Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu Marsalena, Weni Sentia; Utomo, Setyo; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Septinawati, Sri Ayu
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.364

Abstract

Program penyuluhan hukum bertema "Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu" berfokus pada isu pentingnya perlindungan hak anak dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan penyuluhan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua terhadap isu-isu kekerasan terhadap anak. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme hukum yang dapat diakses untuk melindungi anak. Dengan memberikan informasi ini, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan dapat lebih tanggap terhadap potensi kekerasan dan aktif mengambil langkah preventif untuk mengatasinya. Melalui pendekatan edukatif, program ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Dengan membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya perlindungan anak, diharapkan terjadi perubahan positif dalam cara lingkungan sekolah menangani kekerasan. Selain itu, penyuluhan ini juga berupaya membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kesejahteraan anak-anak di sekitarnya.
Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda Dawi, Klara; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina; Septinawati, Sri Ayu
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1567

Abstract

Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai pengakuan formal terhadap hukum yang hidup (living law) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, pengakuan ini menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas, prinsip fundamental dalam hukum pidana. Artikel ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda untuk mengevaluasi bagaimana kedua sistem hukum mengakomodasi norma adat atau kebiasaan dalam kerangka legal formal. Ditemukan bahwa Indonesia membutuhkan mekanisme harmonisasi dan standardisasi hukum adat yang kuat untuk menjaga kepastian hukum, sementara Belanda telah mengakomodasi kebiasaan hukum melalui asas lex non scripta dalam ruang lingkup yang terbatas. Artikel ini menawarkan rekomendasi strategi integratif yang menghormati kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan legalitas.
Penyuluhan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pontianak: Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Pembinaan Mental Dawi, Klara; Alkadrie , Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus , Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina; Septinawati, Sri Ayu
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.529

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pontianak dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pembinaan mental warga binaan. Rendahnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta norma hukum sering menjadi kendala bagi narapidana dalam menjalani masa pembinaan dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Melalui penyuluhan yang terstruktur, peserta diperkenalkan pada materi mengenai hak asasi manusia, peraturan tata tertib di Rutan, proses hukum yang sedang atau telah dijalani, serta nilai-nilai moral yang mendukung perubahan perilaku positif. Metode kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif warga binaan. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi hukum yang relevan, serta tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya menaati peraturan, baik selama berada di dalam Rutan maupun setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga memberikan dampak psikologis yang positif berupa peningkatan motivasi untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan tindak pidana. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Rutan Pontianak terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung program pembinaan dan rehabilitasi. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang lebih variatif, sehingga mampu memperkuat kapasitas warga binaan untuk menjalani hidup yang lebih baik, patuh hukum, dan siap berintegrasi kembali ke lingkungan sosial.