Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL MUTIARA AKUNTANSI JURNAL MUTIARA MANAJEMEN Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Journal of Artificial Intelligence and Digital Business KENDALI: Economics and Social Humanities JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Innovative: Journal Of Social Science Research Media Akuntansi Perpajakan
Utomo, Decky Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Akuntabilitas Anggaran Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan di Era Digital Makatara, Biva Aditya Yuda; Dida, Marimbi Liebe Na’illah; Utomo, Decky Dwi; Marta, Fitri Yul Dewi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas anggaran publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital. Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi peningkatan transparansi dan keterlibatan publik, terutama melalui penerapan platform e-budgeting dan portal data terbuka di pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta resistensi birokrasi terhadap inovasi masih menjadi hambatan utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus multi-situs pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, penelitian ini menggali bagaimana implementasi teknologi digital memengaruhi kualitas akuntabilitas dan efektivitas partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap data anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan publik. Namun, efektivitas partisipasi masih sangat bergantung pada desain platform yang inklusif, kemudahan akses, serta responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti masukan warga. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan komitmen politik dari para pemangku kebijakan terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan akuntabilitas digital. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan inklusi digital, peningkatan kapasitas literasi keuangan, dan penguatan sistem pengendalian internal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi digital governance yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik di masa mendatang.
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Utomo, Decky Dwi; Tumija, Tumija; Pangemanan, Andrew
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2781

Abstract

AbstractIMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCEThe development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.Keywords: Implementation, Information Systems, Accountability, Management AbstrakPerkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen
RETORIKA TRANSPARANSI DIGITAL VS REALITA KORUPSI: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PENERAPAN E-BUDGETING DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA Dida, Marimbi Liebe Na’illah; Ihsan, Adieb Nur; Utomo, Decky Dwi
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 4 No. 3 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities.
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v4i3.1277

Abstract

Penerapan E-Budgeting sering digemakan sebagai solusi pamungkas (panacea) untuk mengatasi asimetri informasi dan memberantas korupsi dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Namun, persistensi skandal korupsi di daerah yang telah berstatus "digital" memunculkan paradoks kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar kesenjangan antara klaim pemerintah dan realitas praktik anggaran menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA). Studi ini menyandingkan narasi formal dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan LAKIP) dengan narasi investigatif dari laporan media dan lembaga pengawas independen. Hasil analisis mengungkap fenomena "decoupling" (pemisahan), di mana adopsi teknologi hanya berfungsi sebagai legitimasi prosedural untuk membangun citra transparansi ("simbolik"), sementara praktik moral hazard beradaptasi menjadi lebih canggih dan tersembunyi. Temuan menunjukkan bahwa retorika digitalisasi seringkali mengaburkan bentuk korupsi baru yang bergeser ke ranah non-sistem (off-chain), seperti transaksi tunai di luar sistem dan pengaturan proyek pra-input. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi kelembagaan yang substantif, transparansi digital hanyalah ilusi administratif yang gagal menyentuh akar asimetri kekuasaan antara elit birokrasi dan publik.
Co-Authors Abbas, Andi Reskia Nurhidayah Andrew Pangemanan, Andrew Ardiensyah, Ardiensyah Athaya, M. Daffa Amru Prima Bismi, Muhammad Ilham Surya Dida, Marimbi Liebe Na’illah Haykal, Mohammad Iman Ihsan, Adieb Nur Makatara, Biva Aditya Yuda Marta, Fitri Yul Dewi NALIEN, ELVIRA MULYA Rangkuti, Ramy Afifah Sela, Zaneta Nathania Mei Sinatra, Willdan Tarigan, Akbar Nugraha Tumija, Tumija