Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam Krisnawati, Ferryani
Jurnal Studi Multidisiplin Qomaruna Vol 1 No 2 (2024): 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62048/qjms.v1i2.47

Abstract

Inheritance law in Indonesia is divided into three, namely Islamic inheritance law, civil inheritance law and customary inheritance law. area. Each inheritance law is different regarding the heirs, the method of distribution and also the legal basis. Inheritance law is one part of civil law as a whole and a small part of family law. This research examines inheritance according to the Civil Code and Islamic law, the regulations are different between civil inheritance law and Islamic inheritance law. In the distribution according to Islamic inheritance law, the portions are clearly regulated in Surah An-Nissa, whereas according to the Civil Code, the number of heirs is seen. So the distribution of inheritance is different and this is the subject of research. This research is a Normative Juridical approach, namely an approach carried out based on primary law by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to research. Research specifications are analytical descriptions.
Hak Hadlanah Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Krisnawati, Ferryani; Erowati, Eti Mul
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.414

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan amatlah mulia karena itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejateraan spirituil dan materiil. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada hak hadlanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umur, biasanya hak tersebut jatuh kepada ibunya tetapi dalam penelitian ini hak tersebut jatuh pada ayahnya. Tentu saja ada beberapa alasan yang menjadikan hak tersebut jatuh kepada ayahnya dengan syarat si ayah mampu membuktikan bahwa si ibu tidak bertanggung jawab sehingga diberikan kepada ayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hak hadlanah diberikan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif; Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada ayah dan ibu dari anak tersebut. Data sekunder berupa KUHPerdata; buku karya para ahli, makalah penelitian, jurnal ilmiah, internet, kamus hukum. Penyajian data dalam bentuk deskripsi disusun secara sistematis. Data dianalisis secara kualitatif.
Sosialisasi Tentang Hukum Waris Di Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Krisnawati, Ferryani; Suryati, Suryati; Kusumasari, Prosawita Ririh
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 6 (2024): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/yq7zfq16

Abstract

Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistemtersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Pentingnya sosialisasi tentang hukum waris nantinya agar masyarakat mengetahui hukum waris mana yang akan dipakai dalam penyelesaian perkara waris. Karena harta warisan seringkali menjadi pemicu konflik dalam pembagiannya sehingga perlu diketahui bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Pengaturannya juga berbeda antara hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Apabila hukum waris islam sudah diatur didalam Al Quran, Hadist dan kompilasi hukum islam, hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut.
Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Krisnawati, Ferryani; Purwendah, Elly Kristiani; Supriyo, Doni Adi
JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2025): JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, baik yang objeknya berupa barang habis pakai maupun uang sebagaimana lazim dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik yang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban dapat terjadi karena overmacht atau wanprestasi akibat kelalaian maupun kesengajaan. Bentuk wanprestasi meliputi: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan dengan ganti rugi. Studi ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, dan apabila debitur lalai, kreditur dapat memberikan somasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang berdampak langsung pada timbulnya tanggung jawab perdata bagi pihak yang lalai.