisasi, dan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). 3) utusan atau perwakilan yaitu mengunjungi dan menjalin kerjasama dengan pihak posyandu, sekolah, dan pemerintah Desa Batuawu. Dan, 4) teknikal, yaitu peran tata kelola administrasi keluarga penerima bantuan PKH
Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kecamatan Wolio Kota Baubau Rahim, Roslina; Tenri, Andi
Jurnal Sosiologi Miabhari Volume 3, Nomor 1, July 2025
Publisher : LeRIn - Universitas Dayanu Ikhsanuddin - Prodi. Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/jsm.v3i1.1915

Abstract

This article examines the dynamics of public response to the implementation of legislative recess activities conducted by members of the Regional House of Representatives (DPRD) in Wolio District, Baubau City, through the lens of social psychology. The study focuses on three interrelated aspects: citizens perceptions of the legislators motives for attending recess sessions, their attitudes toward the implementation of these sessions, and the forms of participation that emerge throughout the process. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with residents, community leaders, and local administrative figures. The findings reveal that positive perceptions of DPRD members, particularly those who engage in open and direct communication, contribute significantly to the development of proactive attitudes and increased civic participation. Public attitudes are shaped by their evaluation of the usefulness of the recess, the quality of the communication process, and the extent to which their aspirations are acknowledged and addressed. Nevertheless, citizen participation remains limited in the early stages of planning, such as community-level deliberations, which are often perceived as exclusive and not fully accessible. Trust in the recess process is largely constructed through lived experience, social influence, and a sustained sense of political involvement. Recess sessions that lack concrete follow-up actions tend to provoke feelings of apathy among constituents. Therefore, the presence of DPRD members must be accompanied by a substantive commitment to listen actively and respond meaningfully to public concerns. This study underscores the critical importance of fostering social trust as a foundational element for meaningful political participation at the local level.
Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Aswawi, Nafsiah; Tenri, Andi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 25 No. 2 (2025): Ecosystem Vol. 25 No 2, Mei - Agustus Tahun 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v25i2.6695

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tipologi dan tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan adalah pembobotan dan qounten analisis melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa tifologi kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu adalah permukiman kumuh yang berlokasi pada daerah dataran tinggi dan termasuk kategori kumuh sedang yang memerlukan penanganan dan pengendalian secara komprehensif dan berkelanjutan. The purpose of this study was to determine the typology and level of slum areas in the Bonelemo City urban slum area, Bajo Barat District, Luwu Regency. The research method used is weighting and quotient analysis through qualitative and quantitative approaches, both primary and secondary data, which are then described in the form of sentences that are in accordance with the main problem being studied. The results of the analysis show that the typology of the Bonelemo City urban slum area, Bajo Barat District, Luwu Regency is a slum area located in a highland area and is included in the medium slum category that requires comprehensive and sustainable handling and control.
Efektivitas Pelaksanaan Program Stunting di Kabupaten Buton Tengah: Effectiveness of Stunting Program Implementation in Buton Tengah Regency Prasetyani, Reyni; Tenri, Andi; Asmiddin, Asmiddin
Jurnal Sains dan Kesehatan Vol. 6 No. 3 (2024): J. Sains Kes.
Publisher : Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25026/jsk.v6i3.2461

Abstract

Stunting is a condition where a person has a height that is not in accordance with their age. The stunting condition in Buton Tengah Regency is one of the highest in Southeast Sulawesi Province. To find out the extent of the implementation of the stunting reduction program in Buton Tengah Regency, it is necessary to analyze the effectiveness of the stunting program with a decrease in the incidence of stunting in Buton Tengah Regency in 2023. This study is a non-experimental descriptive study by looking at the effectiveness of the stunting program with a decrease in the prevalence of stunting in Buton Tengah Regency in 2023. The results of the analysis show that there was an increase in the prevalence of stunting from 2022 to 2023, namely from 1621 stunting incidents to 1805 incidents. This shows that the stunting program in Buton Tengah Regency has not been effective in reducing the incidence of stunting as a whole in Buton Tengah Regency. However, the stunting program has been effective in reducing the incidence of stunting in three sub-districts, namely Gu, East Mawasangka, and Sangia Wambulu Districts. Keywords:          effectiveness, program, stunting   Abstrak Stunting adalah suatu kondisi seseorang memiliki keadaan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Kondisi stunting di Kabupaten Buton Tengah menduduki salah satu urutan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah, maka perlu dilakukan analisis efektivitas program stunting dengan penurunan angka kejadian stunting di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non eksperimental dengan melihat efektivitas program stunting dengan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi kenaikan prevalensi stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari kejadian stunting sebesar 1621 menjadi sebesar 1805 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa program stunting di Kabupaten Buton Tengah belum efektif dalam menurunkan kejadian stunting secara menyeluruh di Kabupaten Buton Tengah. Namun, program stunting telah efektif menurunkan kejadian stunting di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gu, Mawasangka Timur, dan Sangia Wambulu. Kata Kunci:         efektivitas, program, stunting
Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Buton Didi, La; Tenri, Andi; Mustamar, Mustamar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i5.59610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik manajemen pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, guna memastikan efektivitas pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peran peneliti adalah sebagai instrumen utama. Adapaun sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengn teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pengorganisian, reduksi dan penyajian data menggunakan alat IA chatGPT. Keabsahan data meliputi kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menujukan bahwa Manajemen perencanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Buton telah dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti struktur organisasi serta prosedur teknis yang berlaku. Setiap unit melaksanakan tugas sesuai regulasi, terutama mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala anggaran dan kurang tepatnya penetapan prioritas. Kedua; pengorganisasian dalam pelaksanaan swakelola dilakukan dengan melibatkan Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas, dengan peran pengarahan dari PA/KPA. Proses ini berjalan cukup baik, mulai dari identifikasi usulan hingga evaluasi kegiatan. Namun, koordinasi dan pemahaman tugas antar tim masih belum merata. Ketiga; pengarahan pemeliharaan jalan telah dilakukan sesuai prosedur, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal kelembagaan, SOP teknis, dan kapasitas sumber daya. Akibatnya, efektivitas dan akuntabilitas hasil pekerjaan belum sepenuhnya tercapai. Dan keempat; keberhasilan pengendalian pemeliharaan jalan sangat bergantung pada integritas, dokumentasi yang baik, serta keterbukaan komunikasi antar tim dan pemangku kepentingan. Tata kelola berbasis prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi aspek penting dalam menunjang keberlanjutan infrastruktur
Peran Stakeholder Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tenri, Andi; Didi, La; Gufran , Gufran
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i5.59612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran empat stakeholder utama—pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat—dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Buton. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, memungkinkan interaksi sosial yang lebih humanis dan dinamis antara peneliti dan para pemangku kepentingan. Peneliti menjadi instrumen utama dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buton selama tiga bulan, dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen terkait. Teknik analisis data meliputi pengorganisasian, reduksi, dan penyajian data, dengan uji keabsahan berdasarkan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, namun partisipasi publik masih bersifat terbatas. Akademisi memiliki potensi besar, tetapi keterlibatannya masih rendah akibat hambatan sistemik dan kurangnya dukungan anggaran. Sektor swasta menunjukkan keterlibatan pragmatis tanpa integrasi dalam visi pembangunan jangka panjang. Sementara itu, masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik, dengan pengaruh yang minim terhadap kebijakan ruang. Rekomendasi mencakup penguatan partisipasi substantif masyarakat melalui pelatihan dan forum deliberatif; optimalisasi peran akademisi dengan dukungan kebijakan dan riset kolaboratif; serta kolaborasi multipihak untuk peningkatan kapasitas SDM, sertifikasi, dan pemerataan edukasi tata ruang yang lebih merata dan berkelanjutan.
Co-Authors Asmiddin, Asmiddin Aswawi, Nafsiah Aulia, Rodiana Didi, La Gufran , Gufran Hartini Amin I Wayan Gede Suarjana Jumadi Jumadi La Ode Syaiful Islamy Lanaba, Hasfila Marleni Marleni Mustamar, Mustamar Prasetyani, Reyni Puspitaningtyas, Riche Ajeng Rahim, Roslina Said, Risal Sasea, Sanita Carolina Siti Fathimah Zainul Abidin Zaitun Zaitun