Garuda - Garba Rujukan Digital

Ritual Sebagai Ekosistem Budaya: Inovasi Pertunjukan Berbasis Ekonomi Kreatif Novi Anoegrajekti; Sudartomo Macaryus; Asrumi Asrumi; M. Zamroni; Abdul Latif Bustami; Latifatul Izzah; Rendra Wirawan
PANGGUNG Vol 31, No 1 (2021): Eksistensi Seni Budaya di Masa Pandemi
Publisher : LP2M ISBI Bandung

Ritus merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan. Ritus sebagai bagian dari budaya dipandang berpotensi sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana dinamika ritual sebagai ritus tahunan bersih desa dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Ritual diselenggarakan sebagai syukur atas panen, keselamatan, dan penghormatan cikal bakal desa. Ritual meliputi: Seblang, Ider Bumi, Kebokeboan, Keboan, Puter Kayun, Gelar Pitu, dan Petik Laut diselenggarakan setahun sekali. Dengan metode etnografi, menghimpun data lapangan melalui observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Dengan pendekatan cultural studies setiap data ditempatkan sebagai peristiwa budaya dalam kaitannya dengan relasi kuasa. Dinamika dan inovasi ritual dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Inovasi juga untuk mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan ritual berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Hal itu menjadi peluang bagi optimalisasi potensi ekonomi kreatif masyarakat, menyosialisasikan, mempromosikan, dan memasarkan produk industri lokal.Kata Kunci: Festival, Kebijakan, Lokalitas, Ritual

Peningkatan Kualitas Calistung melalui Permainan di Sekolah Dasar di Kelurahan Mangli Ahmad Fadli; Yuli S; Lathifah Cahyani P3; Septianing Tyas K; Abdul Malik K.A; M. Zamroni
Journal of Social Empowerment Vol. 9 No. 1 (2024): Journal of Social Empowerment
Publisher : LPPM STKIP PGRI Pacitan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21137/jse.2024.9.1.7

Literacy is literacy, namely the ability to write and read. In the Mangli sub-district there are several problems found, one of which is in elementary schools where the literacy and numeracy levels of students are still low. The form of service carried out by students in the field of education in the Mangli sub-district is by carrying out the calistung program through interesting learning in the form of word order games and multiplication smart board learning media. Calistung is an acronym for learning to read, write and count. In elementary school education students are required to learn basic things in the world of education, especially reading, writing, and arithmetic. The dedication methodology uses a method based on community empowerment. This program is implemented in 2 schools, namely SDN Mangli 1 and SDN Mangli 4. The aim of this program is to improve students' basic abilities by implementing interesting learning in the form of games so students don't feel bored when they have to receive monotonous lessons. At the time of program implementation, the enthusiasm of the students for the learning concepts that we had compiled was very high. The results of the dedication to implementing this program can run as expected with an increase in the quality of students' calistung abilities in

Ritual Sebagai Ekosistem Budaya: Inovasi Pertunjukan Berbasis Ekonomi Kreatif Novi Anoegrajekti; Sudartomo Macaryus; Asrumi Asrumi; M. Zamroni; Abdul Latif Bustami; Latifatul Izzah; Rendra Wirawan
PANGGUNG Vol 31 No 1 (2021): Eksistensi Seni Budaya di Masa Pandemi
Publisher : LP2M ISBI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26742/panggung.v31i1.1535

Ritus merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan. Ritus sebagai bagian dari budaya dipandang berpotensi sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana dinamika ritual sebagai ritus tahunan bersih desa dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Ritual diselenggarakan sebagai syukur atas panen, keselamatan, dan penghormatan cikal bakal desa. Ritual meliputi: Seblang, Ider Bumi, Kebokeboan, Keboan, Puter Kayun, Gelar Pitu, dan Petik Laut diselenggarakan setahun sekali. Dengan metode etnografi, menghimpun data lapangan melalui observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Dengan pendekatan cultural studies setiap data ditempatkan sebagai peristiwa budaya dalam kaitannya dengan relasi kuasa. Dinamika dan inovasi ritual dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Inovasi juga untuk mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan ritual berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Hal itu menjadi peluang bagi optimalisasi potensi ekonomi kreatif masyarakat, menyosialisasikan, mempromosikan, dan memasarkan produk industri lokal.Kata Kunci: Festival, Kebijakan, Lokalitas, Ritual

Analisis Perbandingan Hukum Terkait Pembuangan Sampah Di Sungai Antara Indonesia Dengan Jepang Hardi Anugrah Santoso; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Candra Fahmi Ariyanto; M. Zamroni
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr914

Tujuan penelitian ini adalah melakukan perbandingan hukum terkait dengan larangan pembuangan sampah di sungai antara negara Indonesia dengan negara jepang. Hal tersebut berlatar belakang negara jepang yang terkenal dengan negara yang bersih dan jarang akan sampah menjadikan contoh perilaku yang seharusnya dapat dijadian suatu pedoman untuk hidup bersih oleh masyarakat indonesia. Type penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dimana dalam penelitian ini bersumber pada analisis permasalahan dengan melakukan pendekatan yang mengacu pada asas hukum dan norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang – undangan terkait. Tipe pengumpulan data bersumber pada acuan data sekunder, dimana dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif. Permasalahan sampah merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan mausia. Selain berdampak pada kesehatan dan kesejahteran hidup manusia juga berdampak pada ekosistem darat maupun laut. Pembuangan sampah di sungai menjadikan budaya yang dilakukan masyarakat Indonesia sejak lama. Hal ini perlu dilakukan penegakan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mejaga kebersihan lingkungan. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuangan sampah di sungai telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berbeda dengan Jepang yang minim akan sampah. Kesadaran masyarakat yang tinggi menjadikan negara jepang dapat mengkondisikan sampah dengan baik. perihal sampah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah (廃棄物処理法) UU No. 137 Tahun 1970.

Judicial Review Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Hardi Anugrah Santoso; M. Zamroni; Wahyu Ariadi
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr916

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan kembali upaya hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah tidak diperbolehkan lagi setelah dikeluarkan putusan tersebut. Meskipun pada Undang-undang sebelumnya pengajuan PK telah menjadi kewenangan PTUN yang tertera dalam UU Peratun No. 5 tahun 1986. Metodologi penulisan yang dipakai berbentuk yuridis normatif. Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah dalam proses penelitian, atau ilmu yang terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil, membeberkan, dan mengevaluasi keakuratan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Upaya hukum adalah suatu jalan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh undang-undang, yang merasa belum mendapat keadilan dari putusan hakim di pengadilan. Upaya hukum yang demikian ada dua bentuknya, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari dua jenis upaya hukum: Banding, Kasasi. Upaya hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Arti demikian ini tentunya tidak terkecuali bagi siapapun dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, asal sesuai dengan ketentuan dan tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan upaya hukum berdasarkan dengan undang-undang yang menjadi pedomannya dalam beracara

Upaya Hukum oleh Pekerja Harian di Perusahaan Alih Daya atas Pemotongan Upah: Legal Action by Daily Workers in Outsourcing Companies against Wage Deductions Sukarno; Asri Wijayanti; M. Zamroni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6227

Dampak pertumbuhan dunia usaha dan teknologi yang pesat telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Perusahaan cenderung menerapkan praktik Alih Daya untuk mengurangi jumlah karyawan dan memperoleh keuntungan maksimal dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan non-inti kepada perusahaan lain. Alih Daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan asal ke perusahaan penyedia jasa. Hal ini bertujuan untuk menangani tugas-tugas yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis. Perlindungan hukum bagi pekerja harian di perusahaan Alih Daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hubungan industrial di PT. Kemasan Lestari. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya sistem hukum dan kurangnya pengawasan pemerintah menyebabkan pelanggaran hak-hak pekerja di perusahaan Alih Daya terkait perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting bagi para pekerja di perusahaan Alih Daya.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS PERCERAIAN Oky Permana; M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i1.16621

Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek serta mengetahui upaya hukum terhadap putusan verstek Nomor 227/Pdr.G/2024/PA.Sda. Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa jika Tergugat tidak menerima atau tidak puas dengan putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani perkara, Tergugat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum verzet (perlawanan) sesuai dengan Pasal 129 HIR. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika putusan verstek diberitahukan oleh hakim kepada orang yang kalah (Tergugat), maka masa tempuhnya adalah 14 hari setelah pemberitahuan putusan verstek dikeluarkan. Verzet hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat putusan verstek dikeluarkan. Jika putusan verzet diterima, maka putusan verstek sebelumnya dianggap gagal atau terhapus. Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan serta diperiksa mengikuti prosedur yang berlaku dalam acara perdata. Dengan demikian, kedudukan pelawan setara dengan tergugat, sehingga surat perlawanan yang disampaikan kepada Pengadilan Agama sebenarnya sama dengan surat jawaban yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai respons dalam prosedur verzet setara dengan jawaban dalam sidang pertama.

Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam Nur Faizah; M. Zamroni; Dhofirul Yahya
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4133

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak dari hubungan nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif serta pandangan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengakuan anak, status perwalian, serta hak-hak keperdataan anak hasil nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, namun karena tidak dicatatkan secara hukum negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak secara otomatis mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, anak dari nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali ada pengakuan atau penetapan pengadilan yang mengakui hubungan keayahannya. Kondisi ini dapat berdampak pada hak-hak anak seperti warisan, nafkah, dan identitas hukum. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan melalui pencatatan resmi penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search