Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Early marriage is one of the causes of stunting in Bondowoso Regency Hendrawati, Lucy Dyah; Santoso, Pudjio; Koesbardiati, Toetik
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 25 No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v25.n2.p194-200.2023

Abstract

This study aims to explain the factors behind the rise of early marriages in Bondowoso Regency which can be at risk of causing stunting; study the knowledge possessed by women in early marriage, reproductive health, and child-rearing; as well as conduct studies on stakeholder wars in alleviating early marriage as well as stunting. This study uses qualitative research methods with data collection techniques using in-depth interviews. The research location is in Pujer District, Bondowoso Regency. Determination of informants using purposive sampling consisted of several mothers who had stunted toddlers, village heads, clerics, to the head of the KUA Pujer District. The results of the study show that early marriage is still a risk factor that causes stunting in children. The dispensation of marriage, liking each other, arranged marriages, and avoiding adultery are the reasons why there are still early marriages here. Other factors that cause stunting apart from early marriage are knowledge, upbringing, socioeconomic conditions, and sanitation which factors that indicate stunting in Bondowoso Regency. The role of stakeholders in internalizing the community through an approach that is following their cultural characteristics plays a very important role in reducing the number of early marriages as well as stunting. However, if it is not accompanied by the efforts of the main actors to understand the impact of this early marriage, it can be indicated that stunting will still exist in Bondowoso Regency.
MENGGALI KEBUTUHAN DIFABEL DALAM KEBENCANAAN: UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSIF TANGGAP BENCANA DI SURABAYA Nirmala, Lintang Wahyusih; Wisnuyana, Biandro; Putri, Rizky Sugianto; Hendrawati, Lucy Dyah; Santoso, Pudjio; Oktafenanda, Rachmat Dimas
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 3 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i3.59768

Abstract

Aksesibilitas terhadap pengetahuan dan mitigasi bencana harus dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakattermasuk bagi kelompok difabel. Artikel ini memaparkan kebutuhan kapasitas kebencanaan pada kelompokdifabel sekaligus hasil kerjasama instansi pemerintahan, akademisi dan lembaga sosial untuk meningkatkankemampuan pengetahuan kelompok difabel di Surabaya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untukmemberikan akses pengetahuan yang sama, mendorong partisipasi, dan meminimalisir stigma ketidakberdayaankelompok difabel dalam masyarakat. Bentuk kegiatan berupa seminar dengan menghadirkan tiga narasumberutama diantaranya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, BPBD Jawa Timur, dan BK3S Jawa Timur serta diikuti oleh65 peserta yang terdiri dari berbagai kelompok difabel, relawan, dan akademisi. Pre-test dan post-test digunakandalam pengumpulan data yang harus diisi peserta kelompok difabel serta pengumpulan data melalui wawancarapada narasumber dan perwakilan peserta. Data yang didapatkan ditampilkan dengan word cloud generator untukmengetahui kebutuhan kelompok difabel terkait kebencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhanyang diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana diantaranya, akses terhadapinformasi, pelatihan dan simulasi, bantuan dan pendampingan, serta jejaring komunitas difabel. Dalam penangananbencana dibutuhkan sinergitas peran akademik pada persiapan pra-bencana, peran BK3S pada kesejahteraan sosial,peran BPBD pada penanggulangan bencana daerah, serta peran Dinas Sosial yang berfokus pada penanganan danpemenuhan kebutuhan penyintas bencana. Keterlibatan instansi lintas sektor pada pogram pengabdian masyarakatini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan SDGs Leave No One Behind dan membangun masyarakatinklusif.
Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas di Desa Klungkung, Jember, Jawa Timur Saptandari, Pinky; Santoso, Pudjio; Setyawan, Hanif Nur
Biokultur Vol. 14 No. 2 (2025): Intersecting Perspectives: Anthropological Studies of Identities, Space and Hu
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/bk.v14i2.82241

Abstract

Undang-Undang No.11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial merupakan pembahasan penting terkait gerakan sosial pemberdayaan pada beberapa wilayah sebagai sarana penyadaran kritis perihal ketimpangan kesejahteraan sosial, yang terutama yang banyak yang dialami perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang hak-haknya kerap terabaikan. Maraknya Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Komunitas menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dalam data nasional yang menunjukkan adanya hubungan antara prevalensi perkawinan anak dengan indeks kedalaman kemiskinan 24.45% - 20.6%. Di satu sisi kemiskinan sebagai faktor penyebab, di sisi lain tingginya prevalensi perkawinan anak menyumbang terhadap kemiskinan dalam suatu wilayah. Apabila masalah perkawinan anak tidak sungguh-sungguh mendapat perhatian serius, akan menjadi faktor mempersulit pemenuhan target kelima Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Melakukan pendakatan dengan pelaku yang terlibat dalam perkawinan anak, pelaksanaan FGD (Forum Group Discussion) diperlukan untuk mengerti landasan yang diyakini oleh pelaku dari perspektif mereka. Di sisi lain data yang diperoleh dari instansi dapat memperkuat data lapangan dengan data kolektif. Dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perkawinan anak di berbagai wilayah menunjukan kompleksitas permasalahan perkawinan anak di Indonesia dari sisi faktor penyebab maupun dampaknya, yang harus dicermati secara holistik komprehensif, terutama berkaitan dengan kuatnya tradisi budaya dan tafsir agama. Pencegahan perkawinan anak membutuhkan perubahan dalam paradigma pembangunan yang membutuhkan upaya sungguh-sungguh secara berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, lintas disiplin ilmu, serta membutuhkan gerakan partisipasi publik secara inklusi.