Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BUTON SELATAN La Didi; Endy Nur Pratomo; Asmiddin Asmiddin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1250

Abstract

Kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara di Kabupaten Buton Selatan, tidak seperti yang diharapkan, dimana beberapa CPNS yang lulus pasing grade tidak diakui. Hal ini menunjukan implementasi kebijakan belum sesuai standar. Implementasi kebijakan diukur dengan indikator sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan, namun masih ada yang curang dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal dan informal. Karakteristik agen pelaksana memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil. Disposisi implementor menerima dan melaksanakan rekrutmen aparatur sipil negara sesuai dengan regulasi. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk kemajuan daerah dari segi kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta membuka lapangan pekerjaan dan berkesempatan menjadi abdi negara bagi masyarakat.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton Tengah Mukmin, Hasban; Ramadhan, Syahril; Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mayarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah diawali mulai dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pada kegiatan sosialisasi yang membahas rencana pembangunan jalan beserta bagian tanah dan atau bangunan milik masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan. Pada pengambilan keputusan ini mengarah pada kesediaan masyarakat membebaskan tanah yang mereka miliki untuk mendukung pembangunan jalan. Sebagian masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk berpartisipasi tetapi terdapat pula masyarakat yang berpartisipasi karena harus tunduk pada keputusan pemerintah. Dalam proses ini pengambilan keputusan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat ini belum dapat mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tidak berlaku otoriter melainkan melakukan pendekatan holistik sehingga keputusan yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak dan pemabngunan jalan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan dan pemanfatan hasil. Masyarakat belum terlibat dalam evaluasi capaian pembangunan infrastruktur jalan tetapi masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah berhasil. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah terdiri dari faktor intrinsic (pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat) dan juga faktor ekstrinsik (kepemimpinan khususnya terkait pola komunikasi dan sanksi sosial dalam masyarakat). Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sebagian besar tanah milik masyarakat yang terdampak belum memiliki Sertifikat Hak Milik sehingga proses pembebasan lahan hanya berlangsung berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat tanpa adanya proses administrasi yang melibatkan lembaga terkait lainnya.
Akuntabilitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1501

Abstract

Penelitian ini membahas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Buton, dimana kegiatan pendaftaran tanah komprehensif yang melibatkan pengumpulan dan verifikasi data fisik dan hukum objek tanah di dalam area tertentu. Pemerintah melalui Badan Pertanahan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini, sedangkan masyarakat bertanggung jawab atas penyiapan data guna penerbitan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukan pentingnya akuntabilitas dalam program PTSL, karena memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya Akuntabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu merekomendasikan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program PTSL dan peran akuntabilitas dalam mencapai tujuannya.
Akuntabilitas Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Herman, La Ode; Didi, La; Abidin, Zainul
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton pada beberapa hal unsur memikirkan masa depan. Namun, masih banyak juga ditemukan kegiatan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan pengelolaan aset kurang memikirkan masa depan. Pengambil kebijakan mempertimbangkan tujuan kebijakan yakni untuk pemenuhan pelaksanaan tugas sekretariat daerah. Namun terdapat beberapa kegiatan yang bermasalah yang tidak mempertimbangkan pemenuhan pelaksanaan tugas. Pengambil kebijakan telah mempertimbangkan sasaran kebijakan, namun adanya aset yang hilang dan dipindahtangankan tanpa alasan yang kuat dan idak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kasus tidak sepenuhnya pengambil kebijakan memikirkan kepentingan banyak pihak. Misalnya untuk mengadakan barang yang kualitasnya rendah. Pengambil kebijakan memperhatikan penyajian informasi aset. Namun laporan tidak sepenuhnya menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya, ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Pembuat kebijakan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil namun masih sering ada masalah. Meski secara formal mampu mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya, tetapi secara esensial hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Efektivitas Program Kemitraan Bidan dan Dukun dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Buton Utara Bangki, Zakia; Ramadhan, Syahril; Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan program kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Buton Utara. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Buton Utara belum efektif sesuai dengan rencana, karena belum memberikan kontribusi terhadap perubahan pengetahuan. Hal ini dikarenakan sosialisasi dan penyampaian informasi belum mengkomunikasikan secara baik kepada penerima program. Sehingga pengetahuan masyarakat khususnya dukun dalam kemitraan bidan dan dukun hanya sebatas persalinan di fasilitas kesehatan. Terkait Ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif dalam pelaksanaannya. Penentuan sasaran berdasarkan peraturan Bupati dan pedoman penerapan kemitraan bidan dan dukun serta pemantauan program dilakukan melalui mini lokakarya (Minlok). Sedangkan pencapaian tujuan program cukup efektif dalam pelaksanaannya namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang belum memenuhi target nasional, angka kematian ibu dan bayi terjadi penurunan tetapi belum mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Kedepannya Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara lebih mengoptimalkan program dari segala aspek dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Public Service Transformation Can Change Fishermen's Community Thinking and Behavior on Regency Buton Didi, La
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 4 (2024): October 2024
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v5i4.1301

Abstract

This transformation is carried out using three approaches: support, capacity and value or benefits of the Gitar Kombena application. These approaches are closely related to the change of mindset and behaviour in the public sector service. The transformation aims to improve the efficiency and efficiency of public services as well as provide ease of access, transparency, and accountability to the needs of the public. This research uses descriptive methods. Researchers collect data through interviews, observations, and documentation. Data collected is analyzed from the collection stage, data condensation, data verification and conclusion. Research results show that the transformation is supported by government and infrastructure, but limited to finance, and public knowledge in the use of digital services. As for the capacity of human resources bureaucracy contributes to improving the quality of public services, while the benefits of using the application Gitar Kombena has promoted services that are effective, efficient, accountable, transparent and successfully changing the mindset and behavior of the public as well as bureaucracies in the public service. Further research is needed on the impact of transformation on the economy of the fishing community.
Peran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Didi, La; Aulia, Rodiana; Tenri, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57747

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator dalam proses implementasi rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengumpul data, mengornisir data, interpretasi data, menganlisisis dan menjajikan data. Instrument utama dalam penelitian adalah peneliti. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan Kesimpulan atau verifikasi data. Kebashan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, teknik dan waktu. Temuan penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam penurunan emisi gas rumah kaca tampaknya telah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan adanya program tersebut yang termuat dalam Perda no 7 tahun 2924 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, meskipun efektivitasnya masih bisa jadi perlu dicermati lebih mendalam. Namun belum ada kebijakan khusus terkait program penurunan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan. Selanjutnya peran pemerintah sebagai fasilitator untuk menurunkan emsisi gas rumah kaca masih terbatas, selain itu dinas terkait belum menfasilitasi program tersebut dengan membangun koodinasi lintas sectoral. Pemerintah daerah telah menfalisitasi upaya tersebut namun masih parsial dan belum secara konprehensil menangani program tersebut. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator dalam penurunan emisi gas rumah kaca, telah dilakukan dengan berbagai rencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, namun rencana tersebut masih parsial.
Strategi Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Buton Rahmawati, Rahmawati; Didi, La; Fitrah, La Ode Muhamad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57748

Abstract

Pengamanan aset tetap tanah pemerintah daerah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam pengamanan aset tetap tanah yang melibatkan berbagai faktor, seperti ketidaklengkapan sertifikasi dan penguasaan oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengamanan aset tetap tanah dengan menggunakan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain parallel convergent yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner dengan melibatkan 30 responden yang terdiri dari pejabat pengelola aset daerah dan pegawai terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton berada pada posisi strategi agresivitas, yang berarti kekuatan internal dapat dimaksimalkan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa alternatif strategi yang dirumuskan antara lain memaksimalkan penggunaan anggaran pengamanan untuk sertifikasi aset tanah, melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengamanan, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Strategi terbaik adalah memaksimalkan anggaran pengamanan untuk sertifikasi aset melalui kemitraan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, yang melibatkan program kerja seperti inventarisasi aset, penetapan timeline sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang dapat meningkatkan pengamanan aset tetap tanah dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Buton.
Akuntabilitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton Masri, Febby; Abidin, Zainul; Didi, La
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 12 No 1 (2025): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v12i1.8535

Abstract

This study aims to describe public service accountability at the Buton Regency Manpower Office. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. The results showed that public service accountability at the Manpower Office that in organising passport recommendation services for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) has worked in accordance with references and laws and regulations and other regulations governing technical and administrative requirements. In dealing with obstacles that occur to service users, it is very responsive and the priority of the interests of service needs is quite well met with the discipline of the presence of service officers and the behaviour of officers in providing services. However, there are still some weaknesses that must be improved in service references such as service standards that have not been updated according to the latest provisions as well as in the aspect of prioritising the interests of service users in terms of providing facilities and infrastructure in handling complaints and facilities that are still limited in supporting service activities.
Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Buton Didi, La; Tenri, Andi; Mustamar, Mustamar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i5.59610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik manajemen pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, guna memastikan efektivitas pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peran peneliti adalah sebagai instrumen utama. Adapaun sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengn teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pengorganisian, reduksi dan penyajian data menggunakan alat IA chatGPT. Keabsahan data meliputi kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menujukan bahwa Manajemen perencanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Buton telah dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti struktur organisasi serta prosedur teknis yang berlaku. Setiap unit melaksanakan tugas sesuai regulasi, terutama mengacu pada Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala anggaran dan kurang tepatnya penetapan prioritas. Kedua; pengorganisasian dalam pelaksanaan swakelola dilakukan dengan melibatkan Tim Persiapan, Pelaksana, dan Pengawas, dengan peran pengarahan dari PA/KPA. Proses ini berjalan cukup baik, mulai dari identifikasi usulan hingga evaluasi kegiatan. Namun, koordinasi dan pemahaman tugas antar tim masih belum merata. Ketiga; pengarahan pemeliharaan jalan telah dilakukan sesuai prosedur, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal kelembagaan, SOP teknis, dan kapasitas sumber daya. Akibatnya, efektivitas dan akuntabilitas hasil pekerjaan belum sepenuhnya tercapai. Dan keempat; keberhasilan pengendalian pemeliharaan jalan sangat bergantung pada integritas, dokumentasi yang baik, serta keterbukaan komunikasi antar tim dan pemangku kepentingan. Tata kelola berbasis prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi aspek penting dalam menunjang keberlanjutan infrastruktur