Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Public Policy Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Priviet Social Sciences Journal Journal of Government and Social Issues (JGSI) Journal of Administration, Governance, and Political Issues
Amantha, Goestyari Kurnia
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Pemekaran Kampung Dalam Percepatan Pembangunan Kampung (Studi Kasus di Kampung Wonorejo Jaya) Amantha, Goestyari Kurnia; Putri, Yolanda Sabrina; Rahayu, Ajeng
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 4 No 1 (2024): December
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jgsi.v4i1.47

Abstract

Pembangunan kampung menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pemekaran kampung merupakan salah satu strategi yang dianggap dapat mempercepat pembangunan kampung dengan membagi wilayah administratif menjadi unit-unit yang lebih kecil. Studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemekaran kampung dalam percepatan pembangunan kampung, dengan menggunakan Kampung Wonorejo Jaya sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi yang seharusnya dengan kondisi senyatanya guna mengeksplorasi, mengurai dan mendeskripsikan bagaimana urgensi pemekaran kampung dalam percepatan pembangunan kampung pada studi kasus Kampung Wonorejo Jaya. Sumber data diperoleh melalui, observasi dan dokumentasi, wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kampung di Kampung Wonorejo Jaya memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan dan sudah sesuai dengan 3 (tiga) isu pokok dalam pemekaran kampung menurut Kastorius, yaitu yaitu: (1) Urgensi dan relevansi; (2) Prosedur; dan (3) Implikasi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembangunan kampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan kampung yang lebih efektif dan inklusif, tidak hanya bagi Kampung Wonorejo Jaya tetapi juga untuk wilayah-wilayah serupa di Indonesia..
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MERIT SYSTEM IN PPPK RECRUITMENT AS A SOLUTION TO FULFILLING THE NEED FOR HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCES (A Case Study of the Affirmative Policy for Honorary Employees Transitioning to PPPK in the Provincial Government of Lampung, 2024) Amantha, Goestyari Kurnia; Hadi, Ismono
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.3794

Abstract

In recent years, there have been changes in the governance of human resources for civil servants in Indonesia. The most notable change is that human resources working in government are now referred to as State Civil Apparatus (ASN). The State Civil Apparatus is divided into two categories: Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK). This human resource governance policy marks the beginning of the government's commitment to phasing out honorary workers and other forms of contractual employment. In the Provincial Government of Lampung, there are a total of 3,468 honorary workers, including daily freelance workers (PTHL). Additionally, the Lampung Provincial Government has prepared 6,873 PPPK positions for 2024, which include positions for teachers, healthcare workers, and technical staff. The government has declared that no more honorary workers will be appointed as PPPK after 2024, with the 2024 PPPK recruitment being the final round of affirmative action. Honorary workers who do not pass the 2024 PPPK selection may be offered part-time PPPK roles or transferred to other types of work. Based on this situation, it is important to further examine whether the affirmative policy of converting honorary workers to PPPK in 2024 aligns with the principles of meritocracy and a more just and efficient civil service system within the Provincial Government of Lampung.
Co-Authors Ismono Hadi Makhya, Syarief Marlinda, Tia Pitojo Budiono Putri, Yolanda Sabrina Rahayu, Ajeng Rahmaini , Putri Rahmaini, Putri Suryadita, Niken Suryandari, Kris Ari Ulfa Umayasari Umayasari, Ulfa Utami, Martharia Putri