Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research
Utami, Devina Yuka
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Pelayanan Prima Dalam Permohonan Paspor Republik Indonesia Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu Retno Sari, Dinda Ayu; Maulidia, Hanifa; Priyatno, Mas Budi; Jannah, Rahmawati Nurul; Utami, Devina Yuka
Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Vol 3 No 2 (2022): Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi
Publisher : Laboratorium Sosiologi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/10.47776/MJPRS.003.02.02

Abstract

TPI Bengkulu Class I Immigration Office as a public service sector in the field of immigration strives to provide excellent service facilities for every community, especially applicants Republic of Indonesia passport. The services provided by employees are in accordance with standard operating procedures for services, but there are still applicants whose needs have not been met. So that it is still necessary to increase employee competence through socialization of excellent service. The existence of various backgrounds of applicants both in terms of culture, education, customs and others causes complaints from applicants for passports of the Republic of Indonesia to still exist. However, the percentage is relatively small compared to the total number of passport applicants at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu. This study aims to determine the process of implementing excellent service socialization for employees at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu. The type of research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the socialization of excellent service at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu is secondary socialization according to Berger and Luckman (2019) which has been well implemented at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu by using 6 indicators according to Chao (1994), namely performance proficiency), people, politics, language, organizational goals and values, and history (history).
Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Panjaitan, Priscilia Claresta; Utami, Devina Yuka; Bakhtiar, Masdar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20966

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan terorganisir. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing, Imigrasi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif guna menggambarkan implementasi kebijakan preventif dan kendala yang dihadapi Imigrasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imigrasi memainkan peran sentral dalam deteksi dini dan pencegahan TPPO melalui selective policy, sosialisasi, program Desa Binaan, serta patroli di jalur perbatasan. Namun, optimalisasi peran tersebut terkendala oleh keterbatasan SDM, wewenang hukum yang terbatas, hambatan kultural masyarakat, dan kendala geografis Indonesia yang luas dan kompleks. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi kebijakan antar instansi, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran Imigrasi dalam mencegah TPPO secara efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Imigrasi; Pencegahan; TPPO.
FENOMENA NOMINEE ASING DI BALI: TINJAUAN HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.31641

Abstract

The phenomenon of foreign nominees in Bali has increased significantly in line with the rising interest of foreign nationals in investing in the tourism and property sectors. This study aims to analyze the practice of foreign nominees in business investments in Bali, examine its implications for state sovereignty, and assess the effectiveness of the existing legal framework. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing secondary data derived from legislation, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings reveal that foreign nominee practices are conducted through private agreements that designate Indonesian citizens (WNI) as formal owners while the actual control remains with foreign nationals (WNA). Such practices violate the Basic Agrarian Law and the Investment Law, posing threats to legal and economic sovereignty. Legal loopholes exploited by foreign investors are exacerbated by weak supervision and inconsistent law enforcement. Therefore, strengthening legal regulations, enforcing beneficial ownership transparency, and enhancing inter-agency coordination are crucial measures to prevent nominee practices that undermine state sovereignty.
Pandangan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing yang Masih di Bawah Umur Nasution, Yana Abdillah; Utami, Devina Yuka; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7035

Abstract

Untuk melindungi hak asasi manusia anak dalam konteks deportasi, langkah-langkah perlindungan yang efektif perlu diterapkan. Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil dan proporsional, perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar anak selama proses deportasi, pemisahan keluarga hanya sebagai langkah terakhir yang sangat diperlukan, serta perlindungan hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak deportasi terhadap hak asasi manusia anak dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam melaksanakan deportasi, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang berlaku.
Peninjauan Penangkalan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Rafikhasah, Sutan; Hamdi, Muhammad Arief; Utami, Devina Yuka
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7081

Abstract

Penangkalan terhadap warga negara asing (WNA) merupakan kebijakan vital dalam hukum keimigrasian Indonesia yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengamanatkan langkah pencegahan dan penangkalan bagi WNA yang dianggap dapat mengancam kepentingan negara. Dengan metode normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji implementasi penangkalan sebagai instrumen perlindungan hukum dan menilai efektivitasnya di era globalisasi. Penangkalan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang mengintegrasikan data pelarangan masuk atau keluar bagi WNA di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memitigasi risiko keamanan, termasuk ancaman terorisme, perdagangan manusia, dan pelanggaran izin tinggal, namun terdapat tantangan terkait peningkatan kapasitas pemutakhiran data, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penangkalan ini dalam konteks hukum keimigrasian yang dinamis dan untuk memastikan keamanan nasional yang lebih terjaga.
Urgensi Harmonisasi Penegakan Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pencari Suaka di Indonesia Silalahi, Tesalonika Gloria; Utami, Devina Yuka; Bakhtiar, Masdar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7092

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pencari suaka di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan, khususnya terkait prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pencari suaka ke negara asalnya apabila berisiko mengalami penganiayaan. Permasalahan ini semakin kompleks karena ketiadaan regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur status pencari suaka dan pengungsi. Indonesia selama ini hanya mendasarkan mekanisme penanganan pengungsi pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang masih terbatas pada aspek administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif-argumentatif.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGATASI PEMALSUAN DATA OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK MEMPEROLEH PASPOR REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KC WNA SINGAPURA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU) Aji, Koesmoyo Ponco; Guchi, Hadi Mulia; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.33187

Abstract

The right of individuals to enter or leave a territory is a fundamental human right that is inherently attached to every person. However, the exercise of this right must be balanced with corresponding obligations to ensure the protection of others' rights—one of which involves the rights and responsibilities associated with obtaining travel documents. This study focuses on one such travel document issued by the Republic of Indonesia: the Indonesian Passport (Paspor RI). The falsification of civil registry data by a Singaporean national in the process of acquiring an Indonesian passport constitutes a misuse of the state administrative system, which poses a threat to the legitimacy of immigration documents. The weak integration of verification systems between the Directorate General of Immigration and the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) creates legal loopholes that may be exploited by foreign nationals to unlawfully obtain citizenship or immigration documents. This research aims to analyze the urgency of reforming immigration law, both substantively and administratively, in order to evaluate legal gaps that have not yet addressed these issues and to propose legal reforms that can resolve the problems in the Indonesian passport issuance process. The method used is normative, employing statutory and comparative legal approaches. The findings indicate that Law No. 6 of 2011 does not yet specifically regulate effective cross-sectoral verification mechanisms or impose specific sanctions on foreign nationals who falsify civil data. Therefore, legal reform is needed in the form of additional provisions concerning system integration and the strengthening of administrative criminal sanctions as a systemic preventive measure.
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Arianti, Wayan Nanda Yuri Bakhtiar, Masdar Guchi, Hadi Mulia Hamdi, Muhammad Arief Jannah, Rahmawati Nurul Maulidia, Hanifa Nasution, Yana Abdillah Panjaitan, Priscilia Claresta Priyatno, Mas Budi Rafikhasah, Sutan Retno Sari, Dinda Ayu Silalahi, Tesalonika Gloria Sohirin