Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B Astono, Agustinus; Satria, Rahmad; Serah, Yenny Aman; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.372

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.
Aplikasi Whatsapp Bajakan sebagai Ancaman Kejahatan Siber di Indonesia Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina; Astono, Agustinus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.355

Abstract

Fenomena penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan menjadi sorotan penting dalam ranah keamanan siber di Indonesia. Meskipun menawarkan fitur-fitur menarik, seperti pesan anti-lihat dan penyembunyian status online, aplikasi ini melanggar hak cipta serta menimbulkan ancaman terhadap privasi data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran dan dampak penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan terhadap keamanan siber di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap data hukum dan literatur terkait, studi ini mengungkap bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan memicu risiko kebocoran data pribadi dan pelanggaran hak cipta yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan aplikasi bajakan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam melindungi keamanan dan privasi di era digital yang semakin kompleks.
Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak Marsalena, Weni Sentia; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.684

Abstract

Permasalahan prostitusi anak di Kota Pontianak tetap menjadi isu serius meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dan Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi. Kasus prostitusi, terutama yang berbasis daring, terus meningkat, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak yang telah diundangkan dan implementasinya di lapangan. Rumusan masalah dalam kajian ini mencakup bagaimana perubahan implementasi peran KPAD Kota Pontianak dalam pencegahan prostitusi anak dan hambatan yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan tersebut. Menggunakan pendekatan sociological jurisprudence, data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, wawancara, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa KPAD Kota Pontianak belum mampu menjalankan perannya secara optimal, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Novelty dari kajian ini terletak pada fokus terhadap fenomena prostitusi anak berbasis daring dan rekomendasi peningkatan koordinasi serta sumber daya untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak.
Cyber Law and Islamic Family Law: Safeguarding Women’s and Children’s Rights in the Digital World Muyassar, Ya’ Rakha; Dawi, Klara; Muhayan; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina; Setiawan, Agus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.807

Abstract

This research explores a crucial topic amidst the evolving digital era of this decade, particularly concerning the protection of women's and children's rights, with a focus on the intersection of Islamic family law and cyber law. With rapid technological advancements, it is essential to analyze the legal frameworks within Islamic family law and cyber law that safeguard the rights of women and children. This stems from the myriad legal issues arising in tandem with the progress of time, such as online infidelity, marriage and divorce conducted via teleconferences, digital security between spouses, and children's privacy in the digital world. This study delves into the challenges and opportunities emerging in the digital era, providing valuable insights into the continuously evolving landscape of legal protection. By examining the perspectives of Islamic family law alongside cyber law, this research offers a comprehensive understanding of contemporary complex issues prevalent in this decade. The findings provide insights into the necessary steps to ensure adequate protection of women's and children's rights in the ever-changing digital world, emphasizing the importance of harmonious integration between Islamic legal principles and contemporary cyber regulations. Therefore, this research aims to formulate responsive and effective policies to address challenges in the current digital landscape, enabling adaptability to the evolving times.