Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains DedikasiMU: Journal of Community Service Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Bambang Panji Gunawan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Edukasi Protokol Kesehatan Dan Strategi Digital Marketing Pada UMKM Desa Wringinanom Shina Aulia Rahman; Achmad Affandy; Wulidatur Robiah; Nurul Masjidah; Wahyu Ainur Robbi; Tubagus Yasin; Tri Maryono; Mohammad Isa Bastomi; Fauzi Dwi Jayanto; Bambang Panji Gunawan
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v3i01.976

Abstract

Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak luas pada beberapa sektor, terutama pada sektor perekonomian. UMKM Ice Tea Malang dan Satay Lok-Lok yang bertempat di Desa Wringinanom Kabupaten Gresik juga merasakan dampak adanya pandemi Covid-19 dengan menurunnya omsetmereka. Selain itu pemahaman mengenai protokol kesehatan dalam era  normal baru masih sangat minim, oleh karena itu tim KKN Gatot Subroto memberikan edukasi tentang protokol kesehatan, strategi pemasaran digital, branding dan pelatihan pemasaran online untuk  meningkatkan produktivitas serta tetap sehat dalam masa pandemi ini. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan pendampingan mitra. Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi dari omset yang didapat setiap hari selama dua minggu. Hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra tentang protokol kesehatan, grafik omset mitra terus naik, bertambahnya keterampilan dan inovasi SDM mitra.
Penerapan Digital Marketing Ditengah Pandemi Covid-19 Pada UKM Mie Ambyar Asvirani Dwi Angesti; St. Lutfi Chaniroh; Bambang Panji Gunawan
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Among Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v4i1.1775

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik kewirausahaan berbasis digitalisasi UKM merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan. Suatu bentuk pengembangan usaha usaha mikro kecil menengah (UKM). Metode yang digunakan dalam kegiatan KKN-T Kewirausahaan ini adalah metode diskusi, wawancara, dan edukasi terkait digital marketing, manajemen keuangan. Hasil dari kegiatan KKN Tematik Kewiarusahaan kelompok 33 pada UKM Mie Ambyar adalah pemasaran menjadi lebih luas secara offline maupun online, produksi semakin maksimal, manajemen keuangan lebih rapi dan UKM tersebut telah mempunyai NIB.
Peningkatan Inovasi Dan Penjualan UMKM Sadel Rasing (Susu Kedelai Rasa Gak Asing) Melalui Strategi Pemasaran Digital Devina Fadiyah Winata; Bambang Panji Gunawan
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Among Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v4i2.2016

Abstract

KKN-KWU Tematik merupakan kegiatan mahasiswa komunitas yang bertemakan kewirausahaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya secara lebih modern, efektif dan inklusif, menambah pengetahuan mahasiswa dan mengintegrasikannya ke dalam lingkungan, secara langsung melayani masyarakat, mengidentifikasi dan mempelajari serta mengatasi berbagai masalah yang  dihadapi oleh Kelompok Mahasiswa 34 KKNT-KWU  membantu mengembangkan produk kemasan botol dengan stiker yang menarik, menambahkan variasi rasa agar konsumen tidak bosan hanya dengan satu rasa, dan menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran produk. Kualitas terjamin dan penjualan produk susu kedelai meningkat.
Inovasi Hidroponik Ketahanan Pangan Untuk Desa Wonokerto Menuju Smart Village Bambang Panji Gunawan; Dewi Agustya Ningrum; Sirotul Ummah; Siti Fatimah Nur Afifah; Sofia Nilamsari
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Among Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v6i1.16569

Abstract

Pada umumnya suatu desa memiliki pandangan masyarakat dengan pendidikan yang rendah, pekerjaan  masyarakat di desa-desa sebagian besar  hanyalah sebagai petani dengan memanfaatkan lahan yang ada disekitar rumahnya sebagai sumber mata pencarian. jadi kecenderungan kurang inovatif, karena kondisi lingkungan yang tidak potensial sehingga kurang menarik. Mahasiswa KKN T 2022 Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo melakukan suatu program di desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ini melalui penyuluhan dan pelatihan hidroponik. Hasil dari Kegiatan KKN-T membantu untuk menginovasi masyarakat dalam ketahanan pangan dan membantu percepatan perekonimian di desa wonokerto ini dengan melakukan edukasi pembelajaran dan pengembangan cara menanam dan membudidayakan hidroponik.
PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37 Nikles Denny Ardiansyah; Bambang Panji Gunawan; Djasim Siswono
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i2.16729

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan delik pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pihak yangberhak melaporkan adanya delik pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan hukum normatif Adapun hasil penelitian ialah pengaturan mengenai berbagai perbuatan yang tidak diijinkan dalam Bab VII, Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah membuat atau memanipulasi informasi atau dokumen elektronik sehingga menyerupai data atau informasi yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU ITE. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE disebutkan ancaman pidana atas perbuatan pidana tersebut. Seorang individu yang ingin melaporkan penghinaan terhadap orang lain harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau kuasa hukumnya yang ditunjuk secara resmi menurut aturan tertulis. Kebijakan ini mengikuti Surat Edaran Kapolri yang menetapkan bahwa hanya korban yang berhak melaporkan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melaporkan tindak pidana semacam itu hanya boleh dilakukan oleh korban atau kuasa hukum yang sah, dan bukan oleh pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Selain individu, badan hukum juga dapat melaporkan kasus pencemaran nama baik atau fitnah, namun laporan tersebut harus ditujukan secara langsung kepada pelaku individu yang bersangkutan.
PENGUATAN PEMASARAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENGEMBANGAN UMKM PETERNAKAN SAPI PERAH KAMPOENG TERNAK H HAJIR DESA NGELOM MEGARE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Lilla Puji Lestari; Mitha Otik Wiraswati; Bambang Panji Gunawan; Endang Muryani; Rezki Bachtiar Yuliansyah
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol. 7 No. 2 (2025): DedikasiMU Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v7i2.9965

Abstract

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor peternakan sapi perah. Kampoeng Ternak H. Hajir yang terletak di Desa Ngelom Megare, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, merupakan UMKM yang bergerak di bidang peternakan dan pengolahan susu sapi perah. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah lemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha, khususnya dalam aspek digitalisasi dan penyajian produk secara menarik. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui penguatan pemasaran dan peningkatan kapasitas SDM pengelola. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan, pelatihan, diskusi partisipatif, dan pendampingan intensif oleh tim pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mitra terhadap strategi pemasaran, yang tercermin dari hasil pre-test dan post-test: nilai rata-rata pre-test mitra sebesar 54,6 meningkat menjadi 87,3 pada post-test (peningkatan sebesar 59,9%). Selain itu, perubahan nyata terjadi dalam penataan ruang usaha, redesain banner promosi, serta penerapan digital marketing melalui website, GoFood, dan GrabFood. Kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan pengelola dalam mengelola pemasaran secara daring dan menarik, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan omzet penjualan secara berkelanjutan.
Court Competence In Administration In Resolving The Land Disputes To The Land Siti Fatimah Nur Afifah; Zubaida Djaiz Baranyanan; M. Zamroni; Bambang Panji Gunawan
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 19 No. 4 (2024): March
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v19i4.216

Abstract

The purpose of this study is to describe the competence of the State Administrative Court in handling land disputes. With the existence of a duplicate certificate of ownership originating from two legal aspects there is also a dualism in handling the case, and with the existence of the antinomy of this legal norm, this can further lead to a conflict of competence in adjudicating between the General Court or State Administrative Court in resolving land disputes. This research uses a normative method, in which the sources of legal materials are used by using literature studies, legislation, journals / articles, jurisprudence and books. Significantly this research shows that the competency of Administrative Court becomes a place that should be a reference for legal certainty seekers for the existence of a double certificate that can be tested for validity through the State Administrative Court for the Decree of a State Administration officia.
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Instalasi Gawat Darurat Sunanto; Bambang Panji Gunawan; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5069

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatasan kriteria medis dalam pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagi peserta jaminan sosial di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan atau keterlambatan pelayanan akibat penerapan kriteria tersebut. Permasalahan ini penting dikaji mengingat pelayanan kegawatdaruratan merupakan bagian dari hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria medis dalam pelayanan IGD dibangun melalui kerangka hukum berlapis yang bertujuan memastikan pelayanan kegawatdaruratan diberikan pada kondisi yang mengancam nyawa atau memerlukan tindakan medis segera. Kebijakan ini berfungsi menjaga efektivitas sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembiayaan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan diberikan dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan darurat tanpa penundaan, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa non-litigasi, maupun gugatan hukum apabila terjadi pelanggaran pelayanan kesehatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengobatan Terapi Paliatif Pada Pasien Kanker Kandungan Ahmad Fadhli Busthomi; Bambang Panji Gunawan; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan penghentian pengobatan dalam terapi paliatif pada pasien kanker kandungan serta menelaah bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis dalam praktik tersebut. Permasalahan ini penting karena penghentian pengobatan menyangkut hak hidup, martabat, dan otonomi pasien, sekaligus menimbulkan potensi risiko hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan terkait hak pasien, pelayanan kesehatan, dan standar profesi medis yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelayanan paliatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap keputusan penghentian pengobatan dalam terapi paliatif memiliki dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui jaminan konstitusional, pengakuan hak pasien dalam peraturan kesehatan, mekanisme persetujuan tindakan medis (informed consent), serta pedoman penyelenggaraan pelayanan paliatif. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata, administratif, dan pidana. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghentian pengobatan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila dilakukan berdasarkan indikasi medis, persetujuan pasien, serta sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap otonomi dan martabat pasien sekaligus mencegah kriminalisasi tenaga medis dalam praktik terapi paliatif.
Co-Authors Achmad Affandy Ahmad Fadhli Busthomi Ahmad Heru Romadhon Asvirani Dwi Angesti Devina Fadiyah Winata Dewi Agustya Ningrum Djasim Siswono Endang Muryani Fauzi Dwi Jayanto Lilla Puji Lestari M. Zamroni Mitha Otik Wiraswati Mohammad Isa Bastomi Nikles Denny Ardiansyah Nurul Masjidah Rezki Bachtiar Yuliansyah Shina Aulia Rahman Sirotul Ummah Siti Fatimah Nur Afifah Sofia Nilamsari Solly Aryza St. Lutfi Chaniroh Sunanto Tubagus Yasin Wahyu Ainur Robbi Wulidatur Robiah Zubaida Djaiz Baranyanan