Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Supriyo, Doni Adi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Krisnawati, Ferryani; Purwendah, Elly Kristiani; Supriyo, Doni Adi
JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2025): JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, baik yang objeknya berupa barang habis pakai maupun uang sebagaimana lazim dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik yang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban dapat terjadi karena overmacht atau wanprestasi akibat kelalaian maupun kesengajaan. Bentuk wanprestasi meliputi: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan dengan ganti rugi. Studi ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, dan apabila debitur lalai, kreditur dapat memberikan somasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang berdampak langsung pada timbulnya tanggung jawab perdata bagi pihak yang lalai.
Implementation of Regional Parking Regulations in Kabupaten Banyumas: A State Administrative Law Perspective on the “City of a Thousand Parking Spots” Phenomenon Hariadi, Wahyu; Supriyo, Doni Adi; Anindito, Teguh
IJOSPOL - International Journal of Social, Policy and Law Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : IJOSPOL - International Journal of Social, Policy and Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parking management plays a strategic role in regional governance, as it relates to traffic order, public services, and local revenue generation. In Banyumas Regency, the rapid growth of urban activities, particularly in Purwokerto, has led to the proliferation of parking points, popularly known as the “city of a thousand parking spots.” While this reflects economic vitality, it also raises concerns regarding legality, tariff consistency, and administrative supervision in the implementation of Regional Regulations on parking. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines the legal framework governing parking management, while the conceptual approach applies the principles of State Administrative Law, especially the principle of legality and the General Principles of Good Governance, as analytical benchmarks. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The study finds that although parking management in Banyumas Regency has a formal legal basis, discrepancies remain between regulatory provisions and field practices, particularly in tariff application and supervision. Effective parking governance therefore requires not only valid regulations but also consistent implementation aligned with principles of legality, transparency, accountability, and legal certainty to ensure public trust and sustainable regional revenue.
Co-Authors Elly Kristiani Purwendah Hariadi, Wahyu Krisnawati, Ferryani Teguh Anindito, Teguh