Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Hamdi, Muhammad Arief
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Implikasi Ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Efektivitas Penyidikan Keimigrasian di Kantor Imigrasi: Studi Normatif Terhadap Alternatif Hukum Yang Tersedia Hasibuan, Moch. Zidane Hatta; Aji, Koesmoyo Ponco; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20228

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dikategorikan menjadi Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyidikan keimigrasian. TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan dan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang- Undang No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sedangkan Penyidikan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang keimigrasian. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) & Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Implementasinya, PPNS menghadapi berbagai hambatan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kemungkinan tidak adanya PPNS di beberapa kantor imigrasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan yang berlaku dapat menjawab permasalahan tersebut, terutama dalam situasi ketiadaan PPNS di suatu kantor Imigrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Peran KJRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistemik Abrilianno, Imran; Hamdi, Muhammad Arief; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21155

Abstract

Kebijakan bebas visa 30 hari yang diberikan oleh Pemerintah Turki kepada Warga Negara Indonesia (WNI) telah dimanfaatkan oleh sejumlah individu untuk bekerja secara ilegal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Dalam konteks ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk melalui mekanisme pemulangan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum tersebut dan menyoroti potensi pelanggaran keimigrasian yang berulang oleh eks PMI non-prosedural. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan KJRI selaras dengan prinsip perlindungan hukum nasional dan internasional, ketiadaan sistem sanksi administratif dan tidak adanya integrasi data lintas lembaga membuka peluang bagi pengulangan pelanggaran. Integrasi sistem antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan BP2MI menjadi langkah strategis yang diperlukan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap PMI di luar negeri. Kata Kunci: Keimigrasian, KJRI, Perlindungan Hukum, PMI Non-Prosedural.
Rekonstruksi Norma Pasal 119 UU Keimigrasian: Optimalisasi Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Satria Abdul Hafidz; Tambunan, Alrin; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21026

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menghadapi dilema antara penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran oleh orang asing. Pasal 119 UU No. 6 Tahun 2011 memberikan ancaman pidana berat bagi siapa pun yang masuk atau tinggal tanpa dokumen sah, padahal asas ultimum remedium menghendaki pidana sebagai upaya terakhir. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi Pasal 119 agar selaras dengan asas ultimum remedium, dengan mengutamakan tindakan administratif sebelum penindakan pidana. Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris; data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil menunjukkan tumpang-tindih sanksi administratif dan pidana menyebabkan disparitas penegakan. Prinsip ultimum remedium perlu dioptimalkan untuk mencegah overkriminalisasi dan meningkatkan efisiensi. Rekomendasi: Pasal 119 direvisi dengan kriteria jelas penggunaan pidana serta penguatan diskresi pejabat (Permenimipas No. 2/2025), agar penegakan lebih adil, efektif, dan humanis. Kata Kunci: Diskresi; Sanksi Administratif; Ultimum Remedium
Co-Authors Abrilianno, Imran Aji, Koesmoyo Ponco Briando, Bobby Difa, Aulia Diantama Faisal Santiago, Faisal Firlana, Habbi Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Maidah Purwanti, Maidah Maulidia, Hanifa Satria Abdul Hafidz Tambunan, Alrin Wicaksono, Anggi Wiraputra, Anindito Rizki Zainal Arifin Hoesein