Garuda - Garba Rujukan Digital

Maparo SISTEM MAPARO PETERNAKAN KAMBING DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT: SISTEM MAPARO PETERNAKAN KAMBING DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT Doddy Afandi Firdaus; Muallifatur Rosidah
Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/sebi.v2i2.329

Abstrak: Sistem Maparo Peternakan Kambing Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, terdapat kerjasama mudharabah yang disebut dengan istilah maparo, maparo adalah salah satu sistem bisnin peternakan, dimana peternak berbisnis dengan pemilik modal. Orang yang memiliki modal akan berinvestasi berupa kambing, dimana nantinya saat kambin tersebut sudah dewasa kemudian dijual, dan hasil dari penjualan akan dibagi dengan pemilik modal. Penelitian ini dilakukan di Desa Sadabumi, Majenang, Cilacap. Dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk meneliti, kemudian hasil penelitian berupa pendeskripsian yang ada di lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti di lapangan diperoleh hasil bahwa bisnis dengan sistem maparo yang dilakukan termasuk mudharabah muqayyadah. Maparo tidak hanya dilakukan sebagi bisnis, akan tetapi ada tujuan atau maksud lain, diantaranya sebagai salah satu cara yang digunakan untuk menjalin hubungan persaudaraan. Maparo merupakan salah satu alternatif untuk berinvestasi bagi orang yang memiliki modal, dan menjadi pekerjaan tambahan guna menambah penghasilan bagi orang yang memelihara hewan ternak. Sistem bisnis maparo juga menjadi salah satu sistem pengembangan usaha bagi pemilik modal. Akad mudharabah muqayyadah dalam sistem maparo merupakan manivestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, hal ini dikarenakan tujuan dari permodalan dalam bisnis ini adalah saling tolong-menolong, keadilan dalam hal bagi hasil, dan prinsip berbagi resiko dalam kerugian yang terjadi selama bisnis berlangsung. Sedangkan hasil lain yang ditemukan dilapangan yakni, kerjasama maparo kambing jantan lebih menguntungkan, daripada kambing betina. Abstract: Maparo System of Goat Farming in Improving Community Economy.Village Sadabumi District Majenang Cilacap Regency, there is a mudharabah cooperation called maparo, maparo is one of the bisnin system of animal husbandry, where farmers do business with the owners of capital. The person who owns the capital will invest in the form of goats, which later when the kambin is grown and then sold, and the proceeds from the sale will be shared with the owner of the capital. This research was conducted in Sadabumi Village, Majenang, Cilacap. Where researchers jumped directly to research, then the results of the study in the form of inscriptions in the field. In collecting data researchers use three techniques namely, observation, interview and documentation. From the data and information obtained by researchers in the field obtained the results that businesses with maparo system carried out including mudharabah muqayyadah. Maparo is not only done as a business, but there are other purposes or purposes, including as one of the ways used to establish fraternity relations. Maparo is one of the alternatives to investing for people who have capital, and becomes an additional job to increase income for people who keep livestock. Maparo business system is also one of the business development systems for capital owners. Akad mudharabah muqayyadah in maparo system is a manivestasi of principles in sharia business, this is because the purpose of capital in this business is mutual help-help, justice in terms of profit sharing, and the principle of risk sharing in losses that occur during the business. While other results found in the field, namely, the cooperation of maparo goats are more profitable, than goats.

KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PERSPEKTIF SYARI’AH Doddy Afandi Firdaus
J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : J-EBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam)

Home is one of the three primary human needs in life. There is no doubt that everyone wants to have their own home as a shelter and rest. These constraints cause mortgages (Home Ownership Credit) to be an option that can not be negotiable. Credit as one of the products offered by the bank to its customers turned out to have a role or benefit that is not small. This situation requires a clear legality according to Islam (Islamic law), because in practice often with the contract/credit transaction is sometimes even to burdensome even burdensome society in this case as a customer of a bank or consumer of goods that are traded on credit.

Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in the Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study Firdaus, Doddy Afandi; Masngudi, Masngudi
Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/wealth.v2i2.9676

Sukuk-waqf is an innovation for economic sustainability, overcoming the humanitarian funding gap, for charitable fundraising or humanitarian purposes, and a modern scheme for developing waqf assets. CWLS is a cash waqf program resulting from collaboration and innovation in Islamic finance and social investment in Indonesia. The existence of CWLS contributes to the development of the Islamic economy in Indonesia. This shows that the capacity of the sharia economy is broad and makes a contribution to national development. The approach in this study uses a Socio-Legal and Hermeneutic approach. In Law 41 of 2004 concerning Waqf related to Financing it is explained in Article 59, namely in carrying out BWI duties, the Government is obliged to assist with operational costs. CWLS is allowed because it is in Law Number 41 of 2004 and clarified by Law number 42 of 2006. In the governance of the implementation of CWLS in Indonesia it has been carried out in accordance with an Islamic economic perspective, it has been proven that the DSN-MUI Fatwa regarding Wakaf Sukuk has been established.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS EKOTEOLOGI MELALUI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA DI DESA MULYASARI Fatma Dewi Setianingsih; Doddy Afandi Firdaus; Indri Muflikhatul Khoiriyah; Virza Luqyana Firdaus; Suparti; Susi Susanti; Lulu Umaknun; Muhamad Abdul Moechyi; Dzaky Riyadi Hakim; Ambar Maisur Fahmi
Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Saweu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis ekoteologi di Desa Mulyasari dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan nilai keagamaan, sosial, dan lingkungan. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam melalui pendekatan religius dan edukatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berbagai program inovatif diterapkan, antara lain Gerakan Sedekah Sampah Islami (GRADASI), Eco-Brick, Eco-Print, Plang Edu-Ekologi, Gerakan Cinta Lingkungan, Lokakarya Kolase, Biopori, Finger Painting, hingga pembelajaran huruf hijaiyah berbasis alam. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah, penghijauan, serta penguatan karakter anak melalui seni dan edukasi lingkungan. Dengan demikian, Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) berbasis ekoteologi tidak hanya berkontribusi pada solusi lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai spiritual, sosial, dan kemandirian masyarakat desa.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS EKOTEOLOGI MELALUI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA DI DESA MULYASARI Fatma Dewi Setianingsih; Doddy Afandi Firdaus; Indri Muflikhatul Khoiriyah; Virza Luqyana Firdaus; Suparti; Susi Susanti; Lulu Umaknun; Muhamad Abdul Moechyi; Dzaky Riyadi Hakim; Ambar Maisur Fahmi
Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Saweu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis ekoteologi di Desa Mulyasari dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan nilai keagamaan, sosial, dan lingkungan. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam melalui pendekatan religius dan edukatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berbagai program inovatif diterapkan, antara lain Gerakan Sedekah Sampah Islami (GRADASI), Eco-Brick, Eco-Print, Plang Edu-Ekologi, Gerakan Cinta Lingkungan, Lokakarya Kolase, Biopori, Finger Painting, hingga pembelajaran huruf hijaiyah berbasis alam. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah, penghijauan, serta penguatan karakter anak melalui seni dan edukasi lingkungan. Dengan demikian, Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) berbasis ekoteologi tidak hanya berkontribusi pada solusi lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai spiritual, sosial, dan kemandirian masyarakat desa.

Development of Waqf-Based Halal Tourism in Indonesia: A Case Study of Teras Lembang, West Java Ahyani, Hisam; Firdaus, Doddy Afandi; Buchori, Muhamad; Mudzakkir, Muhammad; Muadib, Ihwanul; Bhatti, Muhammad Safdar
Mazahib Vol 24 No 2 (2025): VOLUME 24, ISSUE 2, 2025
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v24i2.11221

This study explores the development of waqf-based halal tourism as an innovative and sustainable model within Islamic economic law, using Teras Lembang in West Java as a case study. The primary issue identified is the limited exploration of how Islamic legal principles guide the productive use of waqf in halal tourism. Using a qualitative case study approach with normative juridical analysis, the study applies Ibn Qayyim al-Jawziyyah’s theory of legal change as a middle theory, supported by the concept of maslahah mursalah from al-Ghazālī and al-Shāṭibī, and Yusuf al-Qaradawi’s theory of halal. Data were collected through interviews, field observations, and literature review. Results show that the management of waqf-based halal tourism reflects sharia principles such as justice, transparency, and trustworthiness, while also contributing to local socio-economic empowerment through MSME growth, job creation, and increased community involvement. However, challenges such as regulatory fragmentation and low public literacy on waqf remain. This article concludes that aligning Islamic legal norms with tourism policies can enhance the legitimacy and sustainability of halal tourism. Policy recommendations include strengthening sharia supervisory institutions and integrating halal certification systems into tourism governance.

Strategi Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan Pada Organisasi Masyarakat Di Fatayat NU Majenang Imronah, 'Ainul; MASNGUDI, MASNGUDI; FIRDAUS, DODDY AFANDI
JMIMAS: JURNAL PENGABDIAN DAN MITRA MASYARAKAT Vol 1 No 04 (2025): JMIMAS: Jurnal Pengabdian dan Mitra Masyarakat
Publisher : Rumah Jurnal INSIMA Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak ini menyajikan strategi penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan pada Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Majenang. Permasalahan utama yang dihadapi organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal adalah ketergantungan pada pendanaan eksternal dan minimnya akuntabilitas pengelolaan dana. Tujuan pengabdian ini adalah mendampingi Fatayat NU Majenang dalam merumuskan strategi kemandirian finansial dan transparansi anggaran. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan pemetaan aset, lokakarya manajemen keuangan, dan pendampingan implementasi Gerakan Koin NU serta unit usaha mandiri. Kegiatan melibatkan 30 pengurus inti dan anggota Fatayat NU di wilayah Majenang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman manajerial keuangan sebesar 85% dan terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana sosial. Strategi diversifikasi pendanaan melalui optimalisasi "Gerakan Koin NU" dan rintisan usaha ekonomi produktif terbukti efektif meningkatkan kas organisasi secara mandiri. Kesimpulannya, tata kelola yang transparan dan strategi fundraising berbasis komunitas mampu menjamin keberlanjutan roda organisasi perempuan di tingkat lokal.

Islamic Socio-Economic Hybridity and Market Resilience: Sharia-based Informal Muamalah in Penginyongan-Priangan Borderland Masngudi Masngudi; Doddy Afandi Firdaus; Rahardi Mahardika; Ahmad Rezy Meidina; Imam Sibawaih
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.10696

Border economies are frequently portrayed as peripheral and fragile, yet many remain commercially vibrant because everyday exchange is organized through informal institutions rather than formal contracting. While the resilience of borderland markets has been examined through social capital and transaction-cost frameworks, the normative role of Islamic muāmalah ethics — particularly amānah (trustworthiness) and ukhuwah (brotherhood) — as an informal regulatory infrastructure sustaining market coordination in Muslim-majority domestic borderlands remains theoretically underspecified and empirically understudied. This study addresses that gap by examining how Penginyongan–Priangan cultural hybridity in the Central Java–West Java border corridor functions as a Sharia-grounded resilience strategy in informal markets and micro and small enterprise networks. Employing a qualitative case study design, empirical materials were generated through in-depth interviews with 15 purposively selected key informants — traders, intermediaries, market governance figures, and community elders — and systematic market observation, analyzed through iterative thematic coding in which Islamic socio-economic variables were integrated as analytical categories alongside sociological mechanisms. The findings establish three conclusions. First, hybridity functions as an informal resilience infrastructure rather than a descriptive identity label: market actors enact it as a practical repertoire that keeps exchange workable during disruption. Second, this infrastructure operates through three interlinked mechanisms — linguistic calibration via code-switching that reduces negotiation frictions; liquid solidarity sustained by multi-channel reputational governance that enables trust and informal enforcement across overlapping communities; and cross-provincial network diversification that supports rapid supplier switching, demand flexibility, and informal credit as social insurance when shocks occur. Third, and constituting the study's primary theoretical contribution, these mechanisms are not merely cultural practices but substantive expressions of Islamic muāmalah ethics: reputational governance enacts amānah as a religious obligation; cross-ethnic solidarity operationalizes ukhuwah as a localized moral economy; and informal credit practices exhibit structural alignment with Qard al-Hasan (interest-free social lending) and Tawāḍu' (mutual consent pricing), demonstrating that Sharia-based informal muāmalah — not formal contracting — constitutes the primary coordinating institution of this borderland economy. This study contributes to Islamic economic governance literature by providing the first empirical specification of how muāmalah ethics function as resilience infrastructure in a Muslim-majority domestic borderland, while extending social capital and transaction-cost theory by demonstrating that enacted cultural competencies compress perceived distance, lower transactional frictions, and expand adaptive options in ways that align with — rather than merely parallel — Islamic normative principles of fair exchange. Policy implications include the recognition of cross-border market integration as an existing Islamic institutional reality and the support of Sharia-compatible cooperative financial mechanisms — particularly Qard al-Hasan lending and Takāful-style mutual guarantee networks — as instruments for amplifying existing resilience capacities in informal border economies

Strategi Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan Pada Organisasi Masyarakat Di Fatayat NU Majenang 'Ainul Imronah; MASNGUDI MASNGUDI; DODDY AFANDI FIRDAUS
JMIMAS: JURNAL PENGABDIAN DAN MITRA MASYARAKAT Vol 1 No 04 (2025): JMIMAS: Jurnal Pengabdian dan Mitra Masyarakat
Publisher : Rumah Jurnal INSIMA Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak ini menyajikan strategi penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan pada Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Majenang. Permasalahan utama yang dihadapi organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal adalah ketergantungan pada pendanaan eksternal dan minimnya akuntabilitas pengelolaan dana. Tujuan pengabdian ini adalah mendampingi Fatayat NU Majenang dalam merumuskan strategi kemandirian finansial dan transparansi anggaran. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan pemetaan aset, lokakarya manajemen keuangan, dan pendampingan implementasi Gerakan Koin NU serta unit usaha mandiri. Kegiatan melibatkan 30 pengurus inti dan anggota Fatayat NU di wilayah Majenang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman manajerial keuangan sebesar 85% dan terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana sosial. Strategi diversifikasi pendanaan melalui optimalisasi "Gerakan Koin NU" dan rintisan usaha ekonomi produktif terbukti efektif meningkatkan kas organisasi secara mandiri. Kesimpulannya, tata kelola yang transparan dan strategi fundraising berbasis komunitas mampu menjamin keberlanjutan roda organisasi perempuan di tingkat lokal.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search