Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bedah Hukum Muhammadiyah Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Innovative and Creativity
Putra, Tegar Harbriyana
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Uu No 17 Tahun 2023 Kesehatan Atas Hak Ekonomi ,Sosial, Budaya Terhadap Odgj Ditinjau Di Keadilan Afirmatif Raharjo, Sri Budi; Putra, Tegar Harbriyana; Sembiring, Jandrie
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15566

Abstract

Dipandang dari normatif dan keadilan afirmatif Setiap Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, mengenai perlakuan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa terdapat banyak jenis penyakitnya dan macam-macam perilakunya ada yang mengamuk, mencuri dan menggelandang sehingga menyebabkan kerugian di dalam keluarganya bahkan masyarakat sekitarnya, karena dianggap membahayakan dirinya dan orang lain maka ada pula yang dikurung oleh keluarganya atau pun dipasung, mengenai sebagian perlakuan terhadap orang sakit jiwa dari keluarganya dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana telah diatur dalam perundangundangan diantaranya yaitu: 1. Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain‟‟ 2. Pasal 42 Undang-Undang HAM yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang gila dapat dikatakan cacat mental yang berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau kwalitasnya kurang baik, sakit jiwa adalah syarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal sehingga dapat dikatakan cacat mental karena adanya sesuatu kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikirannya). Dari Pasal diatas dapat kita ketahui bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan pun dilindungi oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan dan tidak sepantasnya keluarga melakukan pemasungan dan mentelantarkan dan tidak sepantasnya pula dikucilkan di masyarakat.
Penegakan Hukum Pada Era Globalisasi Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Pancasila Putra, Tegar Harbriyana
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4515

Abstract

Globalization is a social and cultural process that begins with the interaction of one nation with another. Globalization can be defined as a condition of interdependence within an international network encompassing transportation, distribution, communication, and economics that transcends national territorial boundaries. Pancasila is the source of all sources of law. Therefore, all legal products, whether laws or other legal products, must be in accordance with the values contained in Pancasila. The problem formulation that will be used as a framework in writing this research is as follows: How does economic globalization influence the concept of law enforcement in Indonesia? How is law enforcement viewed from the perspective of Pancasila justice? This research uses a normative juridical approach and is qualitative in nature with a descriptive method. The influence of economic globalization on national law enforcement in Indonesia is a complex and multidimensional phenomenon. The influence of globalization has been the main driver of change in the legal system and law enforcement in Indonesia, affecting regulations, policies, and legal practices in various fields. The rapid development and progress in various fields, such as the flow of trade, investment, and increasingly open information, have created new challenges in maintaining legal sovereignty and national interests. Law (in the context of law enforcement) and justice have Law (in the context of law enforcement) and justice play an important role in achieving the goals of Pancasila. With Pancasila in the legal system, we can build a solid foundation for achieving social justice and national progress. Law enforcement in Indonesia must reflect the values contained in Pancasila, which are then implemented in social, national, and state life, both at the national and international levels
Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa: (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi) Raharjo, Sri Budi; Mardiyanto, Joko; Putra, Tegar Harbriyana
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.399

Abstract

Marriage is everyone’s dream is old enaugh, physically and mentally healthy and and can thunk well so that The purpose family gets asense of partner. Related to this the outhor conducted research at the Boyolali Religious Courth about due to divorce of wives who have psychiatric disorder. This research uses a judicial empirical approach method. The type of data used primary and secondary and tertiary legal materials. Using the type of descriptive research.This descriptive is research with solve the problem being investigated by describing the situation. The purposed research are to knowing the legal consequenses of divorce fild by husband against wives who have psychiatric disorder and to knowing the trial process until the final decision of the panel of judges. And to knowing differences in the process and the verdict due to divorce of person who have psychiatric disorder with divorce petition from a phsycially andmentaly healthy person. In this case the judges considered so as to decide the case with verdict verstek, because wives who have psychyatric disorder was not present at trial despate be ing properly summoned according to apredetermined trial schedule for three times in arow with respect to existing right in her hose hold life.The panel of judges decided custody of children included in the applicant. The basic for this consideration maybe because her mother was psychiatric disorder and the child is still aminor so it is feared that it will have big effect to the safety and development if the follow his mother. Perkawinan merupakan dambaan setiap orang yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, serta dapat berfikir dengan baik agar keluarga yang dibina mendapatkan rasa tentram. Namun karena perbedaan prinsip, pandangan dan kepentingan sehingga tujuan rumah tangga yang dibinanya jadi gagal sehingga setiap pasangan memilih hidup berjalan sendiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer diambil dari observasi langsung yaitu di Pengadilan Agama Boyolali dengan narasumber. Data sekunder ada 3: bahan hukum primer mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomer: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomer: 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literature yang mengacu pada hukum acara perkawinan. Bahan hukum tersier diambil dari website atau internet yang membahas hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir Majelis Hakim. Dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sehingga memutuskan perkara dengan Putusan Verstek karena istri yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut sesuai jadwal sidang yang sudah ditentukan selama tiga kali berturut. Sehubungan dengan hak-hak yang ada dalam kehidupan rumah tangganya tersebut Majelis Hakim memutuskan hak pengasuhan anak dikutkan pada Pemohon (suami) dasar pertimbangan ini mungkin karena ibunya mengalami sakit jiwa dan anaknya masih dibawah umur sehingga dikawatirkan berpengaruh besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak tersebut jika diikutkan dengan ibunya. Kata kunci: percerain,gangguan jiwa ,istri
Hak Penolakan Warisan oleh Ahli Waris dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Novitasari, Ika; Handayani, Eny Puji; Ifta, Nadin Azka Aulia Lil; Fahmi, Daffa Fadilla; Hidayah, Nur Chasanatul; Putra, Tegar Harbriyana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menolak menjadi ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konsep penolakan warisan diatur dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan warisan merupakan hak ahli waris yang dapat dilakukan secara resmi melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam (KHI), ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak warisan karena prinsip ijbari mengharuskan pewarisan terjadi secara otomatis sesuai ketentuan syariat. Namun demikian, KHI mengenal konsep takharuj, yaitu pengunduran diri dari hak waris melalui kesepakatan damai antar ahli waris. Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam memaknai hak waris dan penolakannya.
Sistem Outsourcing dalam Perspektif Perlindungan Hak Normatif Pekerja Dalam Sudut Pandang Hukum Perburuhan di Indonesia kurniawati, Indah dwi; prabowo, Randy aryo; nabila, Irdianan arum; alea, Evelyne octavia putri; putra, Tegar Harbriyana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6637

Abstract

Sistem outsourcing atau alih daya merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang berkembang pesat dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Meskipun dianggap mampu memberikan efisiensi bagi perusahaan, praktik outsourcing seringkali menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak normatif pekerja, seperti kepastian upah, jaminan sosial, hak atas cuti, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari sistem outsourcing dalam perspektif hukum perburuhan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan outsourcing di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak pekerja, terutama karena adanya fleksibilitas yang diberikan kepada pengusaha tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan sistem outsourcing dapat berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi pekerja.
Kajian Yuridis Implikasi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman Tbk Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja Imelda, Bunga; Devy, Olivia Anastasya; Galluh, Revanza Artha; Pramono, Hanang Edy; Putra, Tegar Harbriyana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6684

Abstract

Kajian ini menganalisis konsekuensi hukum dari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja massal pada PT Sri Rejeki Isman Tbk setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian dilakukan untuk memahami hak dan kewajiban pekerja sesuai perjanjian kerja serta perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui penelaahan peraturan, literatur akademik, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan dalam proses kepailitan, kewajiban terhadap pekerja tetap berlaku, termasuk hak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan aset perusahaan, dan ketidakselarasan prosedur PHK. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia menyediakan perlindungan komprehensif bagi pekerja, implementasinya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam situasi perusahaan pailit dengan dampak PHK massal.
Perbedaan Hukum PKWT dan PKWTT Pasca UU Cipta Kerja: Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Rifa’i, Muhammad; Fakhrunnisaa, Venisia Wahda; Yusuf, Rifki; Putra, Tegar Harbriyana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6932

Abstract

Penelitian ini mempelajari perbedaan pengaturan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan hukum normatif melalui kajian literatur terhadap UU Cipta Kerja, PP 35/2021, serta keputusan Pengadilan Hubungan Industrial. PKWT memiliki batas waktu selama 5 tahun dengan kemungkinan PHK secara otomatis dan kompensasi yang minim (Pasal 59 dan 61A), sedangkan PKWTT memberikan jaminan stabilitas pekerjaan lewat prosedur bipartit dan pesangon penuh (Pasal 156). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT lebih menguntungkan bagi pengusaha dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, namun berdampak pada penciptaan pekerja yang rawan dan kemiskinan struktural, berbeda dengan perlindungan yang lebih menyeluruh dalam PKWTT. Salah satu kelemahan utama dari PKWT adalah adanya celah untuk perpanjangan yang berulang dan kemudahan dalam melakukan PHK tanpa pesangon yang memadai. Disarankan agar PKWT dibatasi hingga maksimal 3 tahun, mengharuskan pesangon 1 bulan gaji, serta memperkuat pengawasan oleh Disnaker untuk mencapai keadilan distributif sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2).
Tantangan Ketidakseimbangan Kerja dan Lemahnya Serikat Buruh di Tengah Target Ekonomi Nasional : Penelitian Sari, Putri Elviana Indah; Chabibi, Muhammad Ichsan; Diah, Salsabila Helena; Prasetyo, Bagus Tri; Putra, Tegar Harbriyana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4875

Abstract

Indonesia's high-growth-oriented economic development often neglects workers' welfare, triggering an imbalance between work and personal life, exacerbated by the weakening role of labor unions, which reduces workers' bargaining power. This paper analyzes the challenges of work-life imbalance and the weakness of labor unions, and their impact on labor productivity and sustainable economic growth. The method used is normative legal writing with a legislative, conceptual, and literature study approach. The analysis includes labor regulations, productivity data, the gender wage gap, and the dynamics of industrial relations in Indonesia. The results show that work imbalance is triggered by a culture of long working hours, a time-based appraisal system, and job instability due to outsourcing, while the weakness of labor unions is caused by organizational fragmentation, political influence, and a lack of leadership. This paper recommends strengthening labor unions, enforcing labor laws, reforming productivity measurements, gender equality policies, and tripartite social dialogue to achieve inclusive and sustainable economic growth.
Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus RAHARJO, FAJAR; YUDHAYANA, ADHI; PRATIWI, INDAH; RIO FERDIAN, MUHAMMAD BAGAS; PUTRA, TEGAR HARBRIYANA
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

What has been a fundamental issue of this study what base for the lawgivers in determining “type and number” of crime showing a disapprobation. Is there any certain pattern used by the lawgivers in determining the case in Special Criminal Code, primarily to do its weighting when compared with the general pattern used in the Criminal Code. This research was conducted by using a normative juridical method, mainly by analyzing the symptoms suggested by the legislators in the enactment of criminal threats. The results of this study indicate that in the Special Criminal Law, becoming the “symbol” of Criminal Law as the identity of Indonesia, there is no specific pattern in conducting the weighting of criminal. Key words : Criminal weighting, the special criminal law, criminal.
Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent OKTAFIANTO, SETIYA BUDI; SUGIYARTO, SUGIYARTO; SETYAWAN, ANDHI; NUGROHO, AGUNG BUDI; PUTRA, TEGAR HARBRIYANA
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics crime is one of the special crimes which is also specifically regulated through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in other words it is regulated outside the Criminal Code. In deciding a narcotics crime, the judge will consider certain matters in accordance with the relevant law and make a decision in accordance with his belief in upholding a just law. The type of research used is normative legal research. The most relevant approach is the case approach by examining cases of court decisions that also have permanent legal force (inkraht). The sources of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials using library research collection techniques, as well as analytical techniques in this legal research which are deductive in nature using the syllogistic method. The results of the study show that the judge's consideration in imposing a sentence below the special minimum can use several benchmarks such as looking at the age of the defendant who is underage or elderly, the involvement of the defendant in a narcotics crime, the weight of narcotics evidence obtained from the defendant, and the possibility of the defendant repeating the crime. The legal consequence of imposing sanctions below the specific minimum on the application of the binding persuasive of precedent principle is related to aspects of justice, namely that it will open up the possibility of causing criminal disparities which in the end the convict will feel injustice and become a victim of discrimination in law enforcement.
Co-Authors alea, Evelyne octavia putri Chabibi, Muhammad Ichsan Devy, Olivia Anastasya Diah, Salsabila Helena Fahmi, Daffa Fadilla Fakhrunnisaa, Venisia Wahda Galluh, Revanza Artha Handayani, Eny Puji Hidayah, Nur Chasanatul Ifta, Nadin Azka Aulia Lil Ika Novitasari, Ika Imelda, Bunga Indah Pratiwi kurniawati, Indah dwi Mardiyanto, Joko nabila, Irdianan arum NUGROHO, AGUNG BUDI OKTAFIANTO, SETIYA BUDI prabowo, Randy aryo Pramono, Hanang Edy Prasetyo, Bagus Tri Raharjo, Fajar Raharjo, Sri Budi Rifa’i, Muhammad RIO FERDIAN, MUHAMMAD BAGAS Sari, Putri Elviana Indah Sembiring, Jandrie Setyawan, Andhi Sugiyarto Sugiyarto YUDHAYANA, ADHI Yusuf, Rifki