Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM OPTIMALISASI RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Yuspita Widiyaningrum , Widdy; Maulana, Arfian
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam upaya optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Mulgan (dari Syfa Kamilia, 2022) dengan lima indikator Tujuan (purpose), Lingkungan (environments), Arah (directions), Tindakan (actions), Pembelajaran (learnings) dari Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriftif Menurut Moleong (2017:6) , dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi pada pihak-pihak terkait, termasuk pegawai Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan meliputi peningkatan sistem pengelolaan parkir berbasis teknologi, pengawasan terhadap petugas parkir, serta sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa kurangnya kepatuhan juru parkir dalam menyetorkan hasil retribusi secara penuh, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi retribusi parkir memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar potensi retribusi parkir dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bandung

HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN KETUA DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) DENGAN PARTISIPASI KADER PDIP DI KABUPATEN BANDUNG DALAM KONSOLIDASI MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 2019 Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah partisipasi kader DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam konsolidasi menghadapi Pemiluhan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang rendah. Peneliti menghubungkan keadaan itu dengan pelaksanaan Kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung yang tidak optimal. Peneliti mengemukakan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019?; (2) Bagaimanakah Partisipasi Kader Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019?; (3) Bagaimanakah hubungan antara Kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dengan Partisipasi Kader PDIP di Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019?. Hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut: (1). Hipotesis Nol (H0): Tidak ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Ketus DPC PDIP Kabupaten Bandung dengan Partisipasi Kader PDIP di Kabupaten Bandung dalam Konsolisasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019. (2). Hipotesis Penelitian (H1): Terdapat hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Ketus DPC PDIP Kabupaten Bandung dengan Partisipasi Kader PDIP di Kabupaten Bandung dalam Konsolisasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei. Populasi 520 dengan tingkat kesalahan 10% (menggunakan Nomogram Harry King) diperoleh sampel sebesar 28 atau 28 orang sampel yang digunakan. Jadi, jumlah responden yang akan diteliti sebanyak 28 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk dalam kategori Lemah. Partisipasi yang dilaksanakan oleh Kader DPC PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019 secara umum juga berkategori Lemah. Adapun hubungan antara kedua variabel penelitian menunjukkan dari hasil uji coba instrumen penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) item alat ukur dinyatakan valid sebanyak 9 (sembilan) item pertanyaan, yaitu item pertanyaan pada Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (digunakan atau dipakai), sdangkan yang menyatakan tidak valid sebanyak 1 (satu) item pertanyaan, yaitu nomor 6 (diperbaiki atau dihilangkan). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dapat diajukan yaitu “terdapat hubungan Kepemimpinan Ketua DPC PDIP dengan Partisipasi Kader PDIP Kabupaten Bandung dalam Konsolidasi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019”. The problem behind this research is the participation of Bandung Regency PDIP DPC cadres in consolidation in facing the low General Election in 2019. The researcher connected the situation with the implementation of the leadership of the Chairperson of the Bandung Regency PDIP DPC which was not optimal. The researcher presents the following problems: (1) What is the Leadership of the Chairman of the Bandung Regency DIP PDIP in Consolidation Facing the 2019 General Election?; (2) How is Kader Participation Chaired by Bandung PDIP DPC in Consolidation Facing 2019 General Election?; (3) What is the relationship between the Leadership of the Chairperson of the Bandung Regency DPC PDIP and the Participation of PDIP Cadres in Bandung Regency in Consolidation Facing the 2019 General Election?. The statistical hypothesis proposed is as follows: (1) Zero Hypothesis (H0): There is no significant relationship between the leadership of Ketus DPC PDIP Bandung Regency and the participation of PDIP cadres in Bandung regency in the face of Consolidation in the 2019 General Election. (2). Research Hypothesis (H1): There is a significant relationship between the leadership of the Head of DPC PDIP Bandung Regency and the Participation of PDIP Cadres in Bandung Regency in Consolation in the face of the 2019 General Election. The research method used is survey method. Population 520 with an error rate of 10% (using Harry King Nomogram) obtained a sample of 28 or 28 samples used. So, the number of respondents who will be studied are 28 people. The results showed that the leadership that was run by the Head of Bandung Regency PDIP DPC in Consolidation in facing the 2019 General Election was in the Weak category. Participation carried out by the Bandung Regency PDIP DPC Cadre in Consolidation facing the 2019 General Election in general is also in the category of Weak. The relationship between the two research variables shows that the results of the research instrument trial concluded that 10 (ten) measuring instrument items were valid as many as 9 (nine) question items, namely question items at Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (used or used), but the one that states invalid is 1 (one) question item, which is number 6 (repaired or omitted). Based on the identification of the problem and the framework of thought, the hypothesis can be proposed, namely "there is a relationship between the Chairperson of the Chair of the DPC PDIP and the Participation of the Bandung Regency PDIP Cadre in Consolidation to Face the 2019 General Election". Keywords: Leadership, Participation, Political Parties, PDIP, and General Elections

PENGARUH PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 Widiyaningrum , Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah partisipasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung yang rendah, dengan mengemukakan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? (2). Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? (3). Pengajuan Hipotesis: Seberapa besar pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei melaui perhitungan statistik Spearman Rank Correlation dengan Faktor Koreksi, dengan jumlah populasi pemilih atau yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung sebesar N= 628.420 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10 % dari Taro Yamane sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung, menggunakan perhitungan dengan rumus Spearman rank Correlation, sebesar 0,219 dengan koefisien korelasi antara (0,20 – 0,399), hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang rendah antara Partisipasi Politik (Variabel X) terhadap Perilaku Pemilih (Variabel Y) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung. Keadaan ini dipertegas dengan perhitungan signifikan (uji t) sebesar 2,228 mempunyai nilai lebih besar dari t tabel 1,671 yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan, ?terdapat pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung ?, dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan ?tidak terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung teruji di lapangan. Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar keadaan variabel bebas menentukan keadaan variabel terikat, digunakan perhitungan Koefisien Determinasi (r2) dengan hasil 4,80%. Dengan demikian, Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditentukan oleh faktor Partisipasi Politik sebesar 4,80 %, sedangkan sisanya 95,2 % ditentukan oleh faktor lain. The background problem this research is political participation in voter behavior in the Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung Districts was being low participation, due to the several problem’s formulations, which is : (1). What about the Political Participation in Voter Behavior in Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung District?, (2). What kind of Effect of Political Participation on Voter Behavior in Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung District?, (3) The Supposition of Hypotheses: How much the influence of Political Participation on Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) in Bandung District?. The research method used is a survey method according to Kerlinger (Riduwan, 2008: 49) with a population N = 628,420 people and a precision level set at 10%, until the approaching of sample’s participants into 100 respondents. The results showed that Political Participation in Voter Behavior in the Regional Head Election in Bandung District, using calculations with the “Spearman rank correlation” in the amount of 0.219 with a correlation coefficient (0.20 - 0.399), this shows that a low influence between Political Participation (Variable X) on Voter Behavior (Variable Y) on Regional Head Election in Bandung Regency. This situation is reinforced by significant calculations (t test) of 2.288 has a value greater than t table 1.671 which means valid or acceptance of the Research Hypothesis (H1) which states, "there is the influence of Political Participation on Voter Behavior in Election of Regional Heads Bandung Regency ", and also means the rejection of the Zero Hypothesis (H0) which states" there is no Political Participation in Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) in Bandung Regency ". Thus, it can be said that there is Political Participation in Voter Behavior in the Regional Head Election (Pilkada) in Bandung Regency, which is tested in the field. Meanwhile, to find out how much the state of the independent variable determines the state of the dependent variable, the calculation of the Determination Coefficient (r2) is used with the result of 4.80%. Thus, Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) is determined by factors of Political Participation of 4.80%, while the remaining 95.2% is determined by other factors. Keywords: Political Participation, Voter Behavior, Election of Regional Heads (Pilkada)

MENUMBUHKAN NILAI KESADARAN PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA: KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia sebagai bangsa yang berpegang pada Pancasila sebagai prinsip panduannya yang benar-benar dijadikan sebagai acuan dasar hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan bernegara, menegaskan bahwa sebagai ideologi, Pancasila perlu disosialisasikan agar benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Pancasila harus terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi karena Pancasila merupakan nyawa yang telah tertanam sejak bangsa dan negara Indonesia lahir. Untuk itu, menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda adalah sebagai berikut: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, (2) kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia, (3) generasi muda mampu mengatur dan menjaga serta menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila, dan (4) generasi muda memiliki tujuan bersama untuk bertransformasi dengan masyarakat dan para pemimpinnya.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN OLEH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian dengan permasalahan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung, melalui (1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (2) Bagaimanakah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (3) Pengujian Hipotesis: Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Ternyata hasil pengajuan hipotesis ini menunjukkan angka 4,032 yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pad taraf signifikan 0,05 (dk = 100) yaitu sebesar 1,671 ( t hitung > t tabel atau 4,032 > 1,671) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan “terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung” dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan “tidak terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”.

PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendidikan politik diberikan untuk mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat, partai politik dan konstituen. Partisipasi merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan bukanlah partisipasi semu. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah affirmative action untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun, kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik perempuan masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke politik praktis baik yang menjadi kader biasa, pengurus partai maupun yang duduk dalam jabatan publik tidak hanya sekadar menjadi “pemanis” atau “pelengkap” tetapi mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Dalam undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan affirmative action ialah penekanan pada peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.

KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemeritahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara snergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh Kepala Daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudkan pelayanan yang berkualitas, baik dalam pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentinganmasyarakat serta tuntutan organisasi yang merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI PRODUSEN KOPI MARGAMULYA DI DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Asep Cahyana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dengan tujuan meningkatkan perannya di bidang produksi, distribusi yang diwujudkan dengan program pelatihan, pendidikan, serta memberikan standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan koperasi produsen kopi Margamulya, dengan menetapkan standarisasi yang harus dipenuhi yaitu; 1) Produk bebas dari bahan pengawet, 2) Produk dilarang mengandung barang haram, 3) Produk harus bersih dalam proses produksi, 4) Mencantumkan masa kadaluwarsa. Dari ke empat standarisasi tersebut Koperasi Produsen kopi Maragamulya diketuai oleh Bapak M Aleh telah memenuhi standarisasi, serta sudah mempunyai sertifikasi halal dan sertifikasi kopi organik dari LSO (Lembaga Sertifikasi Organik). Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan ditemukan beberapa upaya yaitu adanya pusat layanan usaha terpadu, galeri sebagai wadah pemasaran produk, agenda bazar dan antusias usaha binaan mengikuti pelatihan serta beberapa hambatan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi.

EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Radiansyah, Rifi Rivani; Sukaryo, Yoyo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran Desa Resmi Tingal setelah pemekaran desa pada tahun 2012 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik pada persoalan-persoalan pelayanan administrasi kependudukan seperti: Akta Tanah, Surat Miskin (SKTM), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah, Surat Nikah, dan Surat Rekomendasi. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR OLEH UPTD PASAR BALEENDAH: (Studi pada peningkatan kualitas melalui pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tahun 2023) Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Safhira Dinda Berliana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta sumber data menggunakan wawancara dan dokumen. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil beberapa kesimpulan (1) Sosialisai Kebijakan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan baik; (2) Belum ada pegawai UPTD Pasar Baleendah yang ditugaskan khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL; (3) Pengawasan terhadap pelayanan STPK dan STPL belum maksimal; (4) Prosedur pelayanan STPK dan STPL yang dilakukan oleh kepala UPTD dan Kasubag TU sudah cukup baik.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search