Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.27
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pemuliaan Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Ulil Albab
Dewi Asri Puanandini
Universitas Islam Nusantara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

 1 
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN Rosgita, Jimpit; yantini , Sheilla Priyayi; Puanandini, Dewi Asri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang signifikan dengan dampak merugikan terhadap stabilitas keuangan dan integritas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif sangat penting dalam menangani kasus pencucian uang, khususnya di sektor perbankan yang berfungsi sebagai saluran utama transaksi keuangan. Kerangka hukum yang mengatur pencucian uang di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menekankan prinsip Know Your Customer (KYC) dan mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, berbagai tantangan menghambat efektivitas ketentuan hukum ini, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pegawai bank tentang penerapan KYC, pengawasan yang tidak konsisten oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan koordinasi antar lembaga yang kurang baik. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan yang pesat telah membuat pencucian uang semakin kompleks, sehingga memerlukan respons regulasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara lembaga terkait. Untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana dalam memerangi pencucian uang, diperlukan reformasi strategis, termasuk peningkatan pelatihan bagi pegawai bank, kemampuan teknologi yang lebih baik untuk analisis transaksi, dan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran. Dengan mengatasi isu-isu ini, Indonesia dapat memperkuat pengawasan keuangan dan mekanisme penegakan hukum untuk secara efektif melawan pencucian uang.
Co-Authors Alamyah, Mohamad Fajar Anasela, Putri Antika Anta Rika Arisandi, Muhammad Rizky Azhari, Ahmad Fauzy Nurazmy Fasha Humaira Humaira, Fasha Idris, Fahmi Khaerun Nisa, Wafa Legistiana, Salsa Maharani, Vita Suci Miulyadi, Alpiani Mukri, Yusril Al Nadia Zaelani, Putri Noevera, Jihan Pasha Nurhayati, Shely Nurullah, Erizki Satya Oktaviani, Nabilla Putri, Devia Noviani Sundari Putro, Ridzki Andiyono Rika, Antika Anta Rismawati, Neng Rosgita, Jimpit Salsa Legistiana Saputra, Muhamad Alfin Setyani, Nurul Endah Siregar, Petro Binsar Sukita, Acep Candra Sunarti, Pipit Supriatna, Danu Syabani, Aliefiyar Muchamad Syidiq, Muhammad Syahid Taufiqurrahmawati, Halena Turyadi, Lucky Darmawan yantini , Sheilla Priyayi