Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BUTON SELATAN ]]>
<![CDATA[La Didi]]>;
<![CDATA[Endy Nur Pratomo]]>;
<![CDATA[Asmiddin Asmiddin]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1250
<![CDATA[Kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara di Kabupaten Buton Selatan, tidak seperti yang diharapkan, dimana beberapa CPNS yang lulus pasing grade tidak diakui. Hal ini menunjukan implementasi kebijakan belum sesuai standar. Implementasi kebijakan diukur dengan indikator sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan, namun masih ada yang curang dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal dan informal. Karakteristik agen pelaksana memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil. Disposisi implementor menerima dan melaksanakan rekrutmen aparatur sipil negara sesuai dengan regulasi. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk kemajuan daerah dari segi kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta membuka lapangan pekerjaan dan berkesempatan menjadi abdi negara bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[The Governance of Non-Cash Food Assistance Provision in Enhancing the Well-being of the Community in the City of Baubau ]]>
<![CDATA[La Didi]]>;
<![CDATA[Asmiddin Asmiddin]]>
<![CDATA[ Khazanah Sosial Vol 5, No 3 (2023): Khazanah Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/ks.v5i3.28061
<![CDATA[The provision of non-cash food assistance in Baubau City has faced critical challenges due to mismanagement, resulting in eligible individuals not receiving their entitled benefits and the failure of the assistance program to effectively enhance the community's welfare. These issues can be primarily attributed to poor governance practices. In this study, we aim to investigate the governance of non-cash food assistance in Baubau City, focusing on three key dimensions: accountability, transparency, and community participation. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through interviews with relevant stakeholders, selected through purposive sampling, as well as observations of beneficiary community groups and an analysis of program documents related to non-cash food assistance. The research findings highlight significant shortcomings in the governance of the program, particularly in terms of accountability, transparency, and community engagement. These issues underscore the urgent need for improved governance practices to ensure that non-cash food assistance effectively contributes to the prosperity and self-sufficiency of the communities it serves.]]>
<![CDATA[Alleviating Extreme Poverty Through Community Empowerment Programs ]]>
<![CDATA[La Didi]]>
<![CDATA[ Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 6 (2024): Advances in Social Humanities Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahabat Publikasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/adv.v2i6.252
<![CDATA[Extreme poverty remains a persistent issue in Indonesia, particularly in Central Buton Regency, despite numerous government initiatives. Efforts to alleviate poverty have yet to yield substantial results, with significant disparities between rural and urban areas. This study aims to assess the impact of community empowerment programs on reducing extreme poverty in Central Buton Regency, Indonesia. Using a qualitative descriptive design, data were collected through interviews, observations, and documentation involving individuals living in extreme poverty and government officials managing poverty alleviation programs. The data were analyzed using descriptive statistics and thematic analysis, with findings validated through data source triangulation. The results indicate that community empowerment programs play a crucial role in reducing extreme poverty, though there are discrepancies between expected and actual outcomes. Further research is needed to explore the long-term impact of these programs on poverty reduction in the region.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton Tengah ]]>
<![CDATA[Mukmin, Hasban]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Syahril]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1498
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mayarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah diawali mulai dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pada kegiatan sosialisasi yang membahas rencana pembangunan jalan beserta bagian tanah dan atau bangunan milik masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan. Pada pengambilan keputusan ini mengarah pada kesediaan masyarakat membebaskan tanah yang mereka miliki untuk mendukung pembangunan jalan. Sebagian masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk berpartisipasi tetapi terdapat pula masyarakat yang berpartisipasi karena harus tunduk pada keputusan pemerintah. Dalam proses ini pengambilan keputusan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat ini belum dapat mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tidak berlaku otoriter melainkan melakukan pendekatan holistik sehingga keputusan yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak dan pemabngunan jalan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan dan pemanfatan hasil. Masyarakat belum terlibat dalam evaluasi capaian pembangunan infrastruktur jalan tetapi masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah berhasil. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah terdiri dari faktor intrinsic (pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat) dan juga faktor ekstrinsik (kepemimpinan khususnya terkait pola komunikasi dan sanksi sosial dalam masyarakat). Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sebagian besar tanah milik masyarakat yang terdampak belum memiliki Sertifikat Hak Milik sehingga proses pembebasan lahan hanya berlangsung berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat tanpa adanya proses administrasi yang melibatkan lembaga terkait lainnya.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1501
<![CDATA[Penelitian ini membahas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Buton, dimana kegiatan pendaftaran tanah komprehensif yang melibatkan pengumpulan dan verifikasi data fisik dan hukum objek tanah di dalam area tertentu. Pemerintah melalui Badan Pertanahan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini, sedangkan masyarakat bertanggung jawab atas penyiapan data guna penerbitan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukan pentingnya akuntabilitas dalam program PTSL, karena memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya Akuntabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu merekomendasikan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program PTSL dan peran akuntabilitas dalam mencapai tujuannya.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Herman, La Ode]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>;
<![CDATA[Abidin, Zainul]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1507
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton pada beberapa hal unsur memikirkan masa depan. Namun, masih banyak juga ditemukan kegiatan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan pengelolaan aset kurang memikirkan masa depan. Pengambil kebijakan mempertimbangkan tujuan kebijakan yakni untuk pemenuhan pelaksanaan tugas sekretariat daerah. Namun terdapat beberapa kegiatan yang bermasalah yang tidak mempertimbangkan pemenuhan pelaksanaan tugas. Pengambil kebijakan telah mempertimbangkan sasaran kebijakan, namun adanya aset yang hilang dan dipindahtangankan tanpa alasan yang kuat dan idak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kasus tidak sepenuhnya pengambil kebijakan memikirkan kepentingan banyak pihak. Misalnya untuk mengadakan barang yang kualitasnya rendah. Pengambil kebijakan memperhatikan penyajian informasi aset. Namun laporan tidak sepenuhnya menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya, ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Pembuat kebijakan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil namun masih sering ada masalah. Meski secara formal mampu mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya, tetapi secara esensial hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Kemitraan Bidan dan Dukun dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Bangki, Zakia]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Syahril]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v12i3.1508
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan program kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Buton Utara. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Buton Utara belum efektif sesuai dengan rencana, karena belum memberikan kontribusi terhadap perubahan pengetahuan. Hal ini dikarenakan sosialisasi dan penyampaian informasi belum mengkomunikasikan secara baik kepada penerima program. Sehingga pengetahuan masyarakat khususnya dukun dalam kemitraan bidan dan dukun hanya sebatas persalinan di fasilitas kesehatan. Terkait Ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif dalam pelaksanaannya. Penentuan sasaran berdasarkan peraturan Bupati dan pedoman penerapan kemitraan bidan dan dukun serta pemantauan program dilakukan melalui mini lokakarya (Minlok). Sedangkan pencapaian tujuan program cukup efektif dalam pelaksanaannya namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang belum memenuhi target nasional, angka kematian ibu dan bayi terjadi penurunan tetapi belum mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Kedepannya Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara lebih mengoptimalkan program dari segala aspek dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.]]>
<![CDATA[Public Service Transformation Can Change Fishermen's Community Thinking and Behavior on Regency Buton ]]>
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Ilomata International Journal of Social Science Vol. 5 No. 4 (2024): October 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Ilomata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61194/ijss.v5i4.1301
<![CDATA[This transformation is carried out using three approaches: support, capacity and value or benefits of the Gitar Kombena application. These approaches are closely related to the change of mindset and behaviour in the public sector service. The transformation aims to improve the efficiency and efficiency of public services as well as provide ease of access, transparency, and accountability to the needs of the public. This research uses descriptive methods. Researchers collect data through interviews, observations, and documentation. Data collected is analyzed from the collection stage, data condensation, data verification and conclusion. Research results show that the transformation is supported by government and infrastructure, but limited to finance, and public knowledge in the use of digital services. As for the capacity of human resources bureaucracy contributes to improving the quality of public services, while the benefits of using the application Gitar Kombena has promoted services that are effective, efficient, accountable, transparent and successfully changing the mindset and behavior of the public as well as bureaucracies in the public service. Further research is needed on the impact of transformation on the economy of the fishing community.]]>
<![CDATA[Kemitraan Layanan Perikanan Perspektif Governance di TPI Wameo Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Herwansyah, Ade]]>;
<![CDATA[Rasmuin, Rasmuin]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1691
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mendeskrispikan dan mengeksplorasi kemitraan layanan perikanan perspektif governance yaitu peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan perspektif governance di TPI Wameo Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapaun penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa satu peran pemerintah dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan perikanan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu regulator, fasilitator, pembinaan, dan pengawasan, walaupun terdapat keinginan besar pihak swasta ingin menguasai fasilitas TPI untuk di kelola oleh pihak ketiga, kedua kemitraan masyarakat nelayan dengan sektor swasta dan pemerintah dalam pelayanan sektor perikanan di TPI Wameo berjalan sesuai tugasnya masing-masing dan ketiga peran swasta dalam pelayanan sektor perikanan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan perikanan di Kota Baubau dan sekitranya. Pihak swasta telah membantu masyarakat nelayan dalam memberikan fasilitas penampungan ikan, pengangkutan ikan, dan menfasilitasi modal dan pemeliharaan kapal nelayan.]]>
<![CDATA[Inovasi Sistem Informasi Manajemen Laporan Absensi Pegawai (SIMALAPE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Nisa, Khairun]]>;
<![CDATA[Rasmuin, Rasmuin]]>;
<![CDATA[Didi, La]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 1, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55340/administratio.v13i1.1694
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguraikan penerapan inovasi absensi online SIMALAPE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau berdasarkan Teori Diffusion Inovasi Rogers yaitu keunggulan relatif (relative advantage), kesesuaian (compability), kerumitan (complexity), kemampuan diujicobakan (trialability) dan kemampuan diamati (observability). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam desain ini peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian yang ditentukan secara purposive sampling. Penelitian juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan model analisis interaktif yang dilanjutkan dengan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi absensi online SIMALAPE memiliki sejumlah atribut inovasi sebagaimana dijelaskan dalam Teori Diffusion Inovasi Rogers. Pada atribut keunggulan relatif (relative advantage), inovasi absensi online SIMALAPE menyajikan kebaruan informasi aktifitas pemerintahan dan perkembangan Kota Baubau kepada setiap pegawai, terdapat tiga waktu absensi dengan sistem keamanan satu handphone satu data pegawai sehingga meningkatkan kedisiplinan kehadiran, keberadaaan pegawai di kantor dan meminimalisir kecurangan pegawai melakukan titip absen. Juga terdapat wewenang validasi pimpinan untuk melakukan control kehadiran pegawai. Pada atribut kesesuaian (compability), cara penggunaan inovasi absensi online SIMALAPE sesuai dengan inovasi sebelumnya, sesuai kebutuhan pegawai, pimpinan dan organisasi akan kemudahan proses absensi, perekapan absen dan control kehadiran pegawai. Pada atribut kerumitan (complexity), inovasi absensi online SIMALAPE tidak memiliki kerumitan dalam proses penggunaannya, tetapi akan terdapat kendala apabila terjadi gangguan jaringan atau down server. Sedang pada atribut kemampuan diujicobakan (trialability), penerapan inovasi absensi online SIMALAPE diawali sosialisasi, tidak melalui uji coba pada kelompok pegawai tertentu melainkan langsung pada semua pegawai karena pengembangan dari inovasi sebelumnya dan wajib digunakan oleh setiap pegawai. Kemudian pada atribut kemampuan diamati (observability), inovasi absensi online SIMALAPE menunjukkan perbaikan kedisiplinan kehadiran dan keberadaan pegawai di kantor dan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengamati dan mengontrol kehadiran pegawai.]]>
