Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.101
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Radjikan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

 1 
PEMBERDAYAAN RELAWAN ANTI NARKOBA DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BNN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Utami, Wahyuning Tri; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1619

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan relawan anti narkoba oleh BNN Kota Surabaya dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba di BNN Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclution Drawing & Verifying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya sudah relatif optimal. Hal ini ditunjukkan pada tahap penyadaran, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Pada tahap pengkapasitasan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN. Sedangkan pada tahap pendayaan, pemberdayaan relawan anti narkoba/penggiat P4GN dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba, diantaranya yaitu kendala dalam hal anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai, kendala waktu karena kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN, kendala dalam komunikasi antar anggota organisasi relawan anti narkoba, kendala Penggiat P4GN/relawan anti narkoba yang belum mendalami arti dari relawan itu sendiri sehingga seringkali masih berfokus pada nilai angka/finansial, serta kendala belum meratanya Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya.
GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKTAKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN MANUKAN KULON KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Permata, Esandra Antenski; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1637

Abstract

Masa sekarang kepemimpinan menjadi topik pembicaraan. Tidak hanya di lingkungan organisasi, pemimpin suatu wilayah bahkan negara pun hal ini bisa terjadi. Dalam organisasi pemerintahan kelurahan, kepemimpinan akan mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan saat melaksanakan tugas juga penyelenggaraan pemerintahan, dengan kepemimpinan yang didorong kemampuan pemerintah yang memenuhi, sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dapat terpenuhi, begitupun dengan lemahnya kepemimpinan akan menjadi faktor penyebab runtuhnya kinerja birokrasi yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gaya kepemimpinan Lurah serta melihat faktor pendukung dan faktor penghambatnya dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Manukan Kulon Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional Lurah memberikan dampak positif terhadap motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, gaya kepemimpinan demokratis memberikan ruang bagi partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam proses organisasi. Adanya komunikasi harmonis tentunya menjadi faktor pendukung terhadap tercapainya tujuan pelaksanaan administrasi pemerintahan, namun masih kurangnya keterampilan SDM yang mengunakan teknologi yang menjadi faktor penghambat.
ANALISIS PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SATPAS COLOMBO SURABAYA JAWA TIMUR Christiaan, Priscila Margaret; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1638

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan penyediaan jasa untuk masyarakat. Pelayanan ini biasa dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara. Karena menyangkut hidup banyak orang, maka pelayanan publik membutuhkan konsep, design, tata nilai, dan sistem yang berbeda dengan pelayanan yang bersifat pribadi. SATPAS Colombo Surabaya (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) adalah salah satu instansi pemerintah di Jawa Timur terutama kota surabaya yang dibentuk untuk mempercepat dalam memberikan pelayanan kepentingan masyarakat berupa barang. Pembentukan Satpas Colombo Surabaya ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Satpas diartikan sebagai instansi pemerintah yang berkepentingan dalam memberikan kepuasan dalam pembuatan surat izin mengemudi. Penelitian ini menggunakan analisis pelayanan prima dalam pengruusan surat izin mengemudi di Satpas Colombo Surabaya. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pelayanan prima dalam pengurusan surat izin mengemudi di Satpas Colombo Surabaya, terutama dalam mekanisme dan prosedur pelayanan pengurusan surat izin mengemudi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA SIDOARJO JAWA TIMUR Salsabila, Hilda Nurtin; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1640

Abstract

Kota Sidoarjo sendiri selain menempati posisi pertama sebagai penghasil sampah terbanyak. Banyaknya sampah yang dihasilkan tiap tahunnya akan menimbulkan banyak masalah mulai dari pencemaran sungai, masalah pengelolaan sampah, dan dampak pada lingkungan. Pengawasan terhadap terhadap pengelolaan dan penanganan sampah merupakan kewenangan dari DLH, sesuai pada Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo atas dasar untuk memberitahukan tata kelola sampah serta retribusi yang sudah ditetapkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas lingkungan hidup Kota Sidoarjo. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah ini perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah berjalan secara optimal. Dengan adanya Dinas lingkungan hidup Kota Sidoarjo bisa meningkatkan kebersihan dan kerapian di kota Sidoarjo. Faktor pendukung bagi dinas kebersihan dan lingkungan hidup di antaranya komitmen kuat terhadap dari pemerintah daerah,alokasi anggaran yang mewadai, serta ikatan kerja sama yang baik dengan pihak Tps dan Tpa dan masyarakat.dengana danya dukungan teknologi dan informasi juga mendapatakan penanganan terhadap keluhan di masyarakat, pihak Tps dan Tpa. Namun terdapat faktor penghambat yang perlu di atasi yakni kendala di peraturan bupati no 51 tahun 2023 yang terbaru, dengan ini menjadikan pihak Dinas lingkungan hidup ini memulai ulang program pengelolaan sampah dan mengembangkan mulai dari awal lagi sehingga dapat di nyatakan berhasil seperti peraturan Daerah no 6 tahun 2012.
PERAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI DISABILITAS DI TERMINAL TIPE A ARYA WIRARAJA KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR Alfarizi, Risa; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1641

Abstract

Transportasi umum memiliki peran vital/penting bagi manusia di wilayah perkotaan dan pedesaan khusus nya bagi penyandang disabilitas. Karena itu, ada kebutuhan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar mobilitas manusia berlangsung aman, nyaman, teratur, baik dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusi adalah menyediakan jalur transportasi darat yang efisien terutama dalam hal kecepatan, biaya rendah. Dalam konteks ini, penyediaan transportasi umum khusus nya bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Metode penelitian kualitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan yang dirumuskan BPTD Kelas II Jawa Timur belum memadai .​​​​​​ Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas , atau bahkan kurang kesadaran , terhadap peraturan yang ditetapkan oleh BPTD.​​​ Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam melakukan sosialisasi dan sosialisasi informasi terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat secara lebih efektif .​ Selain itu, fasilitas di terminal juga masih dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas , hal ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas untuk menjamin aksesibilitas yang memadai bagi disabilitas.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Hidayat, Rachmat; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1653

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana program dijalankan dan faktor-faktor yang membantu atau menghambat keberhasilannya. jenis penelitian yang digunakan adalahndeskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian berfokus model implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Meskipun terjadi penurunan jumlah pengguna narkoba di Surabaya, tantangan seperti keterbatasan sumber daya masih ada. Program P4GN melibatkan banyak pemangku kepentingan dan menggunakan berbagai strategi. Untuk meningkatkan efektivitas, penjangkauan, koordinasi, pengembangan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun program ini telah mencapai beberapa keberhasilan, upaya dan perbaikan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Surabaya.
MANAJEMEN STRATEGI PT KERETA COMMUTER INDONESIA WILAYAH VIII SURABAYA DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PENUMPANG KERETA RUTE SURABAYA-BLITAR Sari, Indah Ulkiya; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1660

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dari frekuensi perjalanan kereta commuter yang relatif tinggi sehingga banyak penumpang yang tidak kebagian tiket kereta dan terdapat penumpang yang duduk tidak sesuai dengan nomor kursinya. Dengan demikian, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi dari PT Kereta Commuter Indonesia dalam meningkatkan kepuasan penumpang serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Stasiun Wonokromo yang terletak di Jagir, Wonokromo, Surabaya. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa rata-rata penumpang sudah cukup puas, yang dimana penumpang kereta commuter line rute Surabaya-Blitar menyampaikan sudah sesuai dengan apa yang penumpang harapkan. Tetapi masih ada penumpang yang memberikan kritik maupun keluhan terhadap transportasi ini. Adapun strategi yang dapat dijadikan sebagai faktor kunci keberhasilannya adalah sebagai berikut: (1) Lakukanlah survey kepada penumpang karena dengan adanya saran dan masukannya pihak KCI dapat terus mengedepankan fasilitas yang lebih baik lagi. (2) Lakukanlah penambahan dan perbaikan fasilitas terkait papan informasi dan penunjuk arah agar penumpang tidak bingung dengan rute perjalanan, sehingga penumpang tidak beralih ke transportasi lain, seperti ojek online. (3) Lakukanlah pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi transportasi yang unggul dan nyaman sehingga bisa terbentuknya integrasi antar transportasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kritik maupun masukan dari penumpang merupakan sebuah peluang bagi PT Kereta Commuter Indonesia karena bisa tau apa yang dibutuhkan penumpang, seperti apa yang masih kurang, apa yang perlu perbaiki, dan apa yang perlu dievaluasi. Jika penemumpang merasa puas dan nyaman, pasti akan naik kereta ini lagi sehingga bisa mencakup tentang keuangan.
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Rachmawati, Nadila Rizki Tri; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1823

Abstract

Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan salah satu wujud nyata collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Secara praktis dan teoritis implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kata sukses sesuai dengan teori delapan indikator keberhasilan collaborative governance yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Keberhasilan implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo juga dibuktikan dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meski dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan demikian diharapkan para pemangku kepentingan dapat terus mengevaluasi program baik ini hingga di tahun-tahun berikutnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGENDALIAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO Bening, Bening; Radjikan; Basyar, Muhammad Roisul
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1826

Abstract

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Lumpur Sidoarjo, dengan fokus pada pengendalian dampak bencana yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian lumpur, berperan penting dalam menjalankan berbagai program dan langkah mitigasi yang diatur dalam Perpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 dalam pengendalian lumpur Lapindo yang dilakukan oleh PPLS. Penelitiann ini menggunakan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 21 Tahun 2017 oleh PPLS telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Namun, meskipun beberapa capaian positif dapat diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tantangan dalam anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan Ardiansyah, Jibran; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2289

Abstract

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim, Achluddin Ibnu Alfarizi, Risa Angelia Dyah Ayu Larasati Ardiansyah, Jibran Basuki, Muhammad Arief Basuki Basyar, Muhammad Roisul Bening, Bening Christiaan, Priscila Margaret Devie Mahardikasari Djoko Widodo Endang Indartuti, Endang Hartono, Supri Permata, Esandra Antenski RACHMAT HIDAYAT Rachmawati, Nadila Rizki Tri Salsabila, Hilda Nurtin Sari, Indah Ulkiya Siti Anisah Utami, Wahyuning Tri